Kepuasan Publik dan Legitimasi Program MBG
Oleh : Rivka Mayangsari )* Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini tercermin dalam hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada periode 2–8 Maret 2026, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat…
MBG dan Tingginya Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah
Oleh: Asep Faturahman )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kurun waktu satu setengah tahun masa pemerintahan, berbagai capaian positif berhasil diraih, dengan MBG tampil sebagai program unggulan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat…
Survei Ungkap MBG Berkontribusi pada Tingginya Kepuasan Kinerja Pemerintah
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi salah satu pendorong utama tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, berdasarkan hasil survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintah dan pelaksanaan program prioritas nasional. Masduri mengungkapkan bahwa…
MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata
Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menuai respons positif dari masyarakat. Sejumlah temuan terbaru menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan….
Buruh dan Museum Marsinah: Refleksi Komitmen Pemerintah terhadap Keadilan Sosial
Oleh : Benedict Wibisono )* Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Tidak sekadar seremoni tahunan, peringatan kali ini direncanakan menghadirkan langkah simbolik sekaligus strategis melalui peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden…
Museum Marsinah, Buruh, dan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan
Oleh : Antonius Utomo )* Pembangunan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi salah satu simbol penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam menghargai sejarah perjuangan buruh sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Kehadiran museum ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan representasi konkret dari pengakuan negara terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional, sekaligus…
Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Salah satu langkah simbolik yang kini menjadi sorotan adalah kehadiran Museum Marsinah, yang didedikasikan sebagai ruang pengingat sejarah perjuangan buruh sekaligus bentuk penghormatan terhadap sosok Marsinah sebagai ikon perjuangan pekerja di tanah air. Pendirian Museum Marsinah mencerminkan upaya pemerintah…
Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah
Jakarta – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja melalui langkah nyata yang terukur dan berkelanjutan. Momentum ini menjadi simbol penguatan hubungan antara negara dan kaum buruh dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mendorong pembangunan industri yang lebih inklusif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),…
Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak
Oleh : Muhammad NandaGoverning the platforms dalam konteks perlindungan anak di ruang digital menjadi isu yang semakin mendesak di tengah masifnya penetrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS, menandai babak baru dalam afirmasi otoritas negara…
Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital
Oleh: Alexander Royce )* Di tengah semakin derasnya arus digitalisasi, kehadiran negara dalam melindungi anak di ruang siber menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS hadir sebagai jawaban atas kegelisahan publik terhadap meningkatnya paparan anak pada perundungan…
