Opini

Oleh : Antonius Utomo )*Pemerataan ekonomi selalu menjadi tantangan besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi kerap terkonsentrasi di kawasan tertentu, sementara banyak daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur yang menghambat mobilitas barang, jasa, dan manusia. Dalam konteks inilah kebijakan pembangunan jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres)…

Oleh: Maya Sri Lestari )* Pembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagi masyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, peresmian ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang menjadi bagian…

Oleh : Abdul Razak )* Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga tahun 2026 menjadi tantangan yang harus dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui perpanjangan bantuan sosial (bansos) pangan…

Oleh: Ricky Rinaldi )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan program bantuan sosial pangan berupa beras. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis serta potensi tekanan terhadap daya beli domestik, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi. Program bantuan beras bukan sekadar bentuk perlindungan sosial,…

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola transportasi digital melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen yang selama lebih dari satu dekade menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia….

Oleh: Alexandro Dimitri )* Transformasi digital telah melahirkan wajah baru dunia kerja di Indonesia. Jutaan masyarakat kini menggantungkan penghasilan dari sektor ekonomi berbasis platform atau gig economy, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Namun di balik fleksibilitas yang ditawarkan, selama bertahun-tahun muncul perdebatan mengenai perlindungan sosial, kepastian pendapatan, serta pembagian…

Oleh: Dimas Pratama )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi langkah strategis agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah pertama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara…

Oleh : Anto Wiratama )* Perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini membuat program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses hunian yang lebih…

Oleh: Fahri Aditya Nugraha )* Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemberantasan korupsi kembali menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara menunjukkan konsistensi dalam upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Penguatan sistem pengawasan, digitalisasi tata kelola, serta penegakan hukum yang…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi amanat konstitusi. Namun, tujuan mulia tersebut akan kehilangan makna apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, kebocoran anggaran, atau praktik korupsi yang justru merugikan rakyat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas…