Oleh: Nadira Citra Maheswari )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu langkah yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah sistem penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau kualitas layanan secara langsung.
Rencana BGN menerapkan sistem penilaian terhadap SPPG mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengukur kualitas layanan MBG berdasarkan pengalaman sekolah dan siswa sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, evaluasi program tidak hanya mengandalkan pemeriksaan internal, tetapi juga memperoleh masukan dari pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG.
BGN tengah menyiapkan aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap layanan MBG yang diselenggarakan SPPG. Melalui aplikasi tersebut, sekolah dapat memberikan rating sekaligus catatan mengenai kualitas layanan. Sistem ini dirancang untuk memperoleh umpan balik langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan, termasuk kualitas menu dan ketepatan waktu distribusi makanan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (Ninik), mengatakan sistem rating tidak cukup hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. Menurutnya, BGN perlu menyiapkan mekanisme tindak lanjut agar masukan dari masyarakat dan siswa dapat diverifikasi serta dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.
Ninik menekankan pentingnya memastikan setiap penilaian yang diterima memiliki mekanisme penanganan yang jelas, termasuk terhadap SPPG yang memperoleh penilaian rendah dari sekolah maupun siswa. Selain itu, ia mendorong BGN memperkuat pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG. Fasilitas yang digunakan untuk memproduksi makanan bagi siswa harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa penilaian dapat mencakup sejumlah aspek, antara lain kualitas menu dan ketepatan waktu distribusi makanan. Sistem ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi BGN dalam memantau pelaksanaan MBG sekaligus memastikan layanan berjalan sesuai standar. Rating dan catatan yang diberikan sekolah juga dapat menjadi bahan untuk mengidentifikasi SPPG yang memerlukan evaluasi dan tindak lanjut lebih lanjut.
Kehadiran sistem penilaian digital menunjukkan bahwa kualitas layanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG. Dalam penyelenggaraan program berskala nasional, banyaknya penerima manfaat dan titik pelayanan membutuhkan sistem yang mampu menghimpun informasi secara cepat. Data dari sekolah dan penerima manfaat dapat digunakan untuk melihat persoalan, mengidentifikasi layanan yang perlu diperbaiki, serta menentukan tindak lanjut berdasarkan kondisi masing-masing SPPG.
Sistem rating tersebut melengkapi instrumen evaluasi yang telah dikembangkan BGN. Sebelumnya, BGN meluncurkan aplikasi Reviu MBG yang memungkinkan penerima manfaat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang diterima. Penilaian mencakup ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan secara lebih cepat.
Pengawasan juga dilakukan terhadap standar higiene dan sanitasi SPPG. Pada 16 September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan dan kelayakan, sementara delapan lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kualitas tidak hanya dilakukan setelah makanan diterima siswa. Kondisi dapur, proses pengolahan, kebersihan, sanitasi, serta kepatuhan terhadap standar menjadi bagian dari pengawasan sejak tahap produksi. Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS sebagai bagian dari pengetatan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Dengan adanya penilaian dari sekolah dan pengawasan terhadap dapur, evaluasi MBG dapat dilakukan melalui dua sisi yang saling melengkapi. Sekolah memberikan informasi mengenai layanan yang diterima di lapangan, sedangkan pemeriksaan SPPG memastikan proses produksi makanan memenuhi ketentuan. Keduanya dapat menjadi sumber informasi untuk menentukan bentuk perbaikan sesuai dengan persoalan yang ditemukan.
Mekanisme tindak lanjut menjadi penting karena sistem digital pada dasarnya merupakan bagian dari rangkaian pengawasan. Rating dan catatan dari sekolah akan memiliki manfaat lebih besar apabila dapat diverifikasi, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, tetapi juga mendukung pengendalian mutu layanan.
Penguatan sistem penilaian juga sejalan dengan upaya BGN memperkuat tata kelola SPPG. Kepatuhan terhadap standar operasional, keamanan pangan, kebersihan fasilitas, serta pengawasan proses produksi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas MBG. Standardisasi diperlukan agar layanan di berbagai daerah memiliki acuan yang sama meskipun kondisi dan kapasitas masing-masing SPPG berbeda.
Pembenahan kualitas MBG bukan hanya mengenai peningkatan jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima memenuhi standar keamanan, gizi, kualitas, dan ketepatan layanan. Sistem penilaian menjadi salah satu instrumen untuk menghubungkan pengalaman penerima manfaat dengan proses evaluasi penyelenggara. Dengan tindak lanjut dan pengawasan yang konsisten, data dari lapangan dapat menjadi dasar bagi perbaikan layanan MBG secara berkelanjutan.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
