Kepuasan Publik dan Legitimasi Program MBG

Oleh : Rivka Mayangsari )* Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat…

Read More

MBG dan Tingginya Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah

Oleh: Asep Faturahman )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat…

Read More

Buruh dan Museum Marsinah: Refleksi Komitmen Pemerintah terhadap Keadilan Sosial

Oleh : Benedict Wibisono )* Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak sekadar seremoni tahunan, peringatan kali ini direncanakan menghadirkan langkah simbolik sekaligus strategis melalui peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden…

Read More

Museum Marsinah, Buruh, dan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan

Oleh : Antonius Utomo )* Pembangunan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarah perjuangan buruh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kehadiran museum ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi konkret dari pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional, sekaligus…

Read More

Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak

Oleh : Muhammad NandaGoverning the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandai babak baru dalam afirmasi otoritas negara…

Read More

Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital

Oleh: Alexander Royce )* Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang siber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anak pada perundungan…

Read More

Sekolah Rakyat dan Terobosan Akses Pendidikan Bermutu Tanpa Hambatan

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat terus menjadi prioritas pemerintah. Di tengah masih adanya kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, gagasan Sekolah Rakyat hadir sebagai sebuah terobosan yang menjanjikan. Program ini tidak hanya dirancang untuk membuka pintu pendidikan seluas-luasnya, tetapi juga menghilangkan…

Read More

Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Bermutu bagi Anak dari Keluarga Pekerja Informal

Oleh : Garvin Reviano )* Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru dalam lanskap pendidikan nasional, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pekerja informal yang selama ini kerap berada di pinggiran akses pendidikan bermutu. Di tengah dinamika ekonomi yang tidak selalu stabil, kelompok pekerja informal, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, hingga pekerja lepas, sering kali menghadapi…

Read More

Koperasi Merah Putih sebagai Jalan Graduasi dari Kemiskinan

Oleh : Adi Hertanto )* Koperasi Merah Putih hadir sebagai jawaban konkret atas tantangan struktural kemiskinan yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat Indonesia. Dalam lanskap pembangunan nasional yang terus bergerak maju, pendekatan berbasis komunitas seperti koperasi menjadi semakin relevan karena tidak hanya menyasar aspek ekonomi semata, tetapi juga membangun kemandirian, solidaritas, dan daya tahan sosial….

Read More

Koperasi Merah Putih dan Transformasi Penerima Bansos menjadi Mandiri

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan tidak lagi hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial (Bansos) semata, melainkan juga pada penciptaan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu strategi yang diharapkan mampu mentransformasi penerima Bansos menjadi pelaku ekonomi produktif. Program ini tidak hanya mengedepankan aspek…

Read More
Back To Top