Prabowo Dorong E50 untuk Perkuat Kemandirian Energi Nasional
JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan bahan bakar bensin campuran bioetanol 50 persen atau E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pengembangan E50 akan disusun dengan…
Pemerintah Siapkan E50 sebagai Bagian dari Strategi Ketahanan Energi
Jakarta – Pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak (BBM) berbasis etanol hingga E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri. Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah…
Setelah B50, E50 Menjadi Tahap Baru Menuju Kemandirian Energi Indonesia
Oleh: Alexander Royce )* Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan ancaman krisis energi yang membayangi banyak negara, Indonesia justru mengambil langkah kuda yang begitu visioner. Ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil impor selama berdekade-dekade telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, narasi pesimisme itu kini dipatahkan…
Kolaborasi Akademisi, Industri, dan Pemerintah Menjadi Kunci Keberhasilan Energi E50
Oleh: Bara Winatha )* Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus…
Pemerintah Dorong Penilaian MBG agar Kualitas Menu dan Distribusi Terpantau
Jakarta- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem penilaian berbasis aplikasi bagi sekolah penerima layanan. Sistem tersebut dirancang agar kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipantau secara langsung dan menjadi bahan evaluasi. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya…
Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan BGN tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur SPPG. Mekanisme ini dibuat menyerupai sistem…
Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan
Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan…
Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik
Oleh : Abdul Razak )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan distribusi. Mekanisme tersebut dapat…
RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Komisi III DPR RI Hinca…
Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak
JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan aset hasil tindak pidana korupsi…
