Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Siapkan BSU Buruh sebagai Bantalan Kesejahteraan Pekerja
Jakarta – Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rencana bantuan ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang menyasar masyarakat pekerja, bersamaan dengan upaya menjaga…
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aspirasi Buruh Didengar, Dialog Dibuka untuk Cari Solusi Bersama
Jakarta – Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dialog dengan pekerja dan penguatan perlindungan sosial menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesejahteraan buruh. Pemerintah bersama pemangku kepentingan terus membuka ruang komunikasi agar aspirasi pekerja dapat disampaikan, dibahas, dan ditindaklanjuti melalui solusi yang konstruktif. Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa komunikasi terbuka merupakan langkah penting…
BSU Buruh Menjadi Bukti Aspirasi Pekerja Didengar dengan Solusi Nyata Selama Dua Tahun Prabowo-Gibran
Oleh: Dwi Saputri )* Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Rencana penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 menunjukkan upaya pemerintah memberikan dukungan langsung kepada pekerja, terutama ketika kebutuhan rumah…
Dua Tahun Prabowo-Gibran Aspirasi Buruh: Berdampak saat Dijaga Tetap Damai
Oleh : Sintia Apriliani )* Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aspirasi buruh tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Tuntutan mengenai upah, kesejahteraan, kepastian kerja, dan perlindungan tenaga kerja merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Namun, perjuangan untuk memperbaiki kondisi pekerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya aksi massa, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak menjaga komunikasi, ketertiban, dan keberlanjutan dialog. Penyampaian pendapat secara damai dapat membuka ruang penyelesaian persoalan tanpa menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan menjadi sarana bagi pekerja untuk menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah maupun pengusaha. Karena itu, aksi buruh tidak sepatutnya dipandang sebagai ancaman selama dilaksanakan sesuai ketentuan dan menghormati hak masyarakat lainnya. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai tuntutan di jalan, melainkan ditindaklanjuti melalui komunikasi yang terbuka dan langkah kebijakan yang terukur. Pendekatan tersebut penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja sendiri, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto mengatakan bahwa dialog terbuka menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan elemen buruh. Melalui pertemuan dengan pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di Polda Metro Jaya, aspirasi pekerja dapat didengar secara langsung sekaligus menjadi bahan untuk membangun pemahaman bersama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tegas dan konstruktif dengan tetap menjaga ketertiban serta menghormati kepentingan masyarakat luas. Pendekatan dialogis juga penting karena aksi demonstrasi berlangsung di tengah aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Penutupan jalan berkepanjangan, terganggunya distribusi barang, atau bentrokan dapat berdampak pada pekerja lain, pedagang kecil, pengemudi transportasi, hingga masyarakat yang hendak mengakses layanan publik. Situasi tersebut tidak berarti buruh perlu mengurangi keberanian dalam menyampaikan tuntutan. Justru, aksi yang terorganisasi, tertib, dan memiliki tuntutan yang jelas dapat membantu masyarakat memahami persoalan yang diperjuangkan. Dengan komunikasi yang terjaga, aparat dapat menjalankan fungsi pengamanan secara proporsional, sementara peserta aksi tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Selain membuka dialog, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja perlu diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah rencana Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000 bagi pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja, meskipun peningkatan kesejahteraan tetap membutuhkan langkah berkelanjutan melalui perlindungan tenaga kerja, kepastian upah, dan perluasan kesempatan kerja. Di sisi lain, bantuan finansial tidak dapat menggantikan kebutuhan akan perlindungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Pekerja tetap membutuhkan kepastian upah, lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, kesempatan peningkatan keterampilan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa perjuangan buruh yang berlangsung aman, lancar, dan tertib patut diapresiasi. Ia menilai komunikasi antara pemerintah dan perwakilan pekerja penting untuk memastikan berbagai aspirasi dapat disampaikan dan dibahas melalui mekanisme yang konstruktif. Dengan dialog yang berkelanjutan, tuntutan buruh diharapkan tidak berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pekerja. Ukuran keberhasilan hubungan industrial bukan sekadar berkurangnya demonstrasi, melainkan meningkatnya kepercayaan pekerja terhadap mekanisme penyelesaian persoalan. Pemerintah telah membuka ruang konsultasi secara berkala, menjelaskan perkembangan kebijakan dengan transparan, dan melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan mereka. Serikat buruh juga perlu memperkuat konsolidasi internal, menyusun tuntutan berdasarkan persoalan yang terukur, serta menunjuk perwakilan yang mampu bernegosiasi. Dengan demikian, aspirasi tidak hanya terdengar saat massa berkumpul, tetapi juga menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat hubungan tersebut. Pemerintah, serikat pekerja, dan aparat perlu terus membangun komunikasi yang terbuka agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti melalui solusi yang adil dan terukur. Dengan demikian, perjuangan buruh tidak hanya menjadi sarana menyampaikan tuntutan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aspirasi akan memberikan dampak lebih luas ketika keberanian menyuarakan kepentingan pekerja berjalan beriringan dengan ketertiban, komunikasi terbuka, dan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penyelesaian yang nyata. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
Pemerintah Perkuat Keamanan Papua, Lindungi Warga dan Dukung Pembangunan
PAPUA — Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui koordinasi intelijen, operasi penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat sipil. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga kelancaran pelayanan publik, serta mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di berbagai wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen TNI Lucky Avianto menyampaikan bahwa operasi…
Aparat Tegas dan Profesional, Pemerintah Perkuat Keamanan Masyarakat Papua
PAPUA — Pemerintah melalui aparat keamanan terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua guna melindungi masyarakat sipil dan menjaga stabilitas wilayah. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen negara untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung kelancaran pelayanan publik, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tanpa ancaman kekerasan. Panglima Komando Gabungan…
Tegas Menindak OPM, Pemerintah Utamakan Keamanan Warga Papua
Oleh: Markus Kambu )* Papua membutuhkan keamanan yang kokoh agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, memperoleh pelayanan publik, serta menikmati kesempatan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga. Ketegasan aparat keamanan harus dipahami sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peristiwa kontak senjata antara pasukan gabungan TNI dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026, menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyampaikan bahwa operasi penindakan didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam keterangan aparat, Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata tersebut. Dukungan intelijen memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman bersenjata. Informasi yang akurat dapat membantu aparat mengidentifikasi potensi bahaya, menyusun langkah operasional, dan mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat di sekitar lokasi. Di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis tersendiri, perencanaan yang matang menjadi unsur penting dalam menjalankan tugas keamanan secara efektif. Namun, keberhasilan operasi tetap harus dinilai secara menyeluruh, termasuk berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur dan perlindungan warga sipil. Lucky Avianto menegaskan bahwa personel TNI harus bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegasan ini memperlihatkan bahwa ketegasan dan profesionalisme harus berjalan beriringan. Aparat perlu memiliki kemampuan menghadapi ancaman, tetapi juga harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan didasarkan pada kebutuhan yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar menjadi instrumen keamanan, melainkan juga wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat. Upaya perlindungan warga sipil juga terlihat dalam penanganan kasus pembunuhan seorang warga berinisial A di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Korban dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk ketika hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk pada 11 Oktober 2026. Personel gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penanganan kasus ini menunjukkan pentingnya respons aparat terhadap tindak kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus kekerasan di Yahukimo. Ia juga menyampaikan bahwa penyelidikan harus berlangsung secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Prinsip tersebut perlu terus diterapkan agar proses hukum memberikan kepastian, mencegah tindakan sewenang-wenang, dan memastikan bahwa pihak yang terbukti melakukan kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan. Kekerasan terhadap masyarakat sipil patut dikecam tanpa pengecualian. Warga yang bekerja, berdagang, mengangkut kebutuhan pokok, menempuh pendidikan, dan mencari pelayanan kesehatan berhak menjalani kehidupan tanpa intimidasi maupun ancaman bersenjata. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga yang tidak terlibat dalam permusuhan. Karena itu, seluruh pihak perlu menolak kekerasan serta mendukung penyelesaian setiap dugaan tindak pidana melalui proses hukum yang adil. Bagi masyarakat Papua, stabilitas keamanan bukan sekadar persoalan kehadiran aparat atau keberhasilan operasi. Keamanan juga berarti anak-anak dapat bersekolah dengan tenang, pedagang dapat mencari nafkah, tenaga kesehatan dapat melayani pasien, dan distribusi kebutuhan pokok dapat berjalan tanpa gangguan. Pemerintah dan aparat perlu memastikan bahwa tindakan pengamanan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga, bukan justru menambah ketakutan atau membatasi aktivitas masyarakat yang tidak berkaitan dengan konflik. Karena itu, komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, pemuda, dan komunitas lokal harus terus diperkuat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan keamanan, sementara setiap dugaan pelanggaran prosedur harus ditangani secara transparan. Informasi yang membedakan fakta terverifikasi dari dugaan dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi ruang bagi penyebaran kabar bohong. Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila aparat konsisten menunjukkan profesionalisme dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan. Pada akhirnya, upaya pemerintah menjaga keamanan Papua harus berjalan bersama pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Penindakan yang tegas terhadap kelompok bersenjata perlu diarahkan pada perlindungan warga, bukan menjadi tujuan yang berdiri sendiri. Aparat yang profesional, penegakan hukum yang akuntabel, serta partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun stabilitas jangka panjang. Papua berhak atas masa depan yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, negara harus hadir secara konsisten melalui perlindungan terhadap masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan pembangunan yang menjangkau berbagai wilayah. Ketegasan yang dibatasi hukum, disertai kepedulian terhadap keselamatan warga, dapat menjadi landasan bagi pemulihan kepercayaan dan terciptanya ruang hidup yang lebih aman bagi seluruh masyarakat Papua. *Penulis merupakan pemerhati sosial dan pembangunan Papua
Keamanan Terjaga, Papua Memiliki Ruang Lebih Luas untuk Maju
Oleh: Yohanis Wenda )* Pembangunan Papua membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan anggaran, infrastruktur, dan program pelayanan publik. Stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting yang memungkinkan seluruh upaya tersebut berjalan secara berkelanjutan. Ketika masyarakat dapat beraktivitas tanpa ancaman kekerasan, anak-anak memiliki kesempatan belajar dengan tenang, pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi, dan tenaga kesehatan maupun pendidik dapat memberikan pelayanan secara optimal. Oleh karena itu, penanganan kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Peristiwa kontak senjata antara pasukan gabungan TNI dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada 9 Oktober 2026 memperlihatkan tantangan yang masih dihadapi dalam menjaga keamanan wilayah. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan bahwa operasi penindakan terhadap kelompok tersebut didukung informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara. Dalam keterangan pihak TNI, tiga orang yang disebut sebagai pimpinan kelompok, yakni Manfret Fatem, Anton Fatem, dan Yesias Fatem, dilaporkan tewas dalam rangkaian kontak senjata. Dari sudut pandang pembangunan, kemampuan aparat mengidentifikasi ancaman dan merencanakan operasi secara terarah merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman. Koordinasi intelijen dan satuan operasional dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Meski demikian, efektivitas operasi tidak cukup dinilai dari hasil penindakan semata. Kepatuhan terhadap hukum, perlindungan warga sipil, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas juga harus menjadi tolok ukur utama. Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa tindakan personel TNI harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, aturan pelibatan atau Rules of Engagement (ROE), serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Komitmen tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas keamanan tetap berada dalam koridor hukum. Ketegasan aparat memperoleh legitimasi yang kuat ketika disertai profesionalisme, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan kesediaan mempertanggungjawabkan tindakan sesuai mekanisme yang berlaku. Tantangan serupa terlihat di Kabupaten Yahukimo, ketika seorang warga berinisial A dilaporkan meninggal dunia akibat luka tusuk pada 11 Oktober 2026. Korban mengalami kekerasan saat hendak membantu menurunkan muatan sembako dari sebuah truk di Distrik Dekai. Aparat gabungan Operasi Damai Cartenz-2026 dan Polres Yahukimo kemudian mengamankan dua orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keamanan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk distribusi bahan pangan dan kebutuhan pokok. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kasus kekerasan di Yahukimo. Ia juga menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah. Prinsip tersebut perlu menjadi pedoman dalam setiap proses penegakan hukum agar penanganan perkara tidak berhenti pada tindakan pengamanan, tetapi berlanjut hingga pengungkapan peristiwa secara menyeluruh dan pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti bersalah. Kekerasan terhadap warga sipil harus dikecam karena dampaknya melampaui korban secara langsung. Ketika masyarakat merasa terancam saat bekerja atau bepergian, kegiatan perdagangan dapat terganggu, distribusi barang berpotensi terhambat, dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar dapat menurun. Situasi seperti ini pada akhirnya dapat memengaruhi penghidupan keluarga serta mempersempit ruang gerak masyarakat dalam mengembangkan usaha. Karena itu, perlindungan warga bukan sekadar agenda keamanan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi lokal. Pemerintah bersama aparat keamanan perlu memastikan bahwa pemulihan stabilitas diikuti langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Pengamanan fasilitas kesehatan, sekolah, pasar, jalur distribusi kebutuhan pokok, dan sarana transportasi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat juga penting agar kebijakan keamanan memahami kebutuhan nyata warga serta tidak mengabaikan karakter sosial dan budaya Papua. Keberhasilan menjaga keamanan Papua pada akhirnya harus terlihat dalam kehidupan masyarakat yang semakin terlindungi. Ukurannya bukan hanya berkurangnya ancaman bersenjata, tetapi juga pulihnya aktivitas ekonomi, lancarnya pelayanan publik, serta meningkatnya rasa aman ketika warga menjalankan kegiatan sehari-hari. Untuk mencapainya, penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pembangunan yang inklusif, dialog sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Papua memiliki potensi sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi yang besar. Potensi tersebut akan berkembang lebih optimal apabila masyarakat memperoleh ruang yang aman untuk belajar, bekerja, berusaha, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh sebab itu, tindakan tegas terhadap ancaman kekerasan perlu disertai pengawasan hukum, perlindungan warga sipil, dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Keamanan yang dibangun secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan fondasi penting bagi Papua untuk melangkah menuju masa depan yang damai, produktif, dan sejahtera. *Penulis merupakan pemerhati pembangunan ekonomi masyarakat Papua
Pemerintah Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana dari Pusat hingga Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko, serta memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kapasitas antarlembaga guna membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun…
Pemerintah Percepat Rehab-Rekon Bencana agar Warga Segera Pulih
JAKARTA — Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana untuk memulihkan kehidupan masyarakat sekaligus membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan tenaga ahli agar pemulihan berjalan terarah serta mampu mengurangi risiko bencana berulang. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan percepatan…