Penyerapan Aspirasi Publik soal RUU Perampasan Aset Dipercepat
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempercepat penyerapan aspirasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembahasan regulasi berjalan transparan, partisipatif, dan dapat diselesaikan sesuai target pada 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pimpinan dan para ketua kelompok fraksi di Komisi III telah menyepakati percepatan…
RUU Perampasan Aset Dipastikan Tetap Berproses dan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
JAKARTA – DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tetap berproses dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Kepastian tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai isu penolakan pembahasan RUU tersebut oleh DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa hingga kini…
RUU Perampasan Aset dan Harapan Mengembalikan Uang Negara kepada Rakyat
Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Selama ini, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa hukuman pidana saja sering kali belum cukup memberikan efek jera apabila aset hasil kejahatan masih dapat dinikmati oleh pelaku…
Mengawal RUU Perampasan Aset secara Cermat dan Konstitusional
Oleh : Revan Ananda )* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, hingga kejahatan terorganisasi. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih efektif, pembahasan RUU ini perlu dikawal secara rasional, objektif, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Perdebatan…
Pemerintah Perkuat Distribusi Barang Bersubsidi lewat Koperasi Merah Putih
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. “Koperasi Desa Merah Putih menjadi…
Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Satu Pintu Penyaluran Subsidi agar Tepat Sasaran
Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi untuk memastikan bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola distribusi subsidi yang lebih efektif, transparan, serta menutup celah penyimpangan yang selama ini masih terjadi. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo…
Koperasi Merah Putih sebagai Benteng Desa dari Tengkulak dan Pinjol
Oleh: Rajendra Salim )* Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi desa yang lebih berkeadilan, produktif, dan berpihak kepada rakyat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta. Presiden mengambil keputusan strategis agar seluruh barang bersubsidi…
Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Nyata Menjaga Subsidi Tepat Sasaran
Oleh: Yusuf Rinaldi )* Ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar setiap rupiah subsidi negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai kanal resmi penyaluran barang bersubsidi ke seluruh pelosok negeri. Langkah ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah…
Proyek PSEL Tahap Dua Diperkuat melalui Delapan Mitra Pilihan Danantara
Jakarta – PT Danantara Investment Management (DIM) bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menetapkan delapan mitra usaha untuk mengembangkan dan mengelola proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap kedua. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi di delapan kawasan yang mencakup 20 kabupaten/kota di Indonesia melalui proses…
Energi Bersih via Danantara Diperkuat dari PSEL, Listrik Hijau, hingga Bioavtur
Jakarta – Pemerintah bersama Danantara Indonesia terus mempercepat transformasi energi bersih nasional melalui pengembangan berbagai proyek strategis, mulai dari Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penguatan listrik hijau, hingga pengembangan bioavtur sebagai bahan bakar berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Salah satu…
