KPR Subsidi Dipercepat, Peluang Pekerja Muda Punya Rumah Diperluas
Jakarta – Pemerintah bersama sektor perbankan terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi pekerja muda melalui percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Program ini diharapkan memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus memperluas kesempatan generasi muda memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan…
Bank Swasta dan Daerah Didorong Perluas Pembiayaan Rumah Subsidi
JAKARTA – Pemerintah mendorong perluasan keterlibatan perbankan, termasuk bank swasta dan bank pembangunan daerah (BPD), dalam pembiayaan rumah subsidi guna mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diperkuat melalui sinergi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan, serta pengembang untuk memperluas akses kepemilikan…
Memperluas Akses Rumah Subsidi, Membuka Peluang Kepemilikan Hunian
Oleh: Ricky Rinaldi )* Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga, kesejahteraan sosial, serta martabat kehidupan setiap warga negara. Memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau merupakan hak fundamental seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, di tengah pesatnya laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi…
Akses KPR Bagi Rumah Pertama Pekerja Muda Kian Realistis
Oleh : Dewi Maharani )* Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan guna meningkatkan kesempatan masyarakat, khususnya pekerja muda, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah meningkatnya harga properti serta kebutuhan biaya hidup. Melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas…
Pemerintah Respons Kritik, Tata Kelola Koperasi Merah Putih Dibenahi
Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai masukan publik menjadi bahan perbaikan agar program tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengakui bahwa pemerintah menemukan sejumlah lokasi…
Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Publik
Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan koperasi di lokasi yang dinilai kurang strategis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keberadaan koperasi mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Farida menjelaskan, penentuan lokasi pembangunan KDKMP…
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga
Oleh: Raka Wicaksana )* Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, diperlukan kelembagaan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat produktivitas, serta menciptakan manfaat berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan…
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa
Oleh: Antonius Utomo )* Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, distribusi barang yang efisien, serta kesempatan mengembangkan usaha lokal. Kebutuhan tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu langkah pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui…
Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, disiplin fiskal…
Pemerintah Antisipasi Tekanan Global, Defisit APBN Dijaga di Bawah Batas
Jakarta – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Kita akan jaga terus…
