Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus memperkuat upaya membangun ekonomi kerakyatan melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program yang menjadi salah satu strategi nasional dalam memperkuat perekonomian desa ini tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan agar koperasi mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang produktif, profesional, dan berkelanjutan. Untuk…
Oleh: Adnan Ramdani )* Pembangunan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika desa memiliki kapasitas ekonomi yang kuat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata dan ketimpangan antarwilayah dapat ditekan. Berangkat dari semangat tersebut, pemerintah menghadirkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong….
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan mengedepankan prinsip verifikasi, kelayakan usaha, serta kebutuhan riil masyarakat desa. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi membangun koperasi yang tidak hanya hadir sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki tata kelola profesional dan model bisnis yang berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah optimistis Koperasi Merah…
Jakarta – Pemerintah terus memastikan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui koordinasi antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koperasi, Agrinas, serta berbagai pemangku kepentingan, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan. Langkah tersebut menjadi…
Oleh : Ricky Rinaldi )* Demonstrasi mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sejak lama, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang aktif menyampaikan gagasan, kritik, dan aspirasi terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Kehadiran mereka di ruang publik menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan antara masyarakat dan pemerintah. Agar tujuan tersebut…
Oleh : Silvia Hanifa )* Demonstrasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi Indonesia. Penyampaian aspirasi di ruang publik merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah menghormati setiap aksi penyampaian pendapat selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara demokrasi,…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi mahasiswa, merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian aspirasi diharapkan tetap dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan persatuan nasional serta tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan memecah belah bangsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kritik merupakan elemen yang dibutuhkan pemerintah untuk terus…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, berbagai pihak mengingatkan agar pelaksanaan demonstrasi tetap mengedepankan ketertiban, dialog, dan kepentingan bersama sehingga tidak berkembang menjadi sumber perpecahan maupun konflik sosial di tengah masyarakat. Seruan tersebut mengemuka seiring meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi…
Oleh: Arga Pradipta )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan dampak PHK, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan sejak dini agar…
Oleh: Dimas Aryaputra )* Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri dengan memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian hak secara optimal. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK menjadi salah satu upaya strategis yang diharapkan mampu mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam…