Jakarta — Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan semakin terukur, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Perbaikan dilakukan melalui penguatan evaluasi layanan, pengawasan hingga pengembangan pendidikan pangan dan gizi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi khusus untuk mengevaluasi kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Melalui aplikasi Rating MBG, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian secara langsung menggunakan skala satu hingga lima bintang serta menyampaikan catatan apabila terdapat pelayanan yang belum sesuai.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan mekanisme tersebut dibuat agar suara sekolah dapat menjadi bagian langsung dari evaluasi pemerintah.
“Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan,” ujar Tysa.
Penilaian mencakup ketepatan waktu distribusi, kelayakan makanan, dan kualitas hidangan. Data tersebut akan digunakan BGN untuk mengidentifikasi SPPG yang membutuhkan perbaikan.
Sekolah juga tetap dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal yang tersedia dan meneruskannya kepada BGN apabila laporan belum mendapat tindak lanjut.
Penguatan tata kelola juga diarahkan pada peningkatan pengalaman siswa. BGN bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengembangkan MBG-JICA Pilot dengan mengadaptasi konsep shokuiku dari Jepang, yakni pendidikan pangan dan gizi yang menggabungkan pengetahuan dengan pengalaman praktis.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan pendekatan tersebut diharapkan membuat makanan tidak sekadar dikonsumsi siswa, tetapi menjadi bagian dari proses pembelajaran.
“Makanan bukan hanya diterima dan dikonsumsi, melainkan juga dapat menjadi bagian dari proses belajar mengenai pangan, gizi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaannya,” ujar Prima.
Di sisi lain, aspek jaminan kehalalan turut menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola MBG. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi langkah BGN sekaligus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi seluruh fasilitas penyedia makanan.
“Untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin kepatuhan pada undang-undang, perlu didorong akselerasi sertifikasi halal bagi MBG,” ujar Niam.
Langkah evaluasi layanan, penguatan edukasi pangan dan gizi, serta percepatan sertifikasi halal menjadi bagian dari upaya memastikan MBG tidak hanya berjalan dalam skala besar, tetapi juga memiliki tata kelola yang semakin akuntabel dan berorientasi pada kualitas layanan bagi peserta didik.
