Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema pemanfaatan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan negara sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah mendorong agar keuntungan BUMN tidak hanya menjadi sumber pembiayaan investasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal ketika negara membutuhkan tambahan kapasitas anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bersama Danantara telah membahas mekanisme pengembalian sebagian dividen BUMN ke APBN sebagai cadangan fiskal.
Menurutnya, porsi keuntungan yang akan dialokasikan tersebut pada prinsipnya telah tersedia, meski mekanisme dan keputusan final masih dalam pembahasan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani.
“Masih dibicarakan dengan Pak Rosan. Diputuskan tahun ini katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Danantara disiapkan sebagai cadangan bagi keuangan negara.
Kebijakan itu dinilai strategis karena dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan melalui penerbitan utang baru, sekaligus menjaga fleksibilitas APBN dalam menghadapi kebutuhan fiskal yang dinamis.
“Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga,” ujarnya.
Optimisme pemerintah juga ditopang perkembangan kinerja Danantara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat hingga sekitar 400 persen dalam satu tahun sejak diluncurkan pada 2025.
Namun, Presiden menekankan pentingnya memastikan capaian tersebut melalui proses audit dan verifikasi menyeluruh.
“Dalam satu tahun beroperasi Danantara, saya dapat laporan bahwa revenue atau penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen, saudara-saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek,” kata Prabowo.
Presiden menilai, sekalipun hasil audit nantinya menunjukkan pertumbuhan lebih rendah, capaian tersebut tetap mencerminkan peningkatan signifikan.
“Kalau pun tidak 400 persen, 300 persen atau 200 persen, ini tetap peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun bekerja,” ujarnya.
Dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan audit terhadap kinerja Danantara, optimalisasi dividen BUMN diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkokoh fondasi fiskal, menekan kebutuhan utang, serta memastikan APBN tetap memiliki daya tahan dalam menopang agenda pembangunan nasional. (*)
