PP TUNAS Perkuat Perlindungan dan Literasi Anak di Ruang Digital
Jakarta – Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kini menjadi landasan utama Pemerintah dalam menjamin keamanan anak di ruang siber. Penerapan kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memitigasi dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak perlindungan yang setara dalam penggunaan sistem elektronik. Menteri Komunikasi dan…
Pemerintah Dorong PP TUNAS untuk Lindungi Anak dan Perkuat Literasi Digital
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini dirancang untuk melindungi anak dari berbagai risiko di internet sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara aman dan bijak. “Dengan penetrasi internet yang telah melampaui…
Menata Ruang Digital Anak melalui PP TUNAS dan Literasi Digital
Oleh: Karina W. )* Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai peluang besar bagi masyarakat, termasuk bagi anak-anak dan remaja Indonesia. Internet membuka akses terhadap pendidikan, kreativitas, komunikasi, dan inovasi yang semakin luas. Pemerintah menghadirkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS sebagai langkah strategis…
Dari Perlindungan ke Literasi: Pendekatan Menyeluruh PP TUNAS
Oleh : Devi Arianti )* Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi anak-anak dan remaja yang kini tumbuh di tengah derasnya arus informasi internet. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang besar untuk pendidikan, kreativitas, dan komunikasi tanpa batas. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan ancaman seperti…
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi Program MBG
Jakarta – Pemerintah secara konsisten memperketat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045 melalui pemenuhan gizi yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang…
Pemerintah Optimalkan MBG melalui Pengawasan dan Evaluasi
Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan pengawasan dan evaluasi di berbagai daerah. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan program strategis nasional itu berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program MBG…
Program MBG Dikawal Ketat Agar Tepat Sasaran dan Berkualitas
Oleh: Alexander Royce )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang paling banyak menyita perhatian publik dalam dua tahun terakhir. Program ini bukan hanya berbicara tentang pembagian makanan kepada siswa, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga tentang investasi besar negara terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia…
Pengawasan dan Evaluasi MBG: Upaya Penyempurnaan Program Gizi Nasional
Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Program ini tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha, petani, hingga sektor distribusi…
Koperasi Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Petani dan Pangkas Rantai Pasok
Jakarta- Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak sekaligus memangkas rantai pasok distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa sekaligus pembeli utama hasil…
Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Offtaker Hasil Produksi Petani
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disiapkan menjadi offtaker hasil produksi petani dan peternak di berbagai daerah. Program tersebut diharapkan mampu memotong rantai pasok distribusi pangan yang selama ini dinilai terlalu panjang, sekaligus memberikan kepastian harga bagi para produsen di tingkat desa. Kehadiran koperasi itu menjadi…
