Pemerintah Siapkan Ekosistem Sertifikasi Halal yang Inklusif dan Berdaya Saing

Jakarta — Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 berjalan efektif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang inklusif, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok. Upaya itu dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Wajib Halal Oktober 2026…

Read More

Pemerintah Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK

Jakarta — Pemerintah memperkuat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem halal yang memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan…

Read More

Sertifikasi Halal Menjadi Fondasi Kepercayaan Konsumen dan Produsen

Oleh: Widya Arsyinta )* Sertifikasi halal semakin menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan antara konsumen dan produsen. Kejelasan mengenai status halal memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menentukan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendorong pelaku usaha menjaga proses produksi sesuai standar yang berlaku. Penguatan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) juga menjadi langkah untuk menciptakan ekosistem usaha yang…

Read More

Sertifikasi Halal: Perlindungan Konsumen dan Daya Saing Usaha

Oleh: Satya Wiguna )* Sertifikasi halal menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha. Kejelasan status halal membantu masyarakat memperoleh kepastian ketika memilih produk, sementara bagi produsen, pemenuhan standar halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah terus menyiapkan ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH). Kepastian menjadi unsur…

Read More

Pemerintah Siapkan Magang Nasional Batch 3 Khusus dari Perusahaan Swasta

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan Program Magang Nasional Angkatan II Batch III yang dijadwalkan mulai November 2026. Batch terbaru tersebut ditargetkan dapat memenuhi sisa kuota dari total 150 ribu peserta Magang Nasional tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah masih memiliki kuota sekitar 63 ribu peserta yang akan dioptimalkan melalui pelaksanaan Batch III. Melalui platform…

Read More

Magang Nasional Batch 3 Dibuka Oktober, Pemerintah Siapkan Puluhan Ribu Lowongan

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah akan kembali membuka Program Pemagangan Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II untuk memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja. Pendaftaran peserta ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026, sementara pelaksanaan program dijadwalkan dimulai pada November mendatang. “Jadi 41.000 (peserta di batch kedua) ditambah angkatan batch pertama 46.000,…

Read More

Magang Nasional Membuka Jalan Lulusan Baru Masuk Dunia Kerja

Oleh: Zhafran Goldwin )* Memasuki dunia kerja menjadi tantangan bagi lulusan perguruan tinggi. Bekal akademik yang diperoleh selama pendidikan belum selalu diikuti pengalaman kerja yang menjadi salah satu persyaratan umum dalam lowongan pekerjaan. Kondisi tersebut membuat lulusan baru membutuhkan ruang untuk menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan praktis dunia kerja. Program Magang Nasional atau MagangHub dinilai…

Read More

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah…

Read More

BI Rate Tetap, Cadangan Devisa Topang Stabilitas Rupiah

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 22–23 September 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan mempertahankan BI Rate juga didukung oleh posisi cadangan devisa…

Read More

BI Rate Stabil, Kebijakan Inovatif Disiapkan demi Stabilitas Rupiah

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2026. Keputusan tersebut menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa stabilitas…

Read More
Back To Top