Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan dan investasi berkelas dunia melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berbeda dengan pusat keuangan di negara lain, PFII dirancang dengan konsep financial hub plus yang tidak hanya menjadi tempat berputarnya modal, tetapi juga terhubung langsung dengan potensi ekonomi riil,…
Jakarta – Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disiapkan menjadi mesin baru untuk menggerakkan investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan pusat keuangan berstandar global, pemerintah menargetkan PFII mampu menarik modal produktif, memperluas pembiayaan sektor riil, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pembangunan PFII merupakan langkah strategis…
JAKARTA – Pemerintah memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Ketentuan yang berlaku untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) mulai 1 September 2026 tersebut memberikan relaksasi bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi kriteria. Melalui skema baru ini, eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan…
Jakarta – Pemerintah memberikan relaksasi terhadap ketentuan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bagi sebagian eksportir sektor pertambangan. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang memenuhi kriteria tertentu untuk menempatkan DHE SDA paling sedikit 30 persen selama paling singkat tiga bulan, dibandingkan ketentuan umum sebesar 100 persen selama 12 bulan. Fasilitas tersebut mulai…
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anggaran tahun 2027 digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Penguatan sistem pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting dari pembenahan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program MBG…
JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dengan memperkuat pengawasan penggunaan dana, mulai dari operasional dapur hingga penyaluran manfaat kepada penerima. Upaya tersebut menjadi kelanjutan pembenahan tata kelola MBG yang telah dilakukan sepanjang 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan anggaran MBG tahun ini telah mengalami penyesuaian…
PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyikapi rencana kegiatan yang digagas kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat dinilai perlu mencermati setiap informasi secara bijak serta mengutamakan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua. Rencana tersebut disebut berkaitan dengan pelaksanaan upacara rekonsiliasi…
PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Agenda tersebut disebut berkaitan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP). Rencana kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu,…
JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya menjadi pusat penyaluran kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival di Benteng Van der Wijck, Gombong,…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan layanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penyerap produk yang dihasilkan warga desa. Peran tersebut diharapkan menciptakan kepastian pasar bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga perajin di tingkat desa. Kebijakan ini sejalan dengan arah pemerintah menjadikan koperasi sebagai…