Sekolah Rakyat Capai Ratusan Titik, Pengawasan Operasional Terus Diperkuat
JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menginstruksikan seluruh kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia untuk meningkatkan pengawasan operasional secara ekstra. Instruksi tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, hingga pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah. Arahan itu disampaikan Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam rapat virtual bersama para kepala Sekolah…
Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat dari Fasilitas hingga Anggaran
JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan membangun sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan akurat. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, tengah membangun 93 Sekolah Rakyat Tahap…
Merawat Sekolah Rakyat dengan Integritas
Oleh : Catur Ronggo )* Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang…
Pengawasan Ketat Sekolah Rakyat Cara Pemerintah Melindungi Masa Depan Anak Rentan
Oleh : Radjiman Arif )* Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan…
Pemerintah Dorong Sistem Perdagangan Multilateral yang Terbuka dan Berbasis Aturan
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026. Presiden Prabowo Subianto…
Ekonomi Multilateral Diperkuat, Indonesia Dorong Tata Kelola Global yang Inklusif
JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India. Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada…
Ekonomi Multilateral Menjadi Jalan Baru Memperkuat Kedaulatan Nasional
Oleh : Abdul Razak )* Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi…
Ekonomi Multilateral: Menjadi Indonesia yang Tidak Mudah Didikte Kekuatan Global
Oleh : Rahmat Hidayat )* Di tengah perubahan konstelasi geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Persaingan kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik membuat negara-negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar atau penerima…
Pemerintah Prioritaskan MBG ke Wilayah 3T dan Daerah Stunting Tinggi
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi peserta didik sekaligus mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah. Kepala BGN,…
MBG Diarahkan Lebih Tepat Sasaran untuk Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ekspansi MBG tidak semata mengejar perluasan cakupan, tetapi diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Pemerintah juga memastikan perluasan…
