KDMP Diperluas Bertahap di Papua Tengah, Kesiapan Wilayah Jadi Prioritas

NABIRE — Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua Tengah terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa sekaligus menghadirkan kelembagaan ekonomi yang dapat mendukung potensi masyarakat setempat. Sebanyak tujuh calon lokasi baru KDMP di Kabupaten Nabire dan Mimika…

Read More

Gerai KDMP Buka Akses Pasar Produk Lokal Papua

NABIRE – Kehadiran Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) membuka peluang lebih luas bagi produk lokal Papua untuk masuk ke jalur pemasaran yang lebih terorganisasi. Selain menyediakan kebutuhan masyarakat, gerai koperasi diharapkan menjadi ruang bagi hasil usaha warga desa untuk dipasarkan sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang dari tingkat lokal. Langkah tersebut mulai terlihat melalui pembangunan…

Read More

Pemerintah Proyeksikan Kopdes Pangkas Rantai Distribusi, Harga Komoditas Bisa Lebih Murah

Jakarta – Pemerintah memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu memangkas rantai distribusi komoditas yang selama ini melibatkan banyak perantara. Dengan jalur pasok yang lebih pendek, biaya distribusi diharapkan menurun sehingga harga barang di tingkat konsumen bisa lebih terjangkau. Saat ini sekitar 6.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi. Pemerintah menilai keberadaan koperasi dapat memangkas…

Read More

Perpres Kopdes Merah Putih Beri Kepastian Tata Kelola dan Peran Pengelola

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. “Peraturan Presiden yang selama ini ditunggu-tunggu, ini telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dengan nomor Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” kata Kepala Kantor…

Read More

Bukan Sekadar Cepat, Pemerintah Siapkan Manajer Kopdes Merah Putih Secara Terukur

JAKARTA — Pemerintah memastikan penempatan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan setiap manajer bekerja dalam sistem yang memiliki dasar administratif, status kerja, hak, serta perlindungan yang jelas sejak awal penugasan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M Qodari mengatakan…

Read More

Percepat Operasional Kopdes Merah Putih, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput melalui percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 17.200 lebih koperasi yang saat ini telah memiliki bangunan fisik siap beroperasi secara penuh pada September atau awal Oktober 2026. “Sebanyak 17.288 KDKMP telah…

Read More

KSP Terus Selaraskan Koordinasi Antar-lembaga Agar Program KDMP Tepat Sasaran

Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi dari jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan digelar guna mendengarkan aspirasi serta catatan strategis terkait implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam audiensi tersebut, Dudung menegaskan bahwa KSP akan terus mendorong…

Read More

Pemerintah Siapkan Skema Modal Kerja KDKMP untuk Menjaga Keberlanjutan Usaha Desa

Pemerintah menyiapkan berbagai alternatif sumber modal kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain melalui modal penyertaan, konsinyasi, dan dukungan LPDB. Skema tersebut disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi setelah beroperasi, sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi KDKMP dalam mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut pemerintah akan memaksimalkan modal penyertaan…

Read More

Konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi: Pendidikan Tak Lagi Terhambat Jarak dan Biaya

Oleh : Jonathan Janoel )* Pendidikan sering kali berbicara tentang kesempatan, tetapi bagi keluarga miskin kesempatan itu dapat terhalang oleh biaya, jarak, kondisi rumah tangga, hingga keterbatasan lingkungan belajar. Konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi hadir dengan pendekatan berbeda: pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan pengasuhan berasrama, pembinaan karakter, pengembangan talenta, kesehatan, dan dukungan sosial. Dalam konteks itu, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa perkembangan peserta didik mulai terlihat setelah program berjalan. Anak-anak dinilai semakin percaya diri, disiplin, berani tampil, memiliki semangat belajar, serta mulai menemukan minat dan cita-cita. Perubahan tersebut tidak hanya tampak pada capaian akademik, tetapi juga pada karakter dan kemampuan bersosialisasi. Menurutnya, kesempatan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat perlu dimanfaatkan agar siswa tumbuh menjadi pribadi berilmu, berkarakter, dan memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya.  Perkembangan itu menunjukkan bahwa konsep sekolah berasrama memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar menyediakan ruang kelas gratis. Dengan pola kehidupan yang teratur, siswa mendapatkan waktu untuk belajar, beristirahat, berolahraga, mengembangkan bakat, dan memperoleh pendampingan secara lebih intensif. Bagi anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan lingkungan belajar, pola tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun kebiasaan baru sekaligus memperkuat kepercayaan diri.  Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi yang menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengejar kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kepercayaan diri peserta didik. Dalam konteks Sekolah Rakyat, pengembangan potensi anak menjadi penting karena peserta didik datang dari latar belakang dan pengalaman yang beragam. Lingkungan belajar yang tepat dapat membantu mereka mengenali kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan berikutnya.  Di sinilah konsep terintegrasi menjadi pembeda. Program ini dirancang untuk menghubungkan pendidikan dengan dukungan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pembelajaran, tetapi juga kebutuhan dasar dan pendampingan yang mendukung proses tumbuh kembang. Pemerintah menggunakan data sosial ekonomi untuk menentukan sasaran sehingga intervensi diarahkan kepada kelompok yang memang membutuhkan akses lebih besar terhadap pendidikan.  Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh sebelumnya menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan program tidak cukup dilihat dari jumlah siswa yang lulus. Sekolah Rakyat dipandang sebagai investasi sosial yang perlu diukur melalui nilai manfaat yang dihasilkan bagi peserta didik, keluarga, dan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kesehatan, perkembangan psikososial, talenta, dan capaian akademik menjadi bagian penting dalam melihat dampak program secara menyeluruh.  Muhammad Nuh juga menjelaskan bahwa lulusan Sekolah Rakyat disiapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi life skill sesuai talenta masing-masing. Penguatan keterampilan seperti teknologi informasi, keamanan siber, memasak, maupun bidang keterampilan lainnya memperlihatkan bahwa pendidikan diarahkan agar siswa memiliki bekal yang relevan dengan kebutuhan masa depan.  Lebih jauh, pendekatan berasrama membuat proses pendidikan berlangsung lebih konsisten karena pembinaan tidak berhenti ketika jam pelajaran selesai. Wali asuh dan pendamping dapat membantu siswa membangun disiplin, kemandirian, serta kemampuan bekerja sama. Pola ini sekaligus membuka ruang bagi sekolah untuk mengidentifikasi persoalan psikososial sejak dini dan memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.  Perkembangan terbaru di Jakarta Selatan memberikan gambaran konkret mengenai pendekatan tersebut. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, setelah mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Jakarta di Margaguna, melihat adanya perkembangan mental, kedisiplinan, kemampuan berbahasa, seni, olahraga, keagamaan, hingga keberanian siswa mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya, kesempatan dan perhatian yang diberikan dapat membantu anak-anak mengembangkan potensi yang sebelumnya belum terlihat. Catatan tersebut relevan dengan arah penguatan program.   Kementerian Sosial menetapkan delapan lokasi tambahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di sisi lain, Kemensos juga telah menetapkan tim penyusun kurikulum Sekolah Rakyat 2026. Langkah ini menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada pembukaan sekolah, tetapi terus dibangun melalui perluasan lokasi dan penyempurnaan sistem pembelajaran.  Pada tahun pertama, pemerintah telah mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai wilayah Indonesia. Pengalaman pelaksanaan kemudian menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat sarana, tata kelola, kualitas tenaga pendidik, kurikulum, serta pendampingan siswa. Tantangan tersebut penting dikelola agar ekspansi program tetap diikuti kualitas layanan.  Pada akhirnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi menawarkan cara pandang bahwa kemiskinan tidak semestinya menjadi batas bagi masa depan seorang anak. Jarak, biaya, keterbatasan fasilitas, dan lingkungan sosial dapat diatasi melalui intervensi pendidikan yang terarah dan terintegrasi. Dengan memperluas akses, memperkuat kualitas pembelajaran, serta terus mengevaluasi hasilnya, pemerintah sedang membangun jalur pendidikan yang memungkinkan lebih banyak anak berkembang sesuai potensinya dan memperoleh kesempatan untuk menatap masa depan dengan lebih percaya diri.  )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah 

Read More

Sekolah Rakyat Terintegrasi, Pendidikan yang Bermartabat

 Oleh : Abdul Razak )*  Pendidikan yang bermartabat tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya ruang kelas dan akses belajar. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu menjamin setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara utuh, tanpa kehilangan hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan mendukung masa depan. Dalam perspektif tersebut, pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat intervensi sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan.  Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang. Lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa program mulai bergerak dari tahap pengembangan menuju penguatan kapasitas layanan pendidikan.  Menurut Gus Ipul, proses konsolidasi masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana. Namun, secara umum proses pembelajaran di berbagai titik Sekolah Rakyat telah berjalan dengan baik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sekolah dibangun, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas proses pendidikan berlangsung secara konsisten.  Karakteristik peserta didik menjadi alasan penting mengapa Sekolah Rakyat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Gus Ipul menjelaskan bahwa siswa berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja dalam kondisi yang tidak semestinya, sementara sebagian lainnya membutuhkan proses rehabilitasi dan pendampingan sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.  Gus Ipul juga menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari pengembangan Sekolah Rakyat. Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Ngawi yang mulai dibuka pada 19 September 2026. Sekolah tersebut menampung 220 siswa, mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera, dengan konsep pendidikan berasrama yang memungkinkan pembentukan kebiasaan dan karakter berlangsung secara lebih terstruktur.  Menurut Gus Ipul, lingkungan asrama dapat menjadi ruang pembelajaran sosial yang mendorong siswa membangun tanggung jawab, disiplin, solidaritas, dan kemandirian. Pendidikan karakter juga diperkuat melalui aktivitas budaya seperti tari tradisional, pencak silat, paduan suara, dan pembacaan puisi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan identitas, kreativitas, serta kemampuan hidup bersama.  Keterlibatan keluarga menjadi unsur lain yang tidak kalah penting. Pengalaman Sartini, dokter Kementerian Sosial sekaligus orang tua siswa Sekolah Rakyat Ngawi, menggambarkan bagaimana keberadaan sekolah tersebut memberikan peluang pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan anak-anak yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.   Dari sisi pembangunan fisik, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menempatkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Kementerian PU membangun sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, Barru, Takalar, Sinjai, dan Bone. Kesembilan lokasi tersebut dirancang untuk menampung 11.340 siswa dari jenjang SD hingga SMA.  Pandangan Menteri PU tersebut memperlihatkan pentingnya infrastruktur dalam membentuk ekosistem pendidikan. Pembangunan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi mencakup asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gudang, gedung serbaguna, rumah ibadah, hingga fasilitas olahraga. Di Kabupaten Barru, misalnya, kawasan Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan 7,93 hektare dengan luas bangunan sekitar 27.474 meter persegi dan kapasitas 1.260 siswa.  Sementara itu, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menunjukkan bahwa agenda pemerataan pendidikan ditempatkan dalam cakupan yang lebih luas. Pemerintah membahas perluasan pendidikan gratis dan bermutu mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri, termasuk sekolah dan madrasah negeri. Presiden juga mendorong penguatan kualitas guru serta kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut. Keterlibatan berbagai kementerian menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, karena persoalan akses pendidikan berkaitan dengan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, kapasitas guru, infrastruktur, hingga keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang menghubungkan fungsi pendidikan dan perlindungan sosial.   Pendidikan yang bermartabat adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki posisi strategis ketika akses pendidikan, pembentukan karakter, fasilitas, dukungan keluarga, dan perlindungan sosial dapat berjalan dalam satu ekosistem. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi menjadi ruang untuk memulihkan kesempatan, membangun kemandirian, dan menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.  )* Analis Kebijakan  

Read More
Back To Top