Jakarta – Kinerja perekonomian daerah menjadi salah satu tumpuan pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I-2026 terdapat 99 kabupaten/kota di Indonesia yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Capaian ini menunjukkan besarnya potensi daerah untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala BPS, Amalia…
Oleh: Dinda Widiasti )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan semakin besarnya peluang daerah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan, investasi, dan peningkatan produktivitas pertanian membuka ruang kemajuan bagi kabupaten dan kota. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 99 kabupaten/kota tumbuh di atas 6% pada semester I-2026, sebuah gambaran menggembirakan…
Oleh: Fadil Muhammad )* Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan momentum yang menjanjikan. Pemerintah tidak hanya berupaya menjaga pertumbuhan, tetapi juga memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Investasi, stabilitas makroekonomi, dan aktivitas usaha menjadi fondasi penting untuk menghadirkan perekonomian yang semakin inklusif, ketika kemajuan nasional dapat…
Oleh: Abdul Gani )* Pendidikan menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kebijakan diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Keberhasilan pemerintah selama setahun melalui revitalisasi ribuan sekolah dan penyaluran bantuan pendidikan menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih kompetitif pada masa mendatang. Salah satu agenda strategis Presiden Prabowo adalah memperluas program revitalisasi sekolah. Kebijakan ini menyasar bangunan sekolah dan pesantren yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah menyadari bahwa fasilitas pendidikan yang memadai merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus memberikan kesempatan yang lebih baik kepada seluruh anak bangsa. Pada 2025, sekitar 17.000 satuan pendidikan dilaporkan telah selesai diperbaiki. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, cakupan program tersebut meningkat hingga mencapai 71.744 sekolah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perbaikan tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia. Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan. Upaya tersebut akan dilanjutkan melalui target perbaikan 100.000 sekolah pada 2027 dan 100.000 sekolah kembali pada 2028. Selanjutnya, pemerintah menargetkan penyelesaian renovasi seluruh sekolah yang masih membutuhkan perbaikan pada 2029, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren. Agar sasaran tersebut tercapai, pelaksanaan program perlu disertai pengawasan, transparansi anggaran, serta evaluasi berkala supaya pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan. Pemerataan fasilitas pendidikan juga harus menjadi perhatian utama. Sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar membutuhkan dukungan yang setara dengan lembaga pendidikan di perkotaan. Ruang kelas yang aman, atap yang tidak bocor, sanitasi memadai, dan fasilitas pendukung yang berfungsi baik merupakan bagian penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan pemerataan pembangunan, anak-anak dari berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Selain membenahi bangunan, pemerintah mendorong modernisasi pembelajaran melalui distribusi layar interaktif ke sekolah-sekolah. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa, menyajikan materi secara menarik, dan mempermudah pemahaman pelajaran. Meski demikian, penyediaan perangkat harus diimbangi peningkatan kompetensi guru, dukungan infrastruktur digital, serta pemeliharaan peralatan agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia turut diperkuat melalui berbagai program Kementerian Agama (Kemenag). Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan peserta didik dan kerukunan antarumat beragama. Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menilai pembangunan nasional tidak semestinya hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mengutamakan kualitas manusia yang cerdas, sejahtera, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Dalam sektor pendidikan, Kemenag mencatat sebanyak 5.180.170 siswa menerima Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang 2025–2026 dengan total anggaran mencapai Rp4,038 triliun. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya agar dapat melanjutkan pendidikan. Program ini penting untuk mengurangi hambatan ekonomi yang berpotensi menyebabkan anak meninggalkan bangku sekolah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Dukungan pendidikan juga diberikan kepada 289.255 mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah), dengan nilai bantuan mencapai Rp3,032 triliun. Gugun Gumilar menjelaskan bahwa perhatian pemerintah menjangkau sekitar 1,5 juta siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekitar 1,2 juta mahasiswa perguruan tinggi keagamaan. Cakupan tersebut menggambarkan upaya membangun kualitas manusia secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan usia dini hingga jenjang perguruan tinggi. Besarnya jumlah penerima bantuan perlu diikuti dengan pengelolaan program yang tepat sasaran, proses pencairan yang mudah, dan evaluasi yang terbuka. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa bantuan mampu meringankan beban keluarga serta memperluas kesempatan belajar, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, dukungan pendidikan tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan peserta didik. Di sisi lain, penguatan kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia. Pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, tanggung jawab, serta sikap menghormati perbedaan. Lingkungan sosial yang harmonis akan mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan memperkuat persatuan bangsa. Pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkokoh fondasi pendidikan nasional melalui perbaikan sekolah, bantuan bagi peserta didik, dan pemanfaatan teknologi. Namun, keberhasilan jangka panjang membutuhkan pemerataan, pengawasan, serta peningkatan mutu pembelajaran secara konsisten. Pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat perlu terus bersinergi agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Dengan komitmen bersama, pendidikan dapat menjadi bekal kuat untuk melahirkan generasi berkualitas dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. *Penulis merupakan pengamat pendidikan
Oleh: Wicaksono )* Pembangunan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mendorong pemerataan akses pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. APBN memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan tidak berhenti sebagai rencana, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah berupaya menghubungkan belanja negara dengan peningkatan kualitas hidup, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan hingga pemenuhan gizi serta pengembangan bidang produktif yang mampu membuka kesempatan kerja. Dengan pendekatan tersebut, anggaran negara diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa fungsi APBN tidak sebatas menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan fiskal. Lebih dari itu, anggaran negara perlu diarahkan untuk memperluas pelayanan dasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong produktivitas masyarakat. Menurutnya, efektivitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Suahasil menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN semestinya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pembelanjaan negara bukan hanya persoalan nominal, melainkan bagaimana dana tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia, memperkuat produktivitas, dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pandangan ini menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kemampuan bangsa bersaing di tengah perubahan global. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengembangkan sejumlah program pendidikan, antara lain Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Selain memperluas kesempatan belajar, pemerintah menjalankan revitalisasi sekolah dan madrasah serta mendorong digitalisasi pembelajaran. Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, sedangkan pemanfaatan teknologi diharapkan membantu siswa dan tenaga pendidik mengikuti perkembangan zaman. Upaya pembangunan sumber daya manusia tersebut juga berjalan beriringan dengan pembenahan sektor kesehatan. Pemerintah mendukung renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas rumah sakit umum daerah. Keterkaitan pendidikan dan kesehatan menjadi penting karena kualitas generasi mendatang tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh akses terhadap pelayanan dasar dan kondisi tumbuh kembang yang memadai. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan turut mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian serius terhadap pembenahan sektor pendidikan. Menurut Lalu Hadrian, keseriusan tersebut terlihat melalui berbagai program yang menyasar kondisi sekolah, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan perhatian terhadap tenaga pendidik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kondisi bangunan sekolah yang selama bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan memadai. Lalu Hadrian menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi bentuk intervensi pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, terutama pada satuan pendidikan yang telah belasan hingga puluhan tahun tidak direnovasi. Pembenahan tersebut diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di lingkungan yang lebih aman dan mendukung kenyamanan siswa maupun guru. Di samping infrastruktur, digitalisasi pendidikan menjadi langkah untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan perangkat dan sarana digital berpotensi memperluas akses terhadap materi pembelajaran serta memperkenalkan siswa pada keterampilan yang semakin dibutuhkan. Namun, penerapannya tetap perlu disertai kesiapan tenaga pendidik, pemerataan akses internet, dan pemeliharaan fasilitas agar manfaat teknologi tidak hanya dirasakan sekolah tertentu. Kesejahteraan guru juga menjadi bagian dari agenda pembenahan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan dan kejelasan status kepegawaian dinilai penting untuk mendukung kepastian kerja serta menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. Guru memiliki peran langsung dalam membentuk kemampuan akademik dan karakter siswa sehingga kebijakan terhadap tenaga pendidik perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pengajaran dan pengembangan kompetensi profesional. Pemerintah juga berupaya memperluas kesempatan pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini membawa perhatian pada kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Sementara itu, Sekolah Garuda diarahkan untuk mendukung siswa dengan potensi akademik tinggi agar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk institusi pendidikan terbaik di dunia. Lalu Hadrian turut menyoroti rencana pengembangan sekolah nasional terintegrasi serta universitas kedokteran dan sains. Rencana tersebut mencerminkan upaya memperkuat jalur pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga ahli dan penguasaan ilmu pengetahuan. Meski demikian, pelaksanaannya memerlukan perencanaan matang, tenaga pengajar berkualitas, serta mekanisme seleksi dan akses yang transparan. Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program berjalan konsisten, menjangkau daerah yang membutuhkan, dan menghasilkan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata bagi siswa, guru, dan keluarga. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat perlu terus mengawal pelaksanaannya agar pendidikan semakin inklusif, bermutu, dan mampu mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi masa depan. *Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
Oleh: Bagas Nurahman )* Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur penanganan makanan matang. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya. Penguatan prosedur tersebut juga relevan dengan rencana perluasan pola penyajian makanan, termasuk sistem prasmanan, yang perlu disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia. Dengan demikian, peningkatan cakupan pelayanan harus berjalan seiring dengan pengawasan keamanan pangan. Salah satu langkah yang ditempuh BGN ialah menerbitkan SOP Nomor 015/05/00/SOP.15/09/2026 tentang Pendinginan Makanan. Ketentuan yang berlaku sejak 4 September 2026 itu menjadi pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mengendalikan suhu dan waktu setelah makanan selesai dimasak hingga memasuki tahap pemorsian. Prosedur ini mencakup berbagai jenis makanan matang, seperti nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan, dan produk perikanan. Penerapan standar tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan makanan yang higienis dan mengurangi risiko kontaminasi. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan proses pendinginan harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang khusus dengan suhu ruangan maksimal 20 derajat Celsius. Petugas juga diwajibkan menggunakan wadah dan peralatan bersih serta mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Selain itu, makanan harus ditempatkan secara tepat, tidak diletakkan langsung di lantai, dan tidak ditumpuk terlalu tinggi untuk menjaga kebersihan selama penanganan. Pengendalian proses juga dilakukan melalui pencatatan waktu dan suhu makanan. Sebelum pendinginan dimulai, petugas harus mengukur suhu awal inti makanan menggunakan termometer yang sesuai dan mencatat waktu pengukuran. Proses pendinginan atau resting berlangsung maksimal satu jam dengan tetap memperhatikan ketentuan pengendalian suhu. Setelah proses selesai, petugas kembali mencatat waktu dan suhu sebelum makanan memasuki tahap pemorsian. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang memungkinkan pelaksanaan prosedur diperiksa dan ditelusuri apabila ditemukan ketidaksesuaian. Sementara itu, Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa peninjauan SPPG Cadek di Baitussalam, Banda Aceh, dilakukan untuk memastikan pelayanan MBG berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan mencakup ruang persiapan, produksi, penyimpanan, hingga pemorsian makanan. Pengawasan lapangan diperlukan untuk menilai kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaannya, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Selain keamanan pangan, ketepatan sasaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Sudaryono menekankan perlunya kelengkapan data penerima manfaat, termasuk nomor induk sekolah, untuk mendukung akurasi penyaluran. Sekolah negeri dan swasta perlu memperbarui data melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan madrasah dan pondok pesantren melalui Kementerian Agama. Data yang valid membantu pemerintah memetakan cakupan program, memantau distribusi, dan melakukan evaluasi secara lebih terarah. Evaluasi program juga perlu mempertimbangkan perubahan kondisi penerima manfaat. Indikator yang dapat dipantau antara lain berat badan, tinggi badan, serta tingkat kehadiran siswa di sekolah. Sudaryono mencontohkan sebuah sekolah di Palembang, Sumatera Selatan, yang menurut pengalamannya mencatat peningkatan kehadiran siswa dari sekitar 60 persen menjadi 95 persen setelah MBG dilaksanakan. Angka tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi hubungan antara pelaksanaan program dan peningkatan kehadiran tetap perlu dikaji dengan mempertimbangkan faktor lain yang memengaruhi kehadiran siswa. Penguatan standar operasional dan pengawasan juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem penyajian prasmanan. Perluasan pola tersebut perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas fasilitas, kesiapan petugas, kebersihan peralatan, dan pengendalian risiko kontaminasi selama makanan disajikan. Setiap SPPG perlu memastikan bahwa perubahan metode pelayanan tidak mengurangi pemenuhan standar keamanan pangan. Karena itu, kesiapan operasional dan kepatuhan terhadap SOP harus menjadi dasar sebelum penerapan prasmanan diperluas. Di samping itu, efektivitas pengawasan perlu didukung evaluasi rutin dan tindak lanjut yang jelas terhadap setiap temuan di lapangan. BGN perlu memastikan bahwa petugas SPPG memahami prosedur yang berlaku, memiliki kompetensi dalam penanganan makanan, serta menjalankan pencatatan sesuai standar. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki proses produksi, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keamanan pangan. Pendekatan tersebut penting agar penerapan SOP tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan MBG. Konsistensi penerapan SOP, pengawasan lapangan, dan validitas data merupakan bagian penting dalam menjaga mutu pelaksanaan MBG. Ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan agar peningkatan cakupan penerima manfaat tidak mengurangi kualitas pelayanan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur hasil program, dan menentukan langkah perbaikan berdasarkan temuan di lapangan. Dengan tata kelola yang terukur dan pengawasan yang konsisten, MBG diharapkan dapat mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menjaga keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. )* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta
Oleh: Dhita Karuniawati )* Uji coba penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan membuka pendekatan baru pelayanan gizi sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan metode ini di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan target 5.000 dapur pada akhir 2026 apabila evaluasi menunjukkan hasil positif. Makanan hangat dan antusiasme siswa menjadi harapan, sementara pengetatan standar operasional prosedur (SOP) menjadi penentu keamanan pangan dan kepercayaan orang tua. Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa uji coba selama dua pekan dilakukan menilai kesiapan sebelum perluasan. Menurutnya, pemerintah menargetkan sekitar 1.000 hingga 5.000 dapur SPPG dapat menerapkan prasmanan hingga akhir tahun. Pelaksanaannya menjangkau sejumlah wilayah, termasuk Merauke, Madura, Jawa, dan Riau, sehingga evaluasi mempertimbangkan fasilitas dan kebutuhan sekolah. Melalui metode prasmanan, siswa memperoleh makanan yang disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Sudaryono menilai penyajian hangat dapat meningkatkan selera makan sekaligus menekan makanan terbuang. Siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah porsi apabila masih lapar, dengan tetap memperhatikan ketentuan gizi serta pendampingan petugas. Manfaat lainnya berkaitan dengan pembentukan kebiasaan positif. Ketika mengambil makanan secara bergiliran, siswa belajar mengantre, memilih porsi secara bertanggung jawab, dan menghargai makanan. Namun, tujuan pendidikan karakter tersebut harus berjalan seiring dengan pengawasan agar kebebasan mengambil hidangan tidak mengganggu keseimbangan menu maupun keteraturan pelayanan. Respons dari sekolah menggambarkan penerapan sistem. Kepala SDN 14 Dangin Puri, Denpasar, Ni Luh Sriwati mengatakan bahwa siswa terlihat senang mengikuti kegiatan makan bersama melalui prasmanan. Keterlibatan langsung dalam proses pengambilan makanan dinilai membantu melatih kemandirian mereka. Di SDN 1 Babakan, Kabupaten Sukabumi, Kepala Sekolah Erni Rusmayani mengatakan makanan yang lebih segar dan hangat membuat siswa semakin bersemangat menyantap hidangan. Pendampingan guru saat pembagian porsi turut membantu mengurangi makanan tersisa. Temuan lapangan seperti ini penting sebagai bahan evaluasi, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan seluruh lokasi uji coba. Antusiasme juga terlihat di SMP Muhammadiyah 1 PK Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Sekolah Desti Trisnaningsih menjelaskan bahwa siswa mengambil nasi, lauk, sayuran, dan buah sesuai porsi yang disediakan. Sistem ini memberikan pengalaman makan berbeda karena siswa terlibat langsung, bukan sekadar menerima paket makanan yang telah disiapkan. Sementara Ahli gizi SPPG Siswodipuran 3, Donna Olivia, mengatakan pengaturan waktu memasak dan distribusi menjadi perhatian agar hidangan tetap hangat ketika sampai kepada siswa. Petugas mendampingi penyajian untuk menjaga ketepatan porsi, kebersihan perlengkapan, dan kelancaran antrean. Pengaturan teknis tersebut menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan. Meski demikian, makanan hangat bukan satu-satunya ukuran keamanan. Prasmanan menghadirkan titik pengawasan baru, mulai dari pemindahan makanan ke wadah saji hingga penggunaan peralatan bersama. Karena itu, pengetatan SOP harus mencakup kebersihan dapur, pemilihan bahan, proses memasak, pengendalian suhu, sanitasi, serta perlindungan makanan dari kontaminasi selama pelayanan. Pengawasan terpadu antara SPPG, ahli gizi, dan sekolah diperlukan pada setiap tahap. Pemeriksaan kondisi makanan, pencatatan waktu penyajian, dan prosedur penanganan keluhan harus dijalankan secara konsisten. Apabila ditemukan indikasi makanan tidak layak, petugas perlu segera menghentikan penyajian dan melakukan pemeriksaan sebelum pelayanan dilanjutkan. Kepala SPPG Polda DIY Sentolo, Suci Rahayu Purlida, mengatakan prasmanan memungkinkan makanan diterima lebih segar karena waktu tunggu relatif singkat. Keunggulan tersebut perlu didukung kesiapan fasilitas, petugas terlatih, dan pengaturan antrean yang sesuai dengan usia siswa. Tanpa kesiapan itu, perubahan cara penyajian dapat menimbulkan persoalan operasional baru. Bagi orang tua, manfaat program tidak berhenti pada tersedianya makanan gratis. Mereka membutuhkan kepastian bahwa setiap hidangan aman, bergizi, dan ditangani sesuai prosedur. Keterbukaan mengenai hasil evaluasi, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut masalah menjadi penting agar kepercayaan dibangun melalui bukti, bukan sekadar janji. Evaluasi juga perlu mendengar suara siswa, guru, dan orang tua berkala. Catatan tentang rasa makanan, kecukupan porsi, kebersihan tempat makan, serta lamanya antrean dapat membantu BGN menentukan perbaikan. Di sekolah dengan ruang terbatas, misalnya, jadwal makan bergiliran mungkin diperlukan untuk menghindari penumpukan siswa. Sementara itu, pengawasan khusus bagi anak yang lebih kecil dapat mencegah kesalahan penggunaan alat saji. Langkah sederhana semacam ini menunjukkan bahwa penerapan SOP harus disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi standar keselamatan yang berlaku bagi seluruh penerima manfaat program. Karena itu, perluasan MBG prasmanan sebaiknya didasarkan pada hasil uji coba dan pemenuhan standar kesiapan setiap sekolah. Target ribuan dapur harus disertai pemeriksaan mutu yang terukur, bukan hanya percepatan jumlah pelaksana. Keberhasilan program akan lebih berarti apabila makanan habis dikonsumsi tanpa mengorbankan keselamatan siswa. MBG prasmanan menawarkan peluang menghadirkan makanan lebih hangat, meningkatkan pengalaman makan, dan menumbuhkan kemandirian. Pengetatan SOP menjadi fondasi agar inovasi tersebut tidak hanya disambut siswa, tetapi juga memberi ketenangan nyata bagi orang tua. Dengan pengawasan berkelanjutan, manfaat gizi dan keamanan pangan dapat berjalan beriringan. *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Keandalan pasokan listrik menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, pertumbuhan industri, dan digitalisasi layanan publik, pemerintah mendorong pembenahan sektor ketenagalistrikan agar semakin tanggap, stabil, kuat, dan andal. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat infrastruktur strategis sekaligus mendukung produktivitas masyarakat dan daya saing nasional. Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) untuk segera melakukan langkah perbaikan guna memulihkan keandalan sistem kelistrikan. Arahan tersebut menegaskan pentingnya penanganan gangguan secara cepat sekaligus pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan yang perlu segera ditangani pemerintah. Gangguan di berbagai daerah dipicu beragam faktor, antara lain kondisi cuaca, ketersediaan pasokan batu bara, serta proses pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keandalan pasokan tidak hanya ditentukan kapasitas pembangkit, tetapi juga kesiapan jaringan, kualitas peralatan, ketersediaan bahan bakar, dan kemampuan operator menghadapi keadaan darurat. Gangguan di Batam dan Bintan, Kepulauan Riau, memperlihatkan pentingnya kesiapan operasional hingga tingkat wilayah. Pemulihan pasokan di Batam yang mencapai 100 persen pada 14 Oktober 2026 menjadi perkembangan penting bagi masyarakat terdampak, sementara pemulihan di sebagian wilayah Bintan masih berlangsung bertahap. Evaluasi penyebab gangguan dan pemeliharaan infrastruktur diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemulihan sementara, tetapi menghasilkan perbaikan berkelanjutan. CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo mendorong percepatan transformasi PLN agar perusahaan mampu bekerja lebih responsif, cepat, dan efisien. Langkah tersebut juga sejalan dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang ditujukan untuk menekan beban subsidi energi. Transformasi ini diharapkan memperbaiki kinerja perusahaan sekaligus mendukung perubahan struktur energi nasional. Kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan industri, perluasan kawasan ekonomi, dan penggunaan teknologi digital. Gangguan pasokan dapat memengaruhi aktivitas rumah tangga, operasional fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kelancaran usaha. Karena itu, peningkatan kapasitas pembangkit harus berjalan seiring dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi, pemeliharaan peralatan, serta penyediaan sistem cadangan. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menekankan perlunya pembenahan internal PT PLN (Persero), termasuk melalui peningkatan intensitas perbaikan teknis guna menjaga kenyamanan masyarakat. Menurutnya, gangguan kelistrikan terutama disebabkan oleh sambaran petir dan kendala teknis pada jaringan. Adapun terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak, kementerian akan berkoordinasi dengan PLN. Pembenahan internal tersebut perlu diwujudkan melalui pemeliharaan terencana, pengawasan jaringan, dan peningkatan kemampuan teknis petugas. Sistem kelistrikan yang tangguh membutuhkan kemampuan mendeteksi potensi masalah sejak dini, mengerahkan petugas secara cepat, serta menyampaikan informasi yang jelas kepada pelanggan. Prosedur pemulihan yang terukur diperlukan untuk mengurangi durasi gangguan dan mempercepat normalisasi pelayanan. Di sisi lain, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN, Suroso Isnandar, mengakui bahwa PLN masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyesuaian kapasitas dan kualitas infrastruktur dengan perkembangan konsumsi energi. Investasi, pengelolaan aset, serta penguatan jaringan menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan tersebut. Transformasi PLN juga membutuhkan evaluasi model bisnis, peningkatan produktivitas, dan pengendalian biaya. Efisiensi perlu diarahkan untuk mendukung kualitas pelayanan sehingga perbaikan kinerja perusahaan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Perencanaan yang terintegrasi antara kebutuhan energi, kondisi infrastruktur, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengarahkan investasi pada bagian sistem yang paling membutuhkan penguatan. Selain memperkuat infrastruktur yang sudah beroperasi, pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan melalui percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 GW. Pengembangan ini membuka peluang diversifikasi sumber energi sekaligus memperluas pemanfaatan potensi surya Indonesia. Namun, pencapaian target memerlukan perencanaan dan integrasi sistem yang matang agar tambahan kapasitas dapat mendukung kebutuhan listrik secara efektif. Produksi energi surya dipengaruhi cuaca dan waktu penyinaran. Oleh karena itu, pengembangannya perlu disertai penguatan jaringan, pengaturan operasi sistem, serta solusi penyimpanan energi sesuai kebutuhan. Integrasi yang tepat akan membantu memastikan peningkatan kapasitas energi terbarukan turut mendukung kestabilan pasokan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tertentu. Kebijakan energi juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Listrik yang andal mendukung kegiatan belajar, pelayanan kesehatan, produktivitas usaha, dan akses masyarakat terhadap teknologi digital. Bagi industri, kepastian pasokan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan investasi dan merencanakan operasional. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan kelistrikan berpotensi memperkuat iklim usaha dan daya saing nasional. Keberhasilan transformasi PLN memerlukan koordinasi konsisten antara pemerintah, pengelola perusahaan, dan pemangku kepentingan sektor energi. Oleh karena itu, kebijakan strategis perlu diterjemahkan menjadi program kerja, jadwal pelaksanaan, indikator kinerja, dan evaluasi terukur. Pengawasan terhadap tindak lanjut menjadi penting agar pembenahan berjalan disiplin dan berkelanjutan. *) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
Oleh: Sjaichul Anwari )* Listrik telah menjadi kebutuhan mendasar yang menentukan produktivitas masyarakat, keberlangsungan industri, dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, keandalan pasokan listrik tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit, tetapi juga dari kemampuan sistem menjaga layanan tetap stabil, merespons gangguan dengan cepat, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Evaluasi terhadap layanan kelistrikan menjadi penting ketika pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan meningkatnya konsumsi listrik. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi PT PLN (Persero), memperbaiki efisiensi, serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) menunjukkan bahwa pembenahan sektor kelistrikan akan dilakukan secara menyeluruh. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Presiden Prabowo meminta percepatan transformasi PLN agar perusahaan tersebut bekerja lebih baik, cepat, dan tanggap. Ia menjelaskan bahwa evaluasi juga diarahkan pada model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sekaligus mengurangi beban subsidi pemerintah. Arahan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi kelistrikan tidak cukup dilakukan melalui penambahan infrastruktur fisik. Pembenahan tata kelola, efektivitas operasional, perencanaan investasi, dan kemampuan merespons kebutuhan pelanggan harus berjalan beriringan agar penguatan sistem menghasilkan manfaat nyata. Salah satu ukuran keberhasilan transformasi itu ialah kemampuan PLN menjaga kualitas pelayanan ketika permintaan listrik meningkat. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menjelaskan pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan kebutuhan listrik sehingga harus diimbangi dengan peningkatan keandalan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan. Gangguan pasokan di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa sistem kelistrikan membutuhkan kesiapan teknis yang konsisten. Pemulihan layanan, pemeriksaan penyebab gangguan, komunikasi yang jelas kepada pelanggan, serta evaluasi kompensasi sesuai ketentuan perlu menjadi bagian dari standar pelayanan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, transformasi juga membutuhkan sumber energi yang lebih beragam. Program pembangunan PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan, memperkuat kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Pengembangan energi surya memiliki peluang besar karena Indonesia memperoleh paparan sinar matahari sepanjang tahun. Namun, pencapaian target kapasitas tersebut memerlukan perencanaan lokasi, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, serta pengelolaan pasokan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan listrik. Transformasi energi juga harus mempertimbangkan keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Efisiensi pembangkitan dan distribusi perlu diterjemahkan menjadi manfaat bagi pelanggan, sementara kebijakan subsidi harus dirancang secara tepat agar kelompok yang membutuhkan tetap terlindungi tanpa menghambat kesehatan keuangan sektor ketenagalistrikan. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menekankan perlunya perbaikan layanan kelistrikan setelah munculnya gangguan pasokan di sejumlah daerah. Seusai melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden pada 14 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pembenahan perlu dilakukan lebih intensif pada tingkat implementasi yang menjadi tanggung jawab PLN. Bahlil juga menjelaskan bahwa gangguan listrik di Batam antara lain berkaitan dengan jaringan yang terdampak petir dan persoalan teknis lainnya. Penjelasan ini menegaskan pentingnya pemeliharaan preventif, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, serta evaluasi teknis yang mampu mencegah gangguan serupa berulang. Pembenahan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi tidak semestinya berhenti pada identifikasi penyebab gangguan, melainkan diteruskan menjadi rencana perbaikan yang terukur, memiliki target waktu, dan dapat dipantau hasilnya oleh masyarakat. Keberhasilan transformasi juga perlu dilihat dari pemerataan akses listrik. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan pusat industri atau perkotaan, sehingga pendekatan penyediaan energi perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan warga, serta kemampuan infrastruktur setempat. Pada saat yang sama, pengembangan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan kesiapan sistem kelistrikan nasional. Investasi pada jaringan, teknologi pengendalian, dan penyimpanan energi diperlukan agar peningkatan kapasitas PLTS tidak hanya tercatat sebagai pencapaian pembangunan, tetapi benar-benar mendukung pasokan yang stabil dan berkelanjutan. Transformasi PLN dan percepatan energi surya karena itu perlu ditempatkan sebagai dua agenda yang saling melengkapi. Sistem yang efisien membutuhkan tata kelola yang sehat, sedangkan transisi energi membutuhkan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan sumber energi baru tanpa mengorbankan keandalan pelayanan. Arahan Presiden Prabowo memberikan momentum bagi evaluasi sektor kelistrikan untuk bergerak menuju perubahan yang lebih terukur. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata besarnya investasi atau kapasitas pembangkit yang dibangun, melainkan listrik yang semakin andal, gangguan yang semakin terkendali, layanan yang semakin responsif, dan akses yang semakin merata. Dari evaluasi menuju transformasi, pekerjaan utama pemerintah dan PLN adalah memastikan setiap kebijakan menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat. Listrik yang kuat dan bisa diandalkan bukan hanya fondasi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga prasyarat bagi pelayanan publik, kegiatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan di seluruh Indonesia. )* Pengamat Energi
Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah tengah menyiapkan perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembukaan rekening bank dan rencana penyediaan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial (bansos). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, memperluas penggunaan transaksi digital, serta mendukung penyaluran bantuan secara langsung kepada penerima. Meski…