Insentif Likuiditas Pacu Investasi dan Sektor UMKM Nasional
Jakarta – Kebijakan insentif likuiditas yang diperkuat Bank Indonesia (BI) mulai September 2026 diarahkan untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, investasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intermediasi perbankan sekaligus mendorong ekspansi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI meningkatkan…
Dorong Ekonomi Riil, Insentif Likuiditas Dialirkan Optimal ke Sektor UMKM
Jakarta – Pemerintah bersama otoritas moneter terus mendorong agar likuiditas perbankan tidak berhenti sebagai dana yang tersedia di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diperkuat melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang mulai berlaku September 2026. Kebijakan ini diarahkan…
Menjaga Momentum Ekonomi: Mengalirkan Insentif Likuiditas Perbankan UMKM
Oleh: Dhita Karuniawati )* Perekonomian nasional membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan likuiditas. Dana yang berlimpah di dalam sistem keuangan baru akan memberikan dampak nyata apabila mampu mengalir ke sektor produktif, mendorong ekspansi usaha, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuiditas perbankan menjadi maksimal 6 persen dari…
Insentif Likuiditas Perkuat Pondasi Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi UMKM
Oleh: Aisha Gita )* Pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, dan memperluas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor produktif. Ketersediaan likuiditas yang…
Pemerintah Komitmen Jaga Akuntabilitas Pembiayaan Kopdes Merah Putih
JAKARTA – Pemerintah secara konsisten terus menunjukkan komitmen penuh dalam memperkuat fundamental ekonomi perdesaan melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Langkah strategis ini tidak hanya dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi rakyat, tetapi juga dibarengi dengan prinsip akuntabilitas pembiayaan yang sangat ketat, guna memastikan postur fiskal negara tetap sehat dan optimal di tengah dinamika ekonomi…
Pastikan Stabilitas Keuangan, Pemerintah Siapkan Pembayaran Utang Kopdes Merah Putih
JAKARTA – Pemerintah memastikan pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tetap berjalan aman dan tidak mengganggu stabilitas fiskal maupun sistem keuangan nasional. Untuk menjamin kewajiban pembayaran pembiayaan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk membayar cicilan dan bunga. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan sejak awal tahun…
Penguatan Audit: Tata Kelola Pembiayaan Kopdes Merah Putih Makin Transparan
Oleh: Adhitya Ramadani )* Penguatan tata kelola pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mutlak harus terus dikawal oleh pemerintah. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat yang dialokasikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Mengingat total fasilitas pembiayaan program prestisius ini diperkirakan menembus angka…
Penjaminan Utang Kopdes Merah Putih, Pemerintah Serius Bangun Ekonomi Desa
Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Pembangunan ekonomi desa membutuhkan keberanian untuk menghadirkan lembaga ekonomi yang tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha secara nyata. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memperkuat fondasi tersebut dengan mendekatkan akses masyarakat desa terhadap pembiayaan, barang kebutuhan, pasar, dan berbagai…
Jelang Dua Tahun Pemerintahan, Masyarakat Diajak Jaga Persatuan dan Kondusivitas Indonesia
JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat diajak menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas nasional sebagai modal penting dalam memperkuat pembangunan Indonesia. Dinamika politik serta perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian kritik dan aspirasi perlu dilakukan secara konstruktif, damai, dan sesuai koridor hukum agar…
Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kerukunan Jadi Capaian Tertinggi Pemerintah
JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kondisi kerukunan masyarakat menjadi salah satu capaian yang mendapat penilaian positif dari publik. Kerukunan antarumat beragama bahkan tercatat sebagai bidang yang dinilai paling berhasil ditangani pemerintah berdasarkan Survei Nasional Poltracking Indonesia yang digelar pada 14–20 Agustus 2026. Dalam survei tersebut,…
