Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas melalui penguatan Program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama, sekaligus memastikan seluruh anak bangsa, termasuk yang berasal dari keluarga difabel, memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih cerah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera. Program ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan inklusif yang tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga memberikan dukungan penuh mulai dari fasilitas belajar, kebutuhan dasar, hingga pendampingan sosial.
“Bapak Presiden memberikan perhatian besar agar anak-anak dari keluarga prasejahtera, termasuk keluarga difabel, dapat memperoleh pendidikan berkualitas sebagai bekal untuk meraih cita-cita mereka di masa depan,” ujar Saifullah.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan siswa dilakukan melalui penjangkauan aktif berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga program ini dapat menjangkau secara langsung kelompok yang paling membutuhkan tanpa hambatan administratif.
“Melalui sistem ini, kami memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas,” tegasnya.
Manfaat program ini dirasakan nyata oleh masyarakat. Kuat (50), penyandang disabilitas asal Sukoharjo, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh anaknya.
“Saya sangat terbantu. Anak saya bisa sekolah tanpa biaya dengan fasilitas lengkap. Ini memberi harapan besar bagi masa depan anak kami. Terima kasih kepada pemerintah atas perhatian dan kepedulian ini,” ungkapnya.
Hingga Maret 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi di berbagai daerah dengan menjangkau 14.972 siswa. Program ini didukung oleh 2.304 tenaga pendidik dan 4.760 tenaga kependidikan guna memastikan kualitas pembelajaran tetap optimal dan berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi program melalui pembangunan sekolah baru di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan generasi unggul, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat fondasi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkemajuan.
