Uncategorized

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya pemerintah dalam memastikan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mengarah pada pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy. Pendekatan ini menjadi penting di tengah kompleksitas penyaluran bantuan sosial yang kerap dihadapkan pada tantangan akurasi data, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Pembentukan tim optimalisasi MBG oleh…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Upaya percepatan pembangunan di Papua melalui Program Strategis Nasional (PSN) menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pemerataan kesejahteraan hingga ke wilayah timur Indonesia. Dalam konteks tersebut, langkah Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong keterlibatan aktif perguruan tinggi menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga visioner. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mendapat pengakuan sebagai kebijakan strategis yang mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat daya saing generasi muda Indonesia. Berbagai kalangan akademisi menilai bahwa program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Guru Besar Keamanan Pangan dan Gizi IPB, Ahmad…

Jakarta – Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan, Univ. Muhammadiyah Luwuk Banggai, Dr. Mustafa Abd. Rahim, memberikan dukungan penuh terhadap program swasembada pangan nasional yang saat ini menjadi agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Momentum swasembada pangan ditegaskan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada Panen Raya Padi di Karawang, Jawa Barat, (7/1/2026)….

Oleh: Anshar Kurniawan )* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara….

Oleh: Loa Murib )* Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap 10 Desember kembali menjadi ruang refleksi penting bagi masyarakat Papua untuk meneguhkan komitmen terhadap perdamaian, kerukunan, dan persatuan. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, momentum ini hadir sebagai pengingat bahwa pemajuan HAM tidak hanya berbicara tentang penghormatan terhadap nilai-nilai universal,…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan apresiasi terhadap peran aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, dalam membantu upaya pemberantasan judi daring di Indonesia. Salah satu wujud nyata kolaborasi tersebut hadir melalui inovasi Gambling Activity Tracing Engine atau GATE System yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Direktur Jenderal Pengawasan Ruang…

Jakarta – Pemerintah terus menggalakkan kebijakan efisiensi anggaran guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Langkah strategis yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memastikan anggaran negara dialokasikan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar mendukung pembangunan nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa keputusan efisiensi ini diambil setelah…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai strategi utama dalam pemerataan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek hilirisasi dan industrialisasi akan segera dimulai dalam skala besar guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri. “Langkah ini bukan hanya penting bagi kemajuan nasional, tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi perekonomian global,” ujar Presiden…

Oleh: Adnan Ramdani )* Kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1% merupakan langkah besar yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien serta berkeadilan. Kebijakan ini telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan antara berbagai pihak terkait, sehingga tidak hanya berlandaskan pada…