Pemerintah Utamakan Kebutuhan Industri Nasional lewat Penyesuaian Ekspor Gas
Jakarta – Pemerintah berencana menghitung ulang porsi ekspor gas nasional untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri dalam negeri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi, khususnya sektor petrokimia, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya…
DPR Dukung Pengurangan Ekspor Gas demi Ketahanan Energi Nasional
Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendukung langkah pemerintah mengurangi pasokan ekspor gas ke Singapura untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan yang mulai berlaku pada Sabtu (24/10/2026) tersebut dinilai perlu dilakukan agar ketersediaan gas nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. “Saya rasa pemerintah sudah mempelajari kontrak penjualan antara Indonesia…
Pengurangan Ekspor Gas Menjadi Langkah Strategis Menuju Kedaulatan Energi
Oleh: Bima Pradana )* Pemerintah menata kembali kebijakan ekspor gas bumi untuk mengutamakan kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat kedaulatan sumber daya alam. Langkah ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, terutama sektor hilirisasi petrokimia yang membutuhkan pasokan gas secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam agar manfaatnya…
Pemerintah Tepat Memprioritaskan Kebutuhan Domestik dalam Kebijakan Ekspor Gas
Oleh: Adelia Kirana )* Pemerintah mendorong penataan kebijakan ekspor gas bumi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri nasional. Langkah ini dinilai relevan untuk menjaga keberlangsungan produksi manufaktur, memperkuat daya saing, serta memastikan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Kepastian pasokan gas menjadi faktor penting karena sejumlah sektor industri bergantung pada komoditas ini sebagai…
Prabowo Dorong BUMN Lebih Efisien dan Berorientasi pada Manfaat Publik
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan pelat merah mampu mengelola aset negara secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga akhir 2026. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan…
Pemerintah Benahi BUMN Merugi, Fokus pada Perusahaan Produktif
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan aset negara dikelola secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360,…
Perampingan BUMN Menjadi Momentum Memperbaiki Tata Kelola Negara
Oleh: Arif Putra Hakim )* Perampingan badan usaha milik negara (BUMN) menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola aset negara, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan pelat merah terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang lebih profesional, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui konsolidasi…
Konsolidasi BUMN, Memperkuat Daya Saing tanpa Mengabaikan Pekerja
Oleh: Dara Eva Aurelia )* Konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efisiensi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya saing perusahaan pelat merah. Penataan ini diarahkan untuk memastikan aset negara dikelola secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta masyarakat. Namun, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari penghematan anggaran…
Pemerintah Siapkan 1.000 Beasiswa Dokter Spesialis, Akses Kesehatan Daerah Jadi Prioritas
Jakarta – Pemerintah menyiapkan sekitar 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis untuk tahun akademik 2026/2027 sebagai upaya memperluas pemerataan tenaga medis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Program yang dijalankan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tersebut turut didukung melalui penempatan residen dan pengembangan pendidikan kedokteran di sejumlah wilayah Indonesia….
Beasiswa Dokter Spesialis Diperkuat, Biaya Hidup hingga Penelitian Ditanggung
Jakarta – Pemerintah memperluas dukungan pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis melalui penyediaan sekitar 1.000 beasiswa pada tahun akademik 2026/2027. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi serta mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya menyelaraskan pengembangan pendidikan kedokteran dengan kebutuhan…
