DTSEN Dibenahi, Warga Layak Bansos Bisa Ajukan Koreksi Data

Jakarta – Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta membuka ruang bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai dalam pengelompokan desil untuk mengajukan koreksi data. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemutakhiran data nasional tengah diproses secara intensif oleh…

Read More

Pemerintah Buka Akses Koreksi Data Desil agar Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar…

Read More

Pemutakhiran DTSEN Bukti Pemerintah Serius Membangun Keadilan Sosial

Oleh: Rizky Fahmi Alamsyah )* Pembangunan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memperbesar anggaran perlindungan sosial, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam menentukan siapa yang paling membutuhkan intervensi negara. Di sinilah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki posisi strategis sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih akurat dan berkeadilan. Pemerintah terus membenahi tata kelola DTSEN agar berbagai…

Read More

Pemerintah Hadir Membenahi DTSEN agar Bantu Negara Tidak Salah Sasaran

Oleh : Antonius Utomo )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk membangun sistem perlindungan sosial yang semakin tepat sasaran melalui pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi penting karena keberhasilan program bantuan sosial bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan negara, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang…

Read More

Presiden Percepat Kampung Nelayan Merah Putih untuk Angkat Ekonomi Pesisir

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu dibahas saat Prabowo menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Sekretaris Kabinet (Seskab)…

Read More

Kampung Nelayan Merah Putih Diperkuat, Bantuan Kapal Mulai Didistribusikan

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah. Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto…

Read More

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir 

Oleh: Bagas Nurahman )*  Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan.  Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.  Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.  Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai.  Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut.  Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.  Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah.  Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat.  Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan.  Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi.  Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.  Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan.  Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi juga membangun harapan baru bagi warga pesisir. Dengan dukungan pemerintah yang semakin terintegrasi, masyarakat nelayan diharapkan mampu mengembangkan potensi kelautan secara lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi nasional.  )* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta 

Read More

Kampung Nelayan Merah PutihMemuliakan Masyarakat Pesisir

Oleh: Citra Kurnia Khudori )*  Masyarakat pesisir selama ini menjadi salah satu penyangga penting kehidupan ekonomi Indonesia sebagai negara maritim. Dari laut, jutaan nelayan menyediakan pangan, menggerakkan perdagangan, serta menjaga denyut ekonomi di berbagai daerah yang bertumpu pada sumber daya kelautan.  Namun, besarnya kontribusi masyarakat pesisir belum selalu diikuti dengan tersedianya fasilitas yang memadai untuk mendukung kehidupan dan produktivitas mereka. Keterbatasan sarana penyimpanan hasil tangkapan, akses bahan bakar, infrastruktur usaha, hingga tata kelola kawasan masih menjadi persoalan yang perlu dijawab secara lebih terintegrasi.  Pemerintah kini berupaya menjadikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai salah satu jalan untuk memperkuat kehidupan masyarakat pesisir. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara langsung memantau perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih melalui pembahasan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta sejumlah pihak terkait.  Perhatian langsung Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan kawasan nelayan menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas. Kemajuan masyarakat pesisir tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai dibangun, melainkan dari perubahan nyata terhadap kesempatan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan keluarga nelayan.  Program KNMP juga penting karena menawarkan pendekatan pembangunan yang berangkat dari karakter kehidupan pesisir. Setiap wilayah memiliki potensi perikanan, pola usaha, kondisi geografis, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda sehingga pembangunan perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan KNMP harus berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, perubahan taraf hidup nelayan tidak cukup dicapai melalui perbaikan lingkungan fisik, melainkan harus ditopang fasilitas yang benar-benar memperkuat kegiatan usaha masyarakat pesisir.  Dari pandangan tersebut, produktivitas menjadi tolak ukur penting keberhasilan program. Pemerintah memastikan bahwa pembangunan fasilitas mampu membantu nelayan bekerja lebih efisien, menjaga kualitas hasil tangkapan, dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik.  Trenggono mencontohkan bahwa fasilitas pendukung dapat mencakup stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan, pabrik es, tempat penyimpanan berpendingin, bengkel, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola. Kelengkapan sarana tersebut memperlihatkan bahwa KNMP dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi pesisir yang saling terhubung.  Pembangunan KNMP juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat nilai tambah hasil perikanan. Masyarakat pesisir perlu memperoleh peluang lebih besar untuk terlibat dalam pengolahan, perdagangan, kuliner, dan berbagai usaha turunan yang dapat membuka sumber pendapatan baru.  Persoalan ini menjadi penting karena kesejahteraan nelayan tidak semata ditentukan oleh banyaknya ikan yang berhasil ditangkap. Harga jual, kualitas produk, biaya operasional, akses pasar, serta kemampuan mengolah hasil tangkapan menjadi faktor yang sama pentingnya dalam menentukan pendapatan keluarga pesisir.  Di tengah agenda pembangunan tersebut, suara masyarakat nelayan tetap perlu menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan berharap agar KNMP tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, melainkan juga memperhatikan kebutuhan kehidupan sosial dan keberlanjutan masyarakat pesisir.  Pandangan ini relevan karena pembangunan ekonomi yang baik harus berjalan bersama penguatan kualitas hidup masyarakat. Nelayan membutuhkan fasilitas usaha, namun mereka juga memerlukan lingkungan yang layak, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta ruang hidup yang aman bagi keluarga mereka.  Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan setiap KNMP. Program yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata warga akan memiliki peluang lebih besar untuk digunakan, dirawat, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.  Pendekatan partisipatif juga dapat mencegah pembangunan menjadi sekadar proyek fisik yang kehilangan fungsi setelah peresmian. Nelayan perlu ditempatkan sebagai pelaku utama yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan ekonomi kawasan.  Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan 65 kampung nelayan pada tahap pertama dan menargetkan perluasan program hingga 1.386 kampung pada akhir 2026. Dalam jangka panjang, pembangunan tersebut ditargetkan menjangkau 5.000 kampung nelayan hingga 2029.  Skala pembangunan tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat agar setiap kawasan dapat berkembang sesuai potensinya. Keberhasilan program akan ditentukan oleh kualitas pengelolaan, kesiapan sumber daya manusia, keberlanjutan fasilitas, serta kemampuan menghubungkan nelayan dengan pasar dan rantai pasok.  Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi bentuk penghormatan nyata kepada masyarakat pesisir apabila pembangunan benar-benar memperbaiki kehidupan mereka. Memuliakan nelayan berarti memastikan mereka memperoleh fasilitas, kesempatan ekonomi, dan posisi yang lebih kuat dalam rantai nilai sektor perikanan.  Program ini juga mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh menjauh dari masyarakat yang selama ini menjaga sumber daya laut dan menyediakan pangan bagi bangsa. Ketika masyarakat pesisir memperoleh dukungan yang tepat, kawasan pantai dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi produktif yang memberikan kesejahteraan secara lebih merata.  )* Pemerhati isu sosial-ekonomi 

Read More

Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun Disiapkan untuk Ringankan Cicilan MBR

Jakarta – Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan pemerintah terus memperkuat kebijakan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 40 tahun, sehingga beban cicilan masyarakat dapat ditekan dan kepemilikan rumah menjadi semakin terjangkau….

Read More

Negara Hadir, Rumah Subsidi 40 Tahun Buka Akses Hunian Layak

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui berbagai kebijakan pembiayaan perumahan. Salah satunya dilakukan dengan mempercepat pematangan skema pengelolaan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melalui opsi tenor kredit hingga 40 tahun. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa percepatan…

Read More
Back To Top