Opini

Oleh : Arka Dwi Francesco )* Pemerintah melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah. Program ini tidak hanya hadir sebagai kebijakan administratif, melainkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. Dengan menghadirkan koperasi desa sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintah mendorong…

Oleh: Raditya Pranata )* Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi kembali ke posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dipandang bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang menopang kemandirian bangsa melalui semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi penegasan komitmen negara dalam mengembalikan cita-cita ekonomi yang berpijak pada…

Oleh: Kumala Adi Saputra )* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipandang sebagai beban, melainkan sebagai fondasi dari demokrasi dan keadilan sosial. Aspirasi 17+8 yang selama ini digaungkan masyarakat sipil sesungguhnya merupakan refleksi nyata bahwa rakyat menginginkan negara hadir lebih kuat dalam melindungi martabat kemanusiaan. Pemerintah pun menegaskan…

Oleh: Bara Winatha )* Perlindungan HAM bukan sekadar wacana normatif, melainkan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Sejalan dengan Aspirasi 17+8, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan penegakan hukum. Aspirasi ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar warga negara, terutama dalam situasi sosial politik yang dinamis, tanpa mengorbankan stabilitas nasional…

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kembali beroperasinya PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan beriringan dengan regulasi lingkungan yang ketat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengawasan intensif terhadap aktivitas perusahaan ini, sehingga seluruh…

Oleh: Elias Mandacan )* PT Gag Nikel kembali beroperasi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya sejak awal September 2025 setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada Juni lalu. Pemerintah menetapkan sejumlah aturan ketat agar aktivitas pertambangan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan khusus kepada kementerian terkait untuk…

Oleh : Ragiman Kuntoro )* Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian swasta belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Publik tentu berharap akses terhadap energi vital seperti BBM tidak terganggu, terlebih di wilayah perkotaan dengan mobilitas tinggi. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya kolaborasi…

Oleh: Yandi Arya Adinegara )* Seiring dengan perkembangan zaman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Hal ini menjadi masalah signifikan bagi daerah-daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, ada…

Oleh: Fakhri Muhamad )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu prioritas utama yang digagas sebagai upaya memberikan akses pendidikan yang layak dan merata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak…

Oleh: Dewi Amara )* Langkah pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Regulasi ini dipandang sebagai instrumen hukum penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan negara memiliki landasan tegas dalam merampas aset hasil tindak pidana. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyatakan…