Cadangan Beras Kuat, Indonesia Lebih Tenang Hadapi El Nino

Oleh : Abdul Razak )* Ancaman El Nino yang berpotensi menekan produksi pertanian menempatkan ketahanan pangan Indonesia pada ujian penting. Namun, cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton pada Oktober 2026 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga pasokan, mengendalikan gejolak harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tantangan berikutnya adalah memastikan kekuatan stok tersebut…

Read More

Pemerintah Perkuat Langkah Kendalikan Inflasi Pangan di Daerah

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Indonesia pada…

Read More

Pemerintah Jaga Harga Pangan agar Inflasi Tetap Terkendali

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar sebagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi serta melindungi daya beli masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026 yang mencatat…

Read More

Intervensi Inflasi Pangan, Negara Menjaga Belanja Rakyat

Oleh: Bara Winatha )* Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga beras, cabai, dan komoditas pangan lainnya meningkat, rumah tangga berpendapatan rendah menjadi kelompok yang paling rentan merasakan dampaknya. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan langkah nyata dari pemerintah, mulai dari koordinasi…

Read More

Inflasi Pangan Dijawab dengan Kerja Cepat dari Pusat hingga Daerah

Oleh: Yudi Cahyono Pratama )* Pemerintah memperkuat kerja lintas sektor dari pusat hingga daerah untuk mengantisipasi kenaikan inflasi pangan di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas dan ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño. Penanganan dilakukan melalui pemantauan harga dan pasokan, identifikasi wilayah rawan, penentuan langkah stabilisasi, hingga pelaksanaan intervensi sesuai kondisi lapangan. Kecepatan koordinasi menjadi kunci…

Read More

Koperasi Merah Putih Mulai Beroperasi, Penguatan Manajemen Terus Didorong

Jakarta — Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap penting. Pemerintah kini mengarahkan perhatian pada mutu pengelolaan, kesinambungan pasokan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pada 13 Oktober 2026, pemerintah memantau 107 KDKMP yang telah beroperasi di sejumlah daerah. Sementara itu, di Jawa Tengah, 5.427 dari 8.523 koperasi telah beroperasi per 12 Oktober. Wakil Menteri…

Read More

Koperasi Merah Putih Beroperasi Bertahap, Kesiapan Desa Terus Dikawal

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pengoperasian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dengan menargetkan 8.000 unit dapat beroperasi penuh pada pekan ini. Program tersebut diarahkan untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok, barang bersubsidi, dan bantuan pangan sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, pembangunan fisik sekitar…

Read More

Bersama Mengawal Denyut Koperasi Merah Putih

Oleh: Husnaini Susanti )*  Percepatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput. Kehadiran koperasi ini diharapkan bukan sekadar menjadi sarana distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, melainkan juga penggerak ekonomi lokal yang mampu memperluas akses pelayanan serta membuka peluang usaha bagi masyarakat desa. Upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemerataan distribusi, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor.  Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 8.000 unit Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi penuh pada Oktober 2026. Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan fisik sekitar 29.000 unit koperasi, dengan 8.000 unit di antaranya memasuki tahap akhir penyiapan infrastruktur logistik dan ketersediaan barang. Menurut Zulkifli, koperasi tersebut dirancang menjadi saluran penyaluran berbagai komoditas bersubsidi, seperti pupuk, gula, minyak goreng, dan LPG. Pemerintah juga memastikan kesiapan armada distribusi, mulai dari truk, mobil pikap, hingga kendaraan roda tiga, agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara efektif.  Pada tahap awal, koperasi yang mulai beroperasi juga akan mendukung distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Bulog. Selain itu, fasilitas tersebut berperan dalam menyalurkan bantuan pangan berupa beras gratis kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga empat, dengan alokasi mencapai satu juta ton. Perpanjangan program hingga akhir tahun menuntut kesiapan stok, ketepatan sasaran, dan koordinasi distribusi yang baik. Karena besarnya kebutuhan tersebut, pengisian persediaan di ribuan koperasi akan dilakukan secara bertahap selama beberapa minggu.   Di balik percepatan pembangunan, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian infrastruktur koperasi. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa dukungan tersebut ditempuh untuk menghindari proses tender yang berpotensi rumit dan menimbulkan persoalan hukum hingga menghambat pembangunan. Dengan pendekatan itu, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan pembangunan 35.000 hingga 40.000 unit koperasi sampai akhir tahun. Keberhasilan pembangunan fisik harus diikuti kesiapan pengelolaan, transparansi, dan keberlanjutan usaha. Untuk itu, pengurus, sistem pencatatan, serta mekanisme distribusinya belum berjalan secara profesional.  Untuk memastikan kesiapan operasional, pemerintah memulai pemantauan serentak pada 15 Oktober 2026 dengan melibatkan lebih dari 100 perwakilan lintas kementerian, Pangdam, gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa. Pemeriksaan awal difokuskan pada 8.000 koperasi selama delapan hari guna mengidentifikasi kekurangan, menyelesaikan hambatan, dan memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan. Pemerintah juga membentuk posko komando yang beroperasi selama 24 jam di bawah pimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Posko tersebut akan mengawasi operasional selama satu bulan, sementara Zulkifli menerima laporan harian dan siap membantu menyelesaikan hambatan yang muncul di daerah.  Langkah selanjutnya adalah membangun kemampuan masyarakat desa dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang mandiri. Zulkifli mengakui bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi wirausahawan membutuhkan proses dan pendampingan berkelanjutan. Karena itu, Agrinas akan memberikan bimbingan intensif selama satu hingga dua tahun pertama sebelum pengelolaan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada pengurus untuk dijalankan secara mandiri dan profesional. Pendampingan ini penting agar koperasi tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi mampu membaca kebutuhan pasar, menyusun perencanaan usaha, mengelola keuangan, dan membangun kepercayaan anggota.  Dukungan terhadap pengembangan koperasi juga datang dari sektor energi. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perusahaan untuk menyediakan pasokan listrik yang andal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut Darmawan, PLN tidak hanya mendukung kebutuhan listrik operasional, tetapi juga mendorong koperasi menyediakan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Melalui layanan tersebut, koperasi berpeluang memperoleh tambahan pendapatan, sedangkan masyarakat dapat mengakses kebutuhan transaksi kelistrikan dengan lebih mudah tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggalnya.  Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy menjelaskan bahwa layanan pembayaran daring atau PPOB memungkinkan koperasi menjadi saluran transaksi kelistrikan bagi masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP telah terlibat dalam pengembangan layanan PPOB PLN dengan jumlah transaksi kelistrikan melampaui dua ribu. Capaian ini memperlihatkan bahwa koperasi mulai memiliki peluang untuk berkembang sebagai pusat layanan masyarakat, tidak terbatas pada perdagangan barang kebutuhan pokok. Kolaborasi tersebut perlu diperluas dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, keamanan transaksi, serta kebutuhan warga di setiap wilayah.  Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keberhasilan memperkuat agenda ekonomi kerakyatan melalui percepatan pembangunan koperasi, perluasan akses distribusi pangan, dan kolaborasi dengan PLN menjadi langkah yang patut diapresiasi. Kini masyarakat menunggu manfaat nyata kehadiran Koperasi Merah Putih, mulai dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok hingga tumbuhnya pendapatan dan kesempatan usaha di desa. Karena itu, pemerintah, pengelola koperasi, BUMN, dan masyarakat bersama-sama terus mengawal setiap tahap pelaksanaannya. Dengan pengawasan terbuka, pendampingan konsisten, serta pengelolaan yang profesional, Koperasi Merah Putih akan mampu menjadi denyut ekonomi desa yang hidup, mandiri, dan berkelanjutan.  )* penulis merupakan pengamat kebijakan publik 

Read More

Koperasi Merah Putih Menjadi Harapan Baru jika Dikelola Transparan dan Produktif

Oleh: Andini Putri )*  Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses kebutuhan pokok, mendukung usaha lokal, sekaligus menghadirkan layanan ekonomi yang lebih terjangkau. Agar manfaat tersebut benar-benar dirasakan warga, pemerintah terus memperkuat kesiapan operasional koperasi melalui pemantauan langsung dan evaluasi menyeluruh.  Sebanyak 15.000 Koperasi Merah Putih menjadi sasaran pemeriksaan yang dimulai pada 15 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan waktu delapan hari bagi jajaran terkait untuk memastikan kesiapan di lapangan. Pemantauan melibatkan kementerian, pemerintah daerah, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program strategis tersebut.  Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan koperasi desa. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan fasilitas berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia, penyediaan barang, serta sistem layanan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi yang aktif dan berkelanjutan.  Pemeriksaan mencakup ketersediaan manajer koperasi, pasokan pupuk, layanan keuangan melalui BRILink dan BNI Agen46, serta dukungan layanan pos dan logistik. Setiap komponen saling melengkapi. Pengelola yang profesional dapat menjaga kelancaran usaha, pasokan yang memadai membantu memenuhi kebutuhan warga, sedangkan layanan keuangan dan logistik memperluas kemudahan transaksi maupun distribusi hingga ke desa.  Pemantauan selama delapan hari sekaligus menjadi kesempatan untuk mengenali kebutuhan masing-masing koperasi. Kondisi setiap daerah tentu berbeda, sehingga penyelesaian kendala perlu menyesuaikan potensi dan tantangan setempat. Melalui koordinasi yang erat, pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kesiapan koperasi dapat terus meningkat sebelum operasionalnya diperluas.  Setelah pemeriksaan, pemerintah akan menggelar rapat untuk mengevaluasi hasil pemantauan. Evaluasi lanjutan juga disiapkan pada 25 Oktober 2026 guna menilai kemajuan pembenahan. Tahapan ini mencerminkan pentingnya pengawalan program secara konsisten, mulai dari kesiapan fasilitas hingga kualitas pelayanan. Setiap temuan di lapangan dapat menjadi bahan penyempurnaan agar koperasi berkembang semakin kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  Dukungan Presiden turut memberi dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak dalam tujuan yang sama. Percepatan program menjadi lebih bermakna ketika disertai pembagian tanggung jawab yang jelas, tata kelola terbuka, dan komitmen terhadap hasil jangka panjang. Semangat tersebut penting untuk membangun koperasi yang dipercaya anggotanya serta mampu menjadi mitra usaha masyarakat secara berkesinambungan.  Pengalaman menjalankan program prioritas lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis, juga memperlihatkan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Berbagai capaian yang telah diraih pemerintah dapat menjadi modal pembelajaran untuk meningkatkan kualitas Koperasi Merah Putih. Keberhasilan nantinya perlu tercermin dalam aktivitas perdagangan yang berkembang, bertambahnya kesempatan kerja, semakin mudahnya akses barang, dan meningkatnya peran pelaku usaha desa.  Menteri Perdagangan Budi Santoso melihat koperasi sebagai sarana mendekatkan kebutuhan pokok kepada masyarakat sekaligus membantu menjaga harga tetap terjangkau. Karena itu, kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi perhatian penting. Ketika barang tersedia secara konsisten dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, warga memperoleh pilihan layanan yang lebih dekat, sementara stabilitas harga di tingkat lokal dapat semakin terjaga.  Peluang tersebut semakin besar apabila koperasi menjalin kemitraan dengan petani, produsen, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok setempat. Kerja sama ini dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus membuka pasar baru bagi produk desa. Perputaran ekonomi pun berpotensi berlangsung lebih luas, sehingga manfaat koperasi tidak berhenti pada transaksi kebutuhan pokok, tetapi turut mendorong produktivitas masyarakat.  Di sisi lain, transparansi keuangan dan profesionalisme pengelolaan perlu menjadi fondasi utama. Pencatatan transaksi yang tertib, perencanaan usaha yang realistis, serta pengawasan anggota akan membantu menjaga akuntabilitas. Koperasi yang dikelola dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kepercayaan warga, memperluas layanan, dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pasar.  Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan manfaat program terus berkembang. Warga dapat berperan bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai anggota yang aktif menyampaikan aspirasi, mengawasi layanan, dan memanfaatkan peluang usaha bersama. Dengan keterlibatan tersebut, koperasi dapat merancang jenis barang serta layanan berdasarkan kebutuhan nyata di lingkungan masing-masing. Pendekatan yang dekat dengan masyarakat juga berpotensi menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat solidaritas ekonomi, dan menjadikan koperasi sebagai ruang kolaborasi yang bermanfaat bagi berbagai kelompok warga desa. Inilah kekuatan ekonomi gotong royong yang terus tumbuh.  Koperasi Merah Putih merupakan peluang bersama untuk membangun ekonomi desa yang lebih mandiri, inklusif, dan tangguh. Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, pengelola, serta masyarakat, target pembentukan koperasi dapat berkembang menjadi hasil nyata yang berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi yang sedang dilakukan menjadi langkah positif menuju koperasi yang produktif, memberikan manfaat langsung bagi keluarga, dan memperkuat fondasi kesejahteraan Indonesia dari desa.  )* penulis merupakan pengamat kebijakan publik 

Read More

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Siapkan BSU Buruh sebagai Bantalan Kesejahteraan Pekerja

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi rumah tangga. Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, rencana bantuan ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang menyasar masyarakat pekerja, bersamaan dengan upaya menjaga…

Read More
Back To Top