Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian serius karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan potensi kedzaliman terhadap hak privasi warga negara. Pengusutan perkara ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif tanpa melihat jabatan,…

Read More

Penyadapan Ilegal Terungkap, Perlindungan Rahasia Negara Didorong Diperkuat

Jakarta – Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting menjadi peringatan serius mengenai keamanan komunikasi negara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perlindungan informasi strategis tidak boleh diabaikan karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan data dan kewenangan. Penguatan sistem keamanan komunikasi serta pengawasan teknologi digital menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran informasi yang…

Read More

Pembasahan Gambut: Pencegahan Karhutla Butuh Solusi Jangka Panjang

Oleh: Dwi Saputri )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi tantangan serius bagi kelestarian lingkungan di Indonesia, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat mengalami kekeringan. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi akibat kabut asap. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah adalah pembasahan kembali lahan…

Read More

Pembasahan Gambut Menjadi Langkah Penting Memutus Siklus Karhutla

Oleh : Sigit Prasetyo )* Pembasahan gambut menjadi salah satu langkah penting dalam upaya memutus siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan api ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga menyangkut pemulihan dan pemeliharaan ekosistem gambut agar tetap basah, sehat, serta mampu menjalankan fungsi alaminya….

Read More

Pemerintah Perkuat Tata Air Gambut demi Tekan Risiko Karhutla

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengelolaan tata air di lahan gambut sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi diarahkan meningkatkan upaya pembasahan gambut dan kesiapsiagaan di wilayah operasional masing-masing. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan, kondisi gambut yang tetap…

Read More

Pemerintah Siapkan Pembasahan Gambut untuk Cegah Karhutla Berulang

Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemulihan tata air dan pembasahan kembali lahan gambut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembapan gambut, mengurangi potensi munculnya titik api, serta mencegah kebakaran berulang, terutama saat memasuki periode cuaca kering. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa…

Read More

Penyadapan Presiden Prabowo: Jangan Berhenti pada Pelanggaran Hukum, Usut Tuntas Dugaan Makar!

Oleh: Amril Jambak )* Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting negara bukan perkara biasa. Ini merupakan persoalan serius yang menyentuh kehormatan lembaga kepresidenan, keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.  Jika benar penyadapan dilakukan secara ilegal, tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang sah, bahkan disertai dugaan penghapusan barang bukti elektronik, maka perbuatan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kewenangan semata.  Ada persoalan jauh lebih besar yang harus dijawab: untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan? Siapa yang memerintahkan? Informasi apa yang dikumpulkan? Kepada siapa hasil penyadapan diserahkan? Dan apakah ada agenda tertentu yang hendak dicapai melalui operasi tersebut?  Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan yang menyeluruh, transparan, profesional, dan tidak pandang bulu.  Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan informasi elektronik.  Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EH). Selain itu, seseorang berinisial SU turut diperiksa dalam proses penyidikan.  Dugaan penyadapan disebut menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.  Dugaan perbuatan tersebut berlangsung dalam rentang 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan dan jejak digital pada sistem elektronik.  Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki dimensi yang sangat luas. Apalagi, objek yang diduga menjadi sasaran bukan hanya masyarakat biasa, melainkan kepala negara dan sejumlah figur yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 bahkan menyampaikan bahwa tindakan tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar dan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.  Pernyataan tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.  Dalam negara hukum, istilah makar bukan tuduhan yang bisa digunakan sembarangan. Ada unsur-unsur pidana yang harus dibuktikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.  Namun, aparat juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya tindak pidana yang lebih serius sebelum seluruh fakta terungkap.  Penyadapan ilegal terhadap kepala negara, apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu operasi terorganisasi dengan tujuan menggulingkan pemerintahan atau menyerang kekuasaan negara, tentu memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda dibandingkan penyalahgunaan kewenangan biasa.  Karena itu, penyidik harus berani menelusuri seluruh kemungkinan tersebut. Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada orang-orang yang menjalankan perintah di lapangan, sementara pihak yang merancang, membiayai, mengendalikan, dan menikmati hasil operasi justru tidak tersentuh.  Dalam perkara sebesar ini, aktor intelektual harus menjadi salah satu fokus utama penyidikan. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan dan perannya masing-masing.  Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa perkara tersebut sejauh ini ditangani menggunakan ketentuan pidana terkait penyadapan dan intersepsi dalam KUHP serta UU ITE. Menurutnya, hingga saat itu belum ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana makar.  Pandangan tersebut perlu dihormati sebagai penjelasan pemerintah mengenai perkembangan proses hukum.  Tuntaskan Motif, Ungkap Aktor Intelektual  Aparat penegak hukum harus mengembangkan penyidikan dengan memeriksa seluruh bukti digital, komunikasi elektronik, rekam jejak akses sistem, aliran dana apabila relevan, serta hubungan komunikasi antarpihak yang diduga terlibat.  Penyidik juga harus memastikan apakah informasi hasil penyadapan pernah diserahkan kepada pihak lain atau digunakan untuk kepentingan tertentu.  Jika ditemukan indikasi bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari operasi politik terorganisasi untuk melemahkan, mengendalikan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah, maka seluruh unsur pidananya harus diuji secara serius.  Kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum terkait harus memastikan setiap proses berjalan independen. Pengawasan publik juga diperlukan agar tidak terjadi rekayasa perkara maupun penghilangan barang bukti.  Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai kejahatan, bukan sekadar menyelesaikan perkara di permukaan.  Negara tidak boleh memberikan ruang bagi penyalahgunaan teknologi dan kewenangan institusi untuk mengancam keamanan nasional.  Tuntutan hukuman maksimal harus dipertimbangkan apabila terpenuhi seluruh unsur pidana dan keadaan yang memberatkan. Tidak boleh ada pengurangan pertanggungjawaban hanya karena pelakunya pernah menduduki jabatan penting di institusi negara.  Menjaga Kehormatan Negara  Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut pribadi Prabowo Subianto sebagai Presiden. Persoalan utamanya adalah menjaga kehormatan institusi kepresidenan dan memastikan seluruh perangkat negara bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum.  Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Karena itu, setiap dugaan tindakan ilegal yang menyasar kepala negara harus ditangani secara serius tanpa mengabaikan prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.  Indonesia tidak boleh membiarkan institusi negara menjadi alat kepentingan kelompok tertentu. Teknologi penyadapan yang seharusnya digunakan secara sah untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi instrumen pengawasan ilegal, intimidasi, atau operasi politik.  Masyarakat berhak mengetahui kebenaran perkara ini. Publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa hukum tidak hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi juga berlaku tegas terhadap mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan akses terhadap fasilitas negara.  Aparat penegak hukum harus mengusut perkara ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan, buka motif sebenarnya, dan seret siapa pun yang terbukti terlibat ke hadapan hukum. Jika unsur makar terbukti, jangan ragu menerapkan hukuman berat sesuai undang-undang.  Sebab, kejahatan terhadap kepentingan negara tidak boleh diselesaikan dengan kompromi. Negara hukum harus berdiri tegak, dan tidak seorang pun boleh berada di atas hukum.   *) Penulis Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) 

Read More

Ketegasan Mengusut Penyadapan Ilegal Menjadi Fondasi Perlindungan Hak Warga Negara

 Oleh: Afriza Kencana )*  Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, dan tokoh politik menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat perlindungan hak warga negara. Penanganan perkara yang diduga melibatkan sejumlah mantan pejabat tinggi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan. Ketegasan mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap orang memperoleh perlindungan hukum, termasuk dari praktik pengawasan tanpa dasar yang sah.  Persoalan penyadapan ilegal tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran privasi biasa karena tindakan tersebut berpotensi menyentuh kepentingan yang lebih luas. Akses tanpa hak terhadap komunikasi seseorang dapat membuka informasi pribadi, aktivitas profesional, hingga percakapan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas publik. Apabila dilakukan terhadap pejabat negara, risiko yang muncul juga dapat berkaitan dengan keamanan informasi strategis dan kepentingan nasional.  Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi negara sebagai persoalan serius. Merespons perkembangan penanganan perkara yang turut menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Prasetyo menyampaikan bahwa tindakan tersebut dapat mengarah pada perbuatan makar. Penilaian itu didasarkan pada potensi ancaman yang ditimbulkan apabila informasi penting milik kepala negara diakses secara ilegal.  Tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, hingga akses ilegal terhadap komunikasi Presiden telah memiliki konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menilai tindakan yang diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi merupakan penyimpangan serius dari prinsip negara hukum. Hingga kini, motif di balik dugaan praktik tersebut juga belum diketahui secara pasti sehingga pengusutan menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tujuan dan pihak-pihak yang terlibat.  Ancaman penyadapan ilegal semakin serius ketika menyangkut komunikasi kepala negara yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan. Informasi yang berada dalam komunikasi Presiden dapat mencakup pembahasan kebijakan strategis, hubungan diplomatik, pertahanan, serta berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Prasetyo mengingatkan bahwa kebocoran informasi sensitif semacam itu berpotensi membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.  Dorongan agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia menilai dugaan penyadapan ilegal yang disertai penghapusan data elektronik dan akses tanpa hak terhadap sistem elektronik berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta hak demokratis warga negara. Penanganan perkara perlu diarahkan untuk mengetahui kemungkinan penggunaan instrumen penegakan hukum sebagai sarana membungkam masyarakat sipil.  Potensi penyalahgunaan kewenangan pengawasan menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kelompok masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Jurnalis, aktivis, kelompok kritis, hingga tokoh politik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan publik tanpa dihantui pengawasan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila praktik penyadapan ilegal dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum dapat melemah dan ruang demokrasi berisiko semakin terbatas.  Keberanian jajaran internal Polri yang melaporkan dugaan praktik penyimpangan tersebut turut mendapat apresiasi dari Hasto. Langkah itu menunjukkan bahwa integritas dan tanggung jawab moral tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sikap tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh aparat agar tidak membiarkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung demi melindungi kepentingan pribadi maupun kelompok.  Perhatian terhadap persoalan ini juga datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO). Sekretaris Jenderal PB HMI MPO, Kinas Putra Ariska, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek konstitusi, keamanan negara, dan kredibilitas penegakan hukum. Organisasi mahasiswa tersebut mendorong aparat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik tindakan tersebut.  Komunikasi Presiden tidak hanya berkaitan dengan urusan pribadi, tetapi juga dapat memuat pembahasan mengenai kebijakan negara, diplomasi, pertahanan, dan agenda strategis lainnya. Kinas menjelaskan bahwa penyadapan tanpa kewenangan yang sah berpotensi mengganggu keamanan informasi sekaligus mencederai prinsip supremasi hukum. Perlindungan privasi dan rasa aman juga merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan sosial.  Dari sisi regulasi, larangan penyadapan tanpa hak telah memiliki landasan pengaturan, termasuk melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keberadaan aturan tersebut menegaskan bahwa penggunaan teknologi untuk mengakses komunikasi dan informasi elektronik harus tunduk pada batas kewenangan yang ditetapkan hukum. Penegakan ketentuan secara konsisten diperlukan agar perkembangan teknologi tidak menjadi celah bagi tindakan yang merugikan hak masyarakat.  Ketegasan mengusut perkara ini harus diikuti pembenahan mekanisme pengawasan dan pengamanan informasi di lingkungan institusi negara. Pemeriksaan yang transparan, penelusuran bukti elektronik, serta pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat menjadi bagian penting untuk mencegah kejadian serupa. Melalui langkah tersebut, negara dapat memperkuat perlindungan terhadap privasi, kebebasan berekspresi, keamanan informasi, dan hak demokratis masyarakat.  )* Analisis Siber Negara  

Read More

Pengungkapan Penyadapan Ilegal Tuai Apresiasi, Supremasi Hukum Ditegakkan

Jakarta – Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi (Pati) Polri mendapat apresiasi sebagai langkah penting dalam memperkuat supremasi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketegasan Polri mengusut perkara tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak boleh mendapat ruang, termasuk ketika melibatkan pejabat di lingkungan internal kepolisian. Penanganan kasus ini…

Read More

Pengungkapan Penyadapan Ilegal Dinilai Perkuat Perlindungan Rahasia Negara

Jakarta – Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan informasi strategis serta menjaga kedaulatan negara. Praktik penyadapan tanpa dasar hukum tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga berpotensi membuka informasi sensitif yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena itu, pengusutan perkara tersebut menjadi…

Read More
Back To Top