Pemerintah Tempatkan Koperasi Desa sebagai Pilar Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Eza Darnawan )* Pemerintah semakin menegaskan peran koperasi desa sebagai pilar utama kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, negara menempatkan koperasi bukan sekadar sebagai unit usaha, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Kebijakan ini mencerminkan arah baru pembangunan ekonomi…

Read More

Pemerintah Optimalkan Potensi Desa Lewat Penguatan Koperasi Merah Putih

Pemerintah menargetkan pembangunan 20.000 hingga 30.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dan mulai beroperasi pada April 2026. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama penguatan ekonomi pedesaan sekaligus menopang berbagai agenda strategis nasional. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Zulkifli menegaskan koperasi desa disiapkan sebagai wadah utama untuk…

Read More

Pemerintah Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Dorong Ekonomi Desa Mandiri

Pemerintah menegaskan komitmennya membangun kemandirian ekonomi desa melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan sebanyak 30.000 KDMP di seluruh Indonesia sudah siap diluncurkan dan beroperasi pada April 2026. Zulkifli menyampaikan bahwa pada Maret hingga April 2026, pemerintah menargetkan sekitar 20.000 hingga 30.000 KDMP telah beroperasi dengan fasilitas…

Read More

Dari Hulu ke Hilir: Strategi Pemerintah Memperkokoh Ketahanan Energi Indonesia

Oleh : Zaki Walad )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan sektor hulu energi sebagai fondasi utama dalam upaya memperkokoh ketahanan energi domestik. Kebijakan tersebut tidak lahir sebagai respons jangka pendek, melainkan sebagai strategi struktural untuk menjawab tantangan ketergantungan impor, fluktuasi geopolitik global, serta kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Dalam konteks tersebut, sektor hulu…

Read More

Di Bawah Kepemimpinan Prabowo, Indonesia Menuju Era Energi Berdaulat

Oleh : Prita Lestari )* Pemerintah menegaskan ulang arah besar pembangunan energi nasional dengan menempatkan kedaulatan dan ketahanan energi sebagai agenda utama periode 2026–2030. Penegasan tersebut tidak hadir sebagai jargon politik semata, melainkan sebagai respons strategis atas tekanan global, ketergantungan impor energi, serta tuntutan pembangunan jangka panjang yang menuntut kepastian pasokan energi nasional. Pelantikan keanggotaan…

Read More

Dewan Energi Nasional Dorong Ketahanan Energi Capai Cadangan BBM Tiga Bulan

JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan ketahanan energi nasional dengan menargetkan peningkatan cadangan BBM hingga tiga bulan sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan impor dan menghadapi ketidakpastian global. Arahan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan nasional, seiring penilaian bahwa cadangan BBM saat ini yang berada di…

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Ketahanan Energi sebagai Prioritas Strategis Pembangunan Nasional

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan ketahanan dan kedaulatan energi sebagai prioritas nasional untuk memperkuat kemandirian dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah menargetkan penghentian impor BBM tertentu mulai 2026 melalui optimalisasi produksi domestik, penguatan infrastruktur, peningkatan cadangan energi, serta percepatan transisi energi bersih, yang diperkuat dengan proyek strategis dan dukungan anggaran besar. Arahan tersebut, menurut…

Read More

Program Magang Nasional Tutup Kesenjangan Dunia Kerja

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh para lulusan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja, Program Magang Nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia menjadi langkah konkret yang bertujuan untuk menutup kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan dan kebutuhan dunia industri. Dalam rangka menanggulangi tingginya angka pengangguran terdidik, pemerintah menyiapkan kuota besar…

Read More

Pemerintah Kawal Transisi Lulusan ke Dunia Profesional Lewat Program Magang Nasional

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Transisi dari bangku pendidikan ke dunia kerja kerap menjadi fase paling menentukan bagi lulusan perguruan tinggi. Tanpa pengalaman kerja yang memadai, banyak lulusan menghadapi kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan nyata industri. Situasi tersebut mendorong negara untuk hadir lebih aktif dalam mengawal masa peralihan generasi muda menuju dunia profesional. Salah…

Read More

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program Magang Nasional 2026

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Magang Nasional sebagai salah satu kebijakan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan cakupan program dengan kuota mencapai 100 ribu lulusan baru, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang. Program Magang…

Read More
Back To Top