Oleh : Anggraini Kumalasari )*
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Dengan rencana belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, pemerintah menempatkan anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menjaga ketahanan nasional. Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen menjadi bagian dari upaya menciptakan fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan mampu menghadapi ketidakpastian global.
Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 menegaskan bahwa APBN merupakan alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal tidak berhenti pada persoalan angka, melainkan diarahkan untuk memastikan negara hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, keberhasilan RAPBN 2027 perlu dilihat dari sejauh mana alokasi anggaran mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi keluarga Indonesia, baik melalui ketersediaan pangan, akses energi, maupun kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memperkuat ketahanan pangan. Indonesia sebagai negara agraris memiliki kepentingan strategis untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah baru 100.000 hektare, optimalisasi lahan 200.000 hektare, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.
Kebijakan tersebut penting karena ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan harga bahan pokok, tetapi juga menyangkut kemandirian dan ketahanan nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dapat membuat stabilitas pangan rentan terhadap perubahan harga komoditas, gangguan rantai pasok, hingga dinamika geopolitik. Oleh karena itu, peningkatan produksi domestik perlu berjalan beriringan dengan penguatan petani, perbaikan irigasi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perluasan akses pasar.
Pengamat hubungan internasional Universitas Budi Luhur Andrea Azzqy menilai capaian pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan membangun ketahanan pangan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan domestik. Indonesia dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan perdagangan internasional ketika mampu menjaga stabilitas pasokan pangan dan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Selain pangan, RAPBN 2027 juga menempatkan kemandirian energi dan air sebagai agenda strategis. Arah kebijakan ini menjadi penting di tengah perubahan geopolitik dan fluktuasi harga energi global. Pembangunan nasional membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau, sementara masyarakat membutuhkan akses energi yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari. Karena itu, penguatan sektor energi harus terus diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber eksternal sekaligus mendorong pemanfaatan potensi energi domestik secara berkelanjutan.
Namun, pembangunan manusia tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda ketahanan nasional. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun, meningkat dari outlook APBN 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Implementasinya antara lain melalui Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan madrasah, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Kebijakan tersebut penting karena tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya soal jumlah peserta didik yang dapat bersekolah, tetapi juga kesenjangan kualitas dan fasilitas antardaerah. Anak-anak di wilayah perkotaan dan perdesaan harus memperoleh kesempatan yang semakin setara untuk berkembang. Kehadiran Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, PIP, dan KIP Kuliah dapat menjadi instrumen untuk memperluas mobilitas sosial sekaligus memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih pendidikan lebih tinggi.
Keterkaitan antara pangan dan pendidikan juga semakin penting. Anak yang memperoleh pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan gizi yang memadai agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Karena itu, penguatan pembelajaran melalui dukungan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh. Negara tidak hanya membangun ruang kelas, tetapi juga berupaya memastikan peserta didik memiliki kondisi yang mendukung proses belajar.
Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 memiliki peluang untuk menjadi fondasi pembangunan yang lebih berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keberhasilan anggaran bukan semata-mata diukur dari besarnya belanja negara, melainkan dari kemampuan pemerintah mengubah alokasi fiskal menjadi pangan yang terjangkau, energi yang tersedia, sekolah yang berkualitas, serta kesempatan hidup yang lebih baik. Ketika kebijakan fiskal mampu menjangkau kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian nasional, APBN benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang menghadirkan negara di tengah kehidupan rakyat.
*Penulis adalah Pengamat Sosial
