Terkini

JAKARTA – Pemerintah menggelar retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025 sebagai bagian dari upaya mempererat koordinasi dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan daerah. Program ini menjadi momentum strategis bagi kepala daerah untuk memahami arah kebijakan nasional dan memastikan sinkronisasi visi pembangunan dengan pemerintahan pusat. Namun, instruksi Ketua Umum PDIP untuk menunda keikutsertaan kepala daerah…

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tetap fokus mengusut kasus dugaan suap terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka murni berdasarkan kecukupan alat bukti dan bukan merupakan bagian dari politisasi kekuasaan. “Untuk kesekian…

Seruan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah menunda mengikuti Retreat Kepala Daerah pada 21-28 Februari 2025 dinilai tidak relevan. Pasalnya, agenda ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan visi pemerintahan yang bersih dan profesional. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa retreat…

Jakarta – Penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025 telah memicu berbagai reaksi, termasuk dari internal partai. Salah satu dampak yang mencolok adalah instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi di retreat pemerintah…

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pelantikan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini menjadi momen penting dalam keberlanjutan pemerintahan di tingkat daerah. Dengan ditetapkannya pemimpin baru, harapan masyarakat untuk kemajuan semakin besar. Oleh karena itu, dukungan terhadap proses pelantikan bukan sekadar formalitas,…

Jakarta – Pelantikan kepala daerah merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan dilantiknya pemimpin yang baru, pemerintahan daerah dapat segera berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025….

JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan sejumlah stimulus guna mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi pada tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo Kebijakan pertama berkaitan dengan kenaikan…

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi langkah pertama…

JAKARTA – Narasi yang diusung dalam aksi massa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ bertentangan dengan kondisi nyata di tengah masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan perekonomian tetap berjalan stabil. Pusat perbelanjaan masih ramai pengunjung, konser musik tetap digelar dengan antusiasme tinggi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia…

JAKARTA – Seruan ‘Indonesia Gelap’ yang belakangan disuarakan segelintir pihak dianggap tidak relevan. Sebab hal itu, dinilai tidak sesuai dengan situasi nasional yang saat ini tetap stabil. Terkait hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai bahwa unjuk rasa adalah kebebasan berpendapat. Namun, Ia menggarisbawahi agar para demonstran cermat dalam menyikapi keadaan dan tidak…