Hilirisasi Nikel Membuktikan Perdagangan Indonesia Tidak Lagi Bertumpu pada Bijih Mentah

Oleh : Jonathan Janoel )* Perdagangan sumber daya alam Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya bijih nikel lebih banyak dipandang sebagai komoditas tambang untuk memenuhi kebutuhan industri luar negeri, kini pengolahannya semakin banyak dilakukan di dalam negeri. Perubahan tersebut bukan sekadar pergeseran bentuk barang ekspor, melainkan transformasi posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Melalui…

Read More

Hilirisasi Nikel Jadikan Perdagangan Indonesia Lebih Strategis dalam Industri Global

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Perubahan posisi Indonesia dalam industri nikel global menunjukkan bahwa hilirisasi mulai menggeser pola perdagangan sumber daya alam dari sekadar ekspor bahan mentah menuju penguatan industri pengolahan di dalam negeri. Dengan pangsa produksi nikel olahan yang disebut telah mencapai sekitar 41 persen dari produksi dunia, Indonesia memiliki modal ekonomi yang semakin besar…

Read More

Reshuffle dan Upaya Presiden Prabowo Menajamkan Mesin Pemerintahan

Oleh: Ari Nurcahyo )* Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari upaya menata kembali mesin pemerintahan agar lebih efektif menjalankan agenda nasional. Reshuffle tidak semestinya hanya dilihat dari pergantian pejabat, tetapi juga dari kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan koordinasi, memperjelas kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Perubahan susunan kabinet…

Read More

Reshuffle Kabinet, Energi Baru untuk Menuntaskan Agenda Nasional

Oleh: Adib Miftahul )* Perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahannya. Perubahan sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Polri tidak hanya dapat dipahami sebagai pergantian personel, tetapi juga sebagai langkah untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan agenda nasional yang terus berkembang. Pergantian tersebut menempatkan sejumlah…

Read More

Dua Tahun Prabowo-Gibran Menjadi Momentum Membaca Transformasi Indonesia

Oleh : Rivka Mayangsari )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perjalanan pembangunan nasional menjadi momentum untuk membaca arah transformasi Indonesia secara lebih utuh. Berbagai indikator ekonomi, penguatan ketahanan pangan dan energi, perluasan program sosial, pembangunan perumahan rakyat, hingga agenda penguatan tata kelola menjadi bagian dari dinamika kebijakan…

Read More

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo dan Transformasi Indonesia Menuju Kemandirian Nasional

Oleh : Doni Wicaksono )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran, arah pembangunan Indonesia semakin menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi utama. Kemandirian tidak hanya dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi, mengoptimalkan kekayaan alam, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang…

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat Membuktikan Negara SeriusMenjaga Anak

Oleh : Jonathan Janoel )* Pendidikan tidak berhenti pada memastikan anak duduk di ruang kelas. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, melindungi peserta didik dari kekerasan, serta memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan. Dalam konteks tersebut, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari penguatan perlindungan anak. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa perluasan akses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pelaporan tersebut disiapkan melalui kanal WhatsApp resmi Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Saluran ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harus diperlakukan sebagai alarm dini yang perlu direspons, dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara.  Cakupan laporan meliputi dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut dirancang melalui penerimaan laporan, pengelompokan kategori, pencatatan ke sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), pemberian nomor tiket, verifikasi lapangan, hingga penyampaian hasil tindak lanjut. Identitas pelapor juga dijanjikan dijaga melalui pembatasan akses dan pengamanan data. Dengan prosedur ini, pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai pesan yang diterima, melainkan menjadi dasar tindakan yang dapat ditelusuri.  Kehadiran sistem tersebut relevan dengan karakter Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lingkungan asrama membuat pengawasan tidak hanya berlangsung selama jam pelajaran, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu, kanal pelaporan dapat menjadi penghubung antara pengalaman anak, perhatian orang tua, dan tanggung jawab pengelola sekolah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan verifikasi, serta perlindungan terhadap anak yang berani menyampaikan persoalan.  Sistem pelaporan terpadu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan rasa aman bagi semua pihak. Melalui standar operasional yang transparan, kerahasiaan identitas pelapor terjamin sepenuhnya, dan setiap laporan diproses secara independen berbasis bukti. Layanan pendampingan ramah anak turut dihadirkan untuk memastikan proses berjalan aman dan nyaman. Penyampaian informasi hasil evaluasi dilakukan secara akuntabel dengan tetap menjaga privasi personal.  Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dikawal dari hulu hingga hilir melalui pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkelanjutan. Dalam evaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen, ia meminta agar temuan lapangan tidak berhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, penanggung jawab, tenggat penyelesaian, dan pemantauan hingga tuntas. Pendekatan ini penting agar pengawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbaikan layanan.  Agus Jabo juga menyoroti peran wali asuh dan wali asrama sebagai pendamping yang berhadapan langsung dengan kebutuhan individual siswa, ia menekankan pentingnya empati, perhatian, dan kasih sayang dalam membangun karakter anak. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Sistem pelaporan perlu dilengkapi budaya pengasuhan yang membuat anak merasa aman untuk berbicara, didengar, dan memperoleh bantuan.  Dari perspektif pendidikan, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat dapat membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem terhindar dari risiko eksploitasi serta lingkungan sosial yang membahayakan, ia menyoroti kerentanan anak yang setelah pulang sekolah reguler harus bekerja atau mengemis. Pendekatan pembelajaran yang memperhatikan kondisi dan minat anak ini tentu dapat mendukung perkembangan literasi, karakter, serta kemampuan berkomunikasi.  Penguatan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperluas kesempatan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat tidak hanya dituntut menghadirkan ruang belajar, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Karena itu, evaluasi berkala atas kualitas pembelajaran, kondisi asrama, tenaga pendidik, dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.  Selain itu, pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Orang tua dan warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah tanpa harus menunggu persoalan berkembang. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemensos untuk memperbaiki pola pengasuhan, fasilitas, dan koordinasi antarpihak. Dengan komunikasi yang terjaga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan setiap anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan mendukung.  Sistem pelaporan terpadu memberi makna lebih luas bagi kehadiran negara dalam pendidikan, bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga menyediakan jalan bagi anak untuk meminta perlindungan. Jika setiap laporan ditangani secara cepat, aman, dan bertanggung jawab, Sekolah Rakyat dapat berkembang menjadi lingkungan belajar yang semakin dipercaya keluarga. Penguatan mekanisme ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan hak anak atas pendidikan dan rasa aman berjalan beriringan, sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih setara.  )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah 

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat, Pengawasan Lebih Cepat dan Bertanggung Jawab 

Oleh: Alexander Royce )* Skala pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berkembang seiring bertambahnya satuan pendidikan dan percepatan pembangunan sekolah permanen di berbagai daerah. Karena itu, langkah Kementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos perlu dipandang sebagai bagian dari penguatan mekanisme pengawasan yang semakin dekat dengan lingkungan sekolah.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf menempatkan kanal tersebut sebagai instrumen keterbukaan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Akses pengaduan dibuka bagi siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat agar berbagai persoalan dapat diketahui lebih awal. Laporan mengenai dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang diarahkan menjadi informasi awal yang harus segera dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi.  Kemensos juga menyiapkan prosedur pelaporan yang memungkinkan setiap aduan memiliki jejak penanganan yang jelas. Pengadu dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi 0887-7171-171 dengan melampirkan bukti berupa teks, foto, atau video. Setelah diterima, laporan dikategorikan dan dicatat dalam sistem SETARA, kemudian memperoleh nomor tiket untuk proses penanganan. Petugas selanjutnya melakukan verifikasi ke sekolah, mewawancarai pihak terkait, serta mengumpulkan bukti lapangan sebelum hasil tindak lanjut disampaikan kembali. Mekanisme tersebut penting agar pengaduan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi masuk ke dalam proses administratif yang dapat dilacak dan dievaluasi.  Aspek perlindungan pelapor menjadi unsur yang tidak kalah penting. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa identitas dan data pelapor dijaga melalui autentikasi berlapis serta sistem enkripsi. Akses terhadap data disebut dibatasi kepada Satuan Tugas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial, dan Wakil Menteri Sosial. Namun, kepercayaan terhadap sistem pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi perlindungan data, kecepatan respons petugas, kejelasan status laporan, dan kepastian bahwa tidak ada tekanan terhadap pihak yang menyampaikan pengaduan.  Penguatan pengawasan semakin relevan karena Sekolah Rakyat terus diperluas ke berbagai daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, misalnya, mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Penentuan calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung ke rumah agar data administratif sesuai dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Proses ini menunjukkan bahwa pengawasan program bukan hanya berkaitan dengan kehidupan di sekolah, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran penerima manfaat sejak tahap awal.  Di Pekalongan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar 8,1 hektare untuk pembangunan sekolah. Pada saat yang sama, Kemensos menargetkan pembangunan sekolah permanen di 200 lokasi pada 2026. Perkembangan serupa terlihat di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, yang menyiapkan lahan sekitar 8,6 hektare dan dijadwalkan memulai pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada Oktober 2026. Seiring bertambahnya lokasi, jumlah peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas, dan anggaran, kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang seragam dan terintegrasi juga akan semakin besar.  Penguatan sistem pelaporan juga sejalan dengan kerangka regulasi. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2026 tentang Kurikulum pada Sekolah Rakyat, yang berlaku sejak 19 Agustus 2026, antara lain mengatur pemantauan dan evaluasi kurikulum. Artinya, pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari siklus penyelenggaraan pendidikan. Laporan dari siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sumber masukan yang penting untuk melihat apakah kebijakan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya di lapangan.  Di sisi lain, pengawasan perlu berjalan berdampingan dengan pembinaan karakter siswa. Kerja sama Kemensos dan Kementerian Pertahanan melalui rencana pengabdian 1.289 kadet Universitas Pertahanan pada 12 sampai 24 Oktober 2026, dengan pendampingan 236 pengasuh, diarahkan untuk memperkuat disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepemimpinan dengan pendekatan ramah anak. Dalam lingkungan pendidikan berasrama, pendekatan seperti ini perlu terus dijaga agar pembentukan karakter tidak mengabaikan keselamatan, hak, dan kebutuhan perkembangan peserta didik.  Keberhasilan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya aduan yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, seberapa akurat verifikasi dilakukan, seberapa aman pelapor dilindungi, dan seberapa jelas penyelesaian disampaikan. Koordinasi antara Kemensos, pemerintah daerah, pengelola sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat harus menjadi satu kesatuan dalam sistem pengawasan.  Selain itu, evaluasi berkala terhadap pola laporan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi masalah yang berulang, menentukan area yang membutuhkan perhatian khusus, serta menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat sebelum persoalan berkembang menjadi kasus yang lebih serius di kemudian hari.  Dengan fondasi pengawasan yang kuat, perluasan Sekolah Rakyat tidak hanya berbicara tentang menambah gedung dan ruang belajar, tetapi juga tentang membangun layanan pendidikan sosial yang aman, terbuka, dan akuntabel. Sistem pelaporan yang mudah diakses, perlindungan pelapor, verifikasi lapangan, pemantauan berkala, dan tindak lanjut yang terukur akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Semakin luas program ini berkembang, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan setiap anak memperoleh perlindungan, pelayanan yang layak, dan lingkungan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.  *) Penulis merupakan Pengamat Sosial 

Read More

APBN 2027: Mendorong Ekonomi Tumbuh Lebih Tinggi

Oleh: Bara Winatha )* Pengesahan APBN 2027 menjadi langkah penting pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, perlindungan masyarakat, serta perluasan investasi. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara sekitar Rp4.106,3 triliun, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.  Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Kerangka tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.  Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan menjadi salah satu faktor yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari kemampuan program pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Target pembangunan yang disepakati mencakup tingkat kemiskinan pada kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575, serta kenaikan proporsi lapangan kerja formal menjadi 40,81 persen. Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta.   Kinerja ekonomi pada semester pertama 2026 menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk mencapai sasaran tersebut. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi tetap terkendali dan penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan. Dari sisi belanja, APBN 2027 memberikan perhatian besar pada sektor yang berkaitan langsung dengan kualitas manusia dan ketahanan ekonomi. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.   Anggaran pendidikan diarahkan untuk berbagai program seperti Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta beasiswa dan pengembangan talenta melalui LPDP. Penguatan pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas modal manusia yang pada akhirnya dapat memperkuat produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi Indonesia.  Sementara itu, perlindungan sosial diarahkan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan. Kebijakan tersebut menjadi penyangga daya beli sekaligus bagian dari upaya mempercepat pengurangan kemiskinan. Ketahanan pangan juga memperoleh dukungan anggaran untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga ketersediaan pangan dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan global.  Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan bahwa pencapaian sasaran pembangunan harus disertai pengukuran manfaat dari setiap program yang dibiayai APBN. Menurutnya, pelaksanaan program pemerintah perlu dibarengi dengan evaluasi mengenai dampak nyata yang diterima masyarakat. Dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan 2027, pendapatan dan belanja negara masing-masing mengalami peningkatan Rp9,1 triliun, sementara defisit tetap dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.   Arsitektur APBN 2027 sendiri difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung berupa pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diterjemahkan menjadi manfaat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor padat karya, ketahanan pangan, pendidikan, riset dan inovasi, kesehatan, lingkungan, penegakan hukum, serta pembangunan ekonomi di daerah.  Sahroni juga menekankan pentingnya memastikan anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara tepat sasaran dan terlindungi dari kebocoran. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas pengelolaan anggaran akan menentukan seberapa besar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat. Pengawasan dan evaluasi karena itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan fiskal.  Selain belanja pemerintah, investasi negara juga ditempatkan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan. Pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga serta Danantara untuk mengidentifikasi ruang investasi, menciptakan produk dan jasa, serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Pendekatan tersebut diharapkan memperbesar efek pengganda APBN terhadap aktivitas ekonomi, terutama melalui investasi yang mampu menghasilkan kegiatan produktif dalam jangka panjang.  Melalui kombinasi kebijakan pertumbuhan, perlindungan sosial, pendidikan, ketahanan pangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, APBN 2027 diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang lebih luas. Keberhasilan anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesempatan kerja, menjaga daya beli, memperkuat produktivitas, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, APBN 2027 menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan secara berkelanjutan.  *)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan. 

Read More

APBN 2027, SinergiFiskal dan Moneter agar Ekonomi Kian Bertumbuh

Oleh: Yusuf Rinaldi )*  Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi Undang-Undang menandai dimulainya fase penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi. Namun, pencapaiannya membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan belanja negara. Konsistensi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting agar dorongan pertumbuhan tetap berjalan seiring dengan stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU APBN 2027 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta. Dalam postur yang disepakati, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran dipertahankan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).  Bagi perekonomian, angka tersebut menunjukkan bahwa APBN 2027 tetap memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan bantalan ketika perekonomian menghadapi tekanan eksternal. Struktur belanja juga diarahkan pada sejumlah sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas dan daya beli, seperti pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, pembangunan daerah, hilirisasi, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan.  Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa APBN 2027 dirancang ekspansif, tetapi tetap memperhatikan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Menurut dia, kebijakan fiskal akan dijalankan secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan mempertahankan defisit pada level 2,4 persen terhadap PDB. Pendekatan tersebut menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan memberikan stimulus dan pentingnya mempertahankan kesehatan fiskal.  Dari perspektif ekonomi makro, target pertumbuhan 6 persen perlu dibaca bersama dengan asumsi inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Pemerintah dan DPR juga menetapkan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.  Kombinasi target tersebut memperlihatkan bahwa tantangan APBN 2027 bukan hanya bagaimana anggaran dibelanjakan, melainkan bagaimana kebijakan fiskal dapat berjalan searah dengan kebijakan moneter. Ketika fiskal memberikan stimulus melalui belanja produktif, kebijakan moneter diperlukan untuk memastikan likuiditas, inflasi, dan stabilitas nilai tukar tetap terkendali.   Sinergi tersebut semakin relevan karena perekonomian nasional tidak bergerak dalam ruang yang terisolasi. Perubahan suku bunga global, dinamika nilai tukar, harga komoditas, arus modal, hingga ketegangan geopolitik dapat memengaruhi kondisi domestik. Dalam situasi demikian, kebijakan fiskal dapat berperan menjaga permintaan dan aktivitas ekonomi, sementara kebijakan moneter menjaga stabilitas makroekonomi. Keduanya perlu bergerak dalam arah yang saling memperkuat agar stimulus fiskal tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap inflasi maupun pasar keuangan.  Efektivitas APBN juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah anggaran menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Belanja pendidikan dan kesehatan, misalnya, memiliki dimensi jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara belanja infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan desa dapat memperkuat kapasitas produksi serta konektivitas antardaerah. Dengan demikian, belanja negara tidak berhenti sebagai konsumsi pemerintah, tetapi diarahkan menjadi investasi pembangunan yang memperbesar kapasitas ekonomi nasional.  Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. Menurut Said, target pertumbuhan 6 persen diperlukan sebagai jembatan untuk memperbesar skala ekonomi nasional sehingga manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi dapat dinikmati lebih luas.  Pandangan tersebut relevan karena kualitas pertumbuhan menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas APBN. Pemerintah dan DPR menargetkan tingkat kemiskinan 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, rasio Gini 0,360-0,365, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57-3,49 juta orang. Dengan demikian, keberhasilan APBN tidak hanya tercermin dari tercapainya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan anggaran menciptakan aktivitas ekonomi yang produktif dan inklusif.  Di sisi lain, disiplin fiskal tetap perlu dijaga. Defisit 2,4 persen memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan ekspansif, tetapi pengelolaan pembiayaan, penerimaan perpajakan, dan belanja harus tetap terukur. Peningkatan pendapatan negara juga perlu diikuti dengan penguatan basis penerimaan dan perbaikan kepatuhan tanpa mengganggu aktivitas dunia usaha. Belanja yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap produktivitas menjadi semakin penting ketika ruang fiskal harus berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi global.  Sinergi fiskal dan moneter perlu dilihat sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan pertumbuhan. Kebijakan anggaran yang mendukung sektor produktif akan lebih optimal apabila didukung kondisi pembiayaan yang memadai, stabilitas nilai tukar, serta inflasi yang terjaga. Sebaliknya, stabilitas moneter akan lebih mudah dipertahankan ketika kebijakan fiskal dijalankan secara kredibel, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi.  )*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi 

Read More
Back To Top