Jakarta — Pemerintah menegaskan penanganan kericuhan setelah aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus 2026 dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban sekaligus memastikan pihak yang diduga terlibat tindak pidana diproses secara objektif dan proporsional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto meminta pelaku diproses hukum secara tegas tanpa pandang bulu….
JAKARTA — Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap tenang menyusul kericuhan pascademonstrasi 27 Agustus 2026, seiring dengan penyelidikan yang masih dilakukan aparat terhadap kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat tidak terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi seputar peristiwa tersebut. Ia…
Jakarta – Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu mesin utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027. Sasaran tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan RAPBN 2027 yang dirancang untuk memperkuat kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan target pertumbuhan ekonomi…
Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi fiskal dan investasi berskala besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara dalam RAPBN 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar ekspansi ekonomi berjalan seiring dengan penguatan fondasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa mengatakan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi, namun tetap…
Jakarta – Pemerintah terus menggalang kekuatan nasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Upaya penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan personel, peralatan, serta operasi darat dan udara guna menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran…
Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmen nyata dalam merespons krisis bencana melalui tindakan cepat, terukur, dan terkoordinasi. Menghadapi eskalasi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di puncak kemarau, negara sigap bergerak melalui sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kolaborasi strategis ini difokuskan pada sejumlah titik kritis di Sumatra dan Kalimantan demi…
Jakarta – Investasi nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026. Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (GREAT) Institute memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2026 tumbuh sekitar 5,3–5,6 persen, ditopang kuatnya konsumsi domestik, aktivitas dunia usaha, serta investasi yang mulai menunjukkan tren positif. Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra…
JAKARTA — Perekonomian Indonesia dinilai memiliki peluang tumbuh hingga 5,6 persen sepanjang 2026. Optimisme tersebut didukung oleh fondasi ekonomi domestik yang relatif kuat, terutama melalui peningkatan investasi dan aktivitas produktif sektor swasta yang diperkirakan menjadi penggerak penting pertumbuhan pada semester II. GREAT Institute memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,3-5,6 persen pada 2026. Peneliti…
JAKARTA — Pemerintah memperketat disiplin kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan kepala SPPG merupakan penanggung jawab utama operasional dapur sehingga wajib hadir pada jam-jam krusial untuk memastikan…
Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat tetap terjaga. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah mewajibkan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hadir langsung di dapur pada jam operasional utama, mulai pukul 02.00 hingga 08.00 pagi. Kebijakan ini diterapkan setelah ditemukan sejumlah…