Terkini

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemblokiran terhadap fitur panggilan suara berbasis internet (Voice Over Internet Protocol/VoIP) di berbagai platform digital seperti WhatsApp, Telegram, Signal, dan lainnya. Pernyataan ini dikeluarkan untuk menepis kabar yang tidak berdasar yang beredar di masyarakat dan memastikan tid-ak ada intervensi pemerintah terhadap…

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mencoreng kredibili-tas distribusi pangan nasional. Aksi penertiban ini dilakukan seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang dioplos menjadi beras premium. Kerugian…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik curang berupa pengoplosan beras akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi masyarakat dari praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Presiden RI, Prabowo Subianto telah menginstruksikan…

Jakarta – Pemerintah dan legislatif terus melangkah maju dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan menjamin hak masyarakat terhadap penyiaran yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh para pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama RUU…

Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi penyiaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu…

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. Salah satu langkah terbarunya adalah menerapkan aturan baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi lebih produktif dan mandiri dalam jangka panjang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan dan…

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh dalam penyaluran bansos Juni–Juli 2025 sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga basis data utama, yaitu Data Terpadu…

JAKARTA — Keberhasilan negosiasi Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kebijakan tarif baru mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia memperoleh setidaknya dua manfaat dari pengenaan tarif ekspor ke AS sebesar 19 persen. “Jadi ini ada dua yang kita dapatkan investasi masuk dan yang kedua ekspor kita…

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen yang berhasil dicapai bersama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa berbagai macam keuntungan bagi Indonesia. Melalui akun Instagram @prabowo, Presiden Prabowo menyebut bahwa perjanjian tersebut sebagai sebuah langkah terbaik dalam upaya untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. “Saya baru saja melakukan…

JAKARTA — Narasi pesimistis yang digulirkan melalui kampanye “Indonesia Cemas” dinilai sebagai upaya sistematis untuk menciptakan kegaduhan politik dan mencoreng capaian pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa gerakan seperti “Indonesia Gelap” dan seruan “Kabur Aja Dulu” bukanlah ekspresi murni keresahan rakyat, melainkan rekayasa politik yang disponsori oleh kelompok koruptor. “Dan ternyata memang ini adalah…