Opini

Oleh: Aisha Gita )*  Pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, dan memperluas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor produktif. Ketersediaan likuiditas yang…

Oleh: Adhitya Ramadani )* Penguatan tata kelola pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mutlak harus terus dikawal oleh pemerintah. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap sen uang rakyat yang dialokasikan berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Mengingat total fasilitas pembiayaan program prestisius ini diperkirakan menembus angka…

Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Pembangunan ekonomi desa membutuhkan keberanian untuk menghadirkan lembaga ekonomi yang tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha secara nyata. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat memperkuat fondasi tersebut dengan mendekatkan akses masyarakat desa terhadap pembiayaan, barang kebutuhan, pasar, dan berbagai…

Oleh: Fitra Rahman )* Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tekanan ekonomi, dinamika politik, perubahan geopolitik, hingga derasnya arus informasi di media sosial menjadi ujian bagi kemampuan negara menjaga stabilitas. Di tengah berbagai persoalan tersebut, satu capaian layak mendapat perhatian, yaitu…

Oleh : Gavin Asadit )* Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan…

Oleh: Camelia Kencana )* Risiko bencana merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Aktivitas gunung api, hujan berintensitas tinggi, angin kencang, hingga gempa bumi dapat terjadi di berbagai wilayah dengan karakter dan tingkat risiko yang berbeda. Kondisi itu membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting dalam upaya melindungi masyarakat. Kecepatan pemerintah merespons situasi harus…

Oleh: Jamal Saputra )* Indonesia merupakan negara yang hidup berdampingan dengan berbagai dinamika alam. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan membuat masyarakat menghadapi potensi bencana seperti erupsi gunung api, hujan lebat, angin kencang, hingga gangguan yang ditimbulkan aktivitas bumi lainnya. Situasi itu kembali terlihat ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda meningkat. Erupsi dan…

Oleh : Radjiman Arif )*  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan posisinya sebagai salah satu kebijakan sosial strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini membawa agenda memperbaiki gizi, mencegah stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Karena itu, dukungan terhadap keberlanjutan MBG mencerminkan harapan publik agar negara terus memperkuat investasi bagi generasi mendatang.  Perjalanan program berskala nasional tentu tidak lepas dari tantangan. Namun, tantangan tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Dukungan terhadap MBG bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, melainkan mendorong perbaikan tanpa meninggalkan tujuan utama, yaitu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pemenuhan gizi yang lebih baik.  Presiden Prabowo Subianto sejak awal menempatkan MBG sebagai investasi besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, intervensi pemenuhan gizi harus dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kualitas manusia Indonesia sejak dini.  Presiden juga melihat MBG memiliki dampak yang melampaui sektor kesehatan. Ketika dapur-dapur MBG berjalan, kebutuhan bahan pangan dapat menciptakan pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil. Keberhasilan MBG dengan demikian tidak hanya diukur dari makanan yang tersalurkan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang mengikuti pelaksanaannya.  Dalam pandangan Presiden, MBG berpotensi menjangkau masyarakat dalam jumlah besar sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan melalui jaringan dapur dan aktivitas ekonomi pendukungnya. Pendekatan tersebut menjadikan program ini bernilai strategis karena manfaatnya dapat dirasakan penerima utama sekaligus masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.  Harapan terhadap perbaikan gizi kemudian diperkuat melalui langkah Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan, bahkan menargetkan penghilangan stunting melalui penguatan MBG dan intervensi yang lebih terarah. Setiap kelompok sasaran, menurutnya, memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda.  Dadan menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memerlukan perhatian lebih dari sekadar penyediaan makanan bergizi. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa MBG diarahkan menjadi bagian dari ekosistem perbaikan gizi yang lebih komprehensif, bukan program yang berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan layanan kesehatan lainnya.  BGN juga memberikan perhatian terhadap ketepatan menu dan keamanan pangan. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi didukung tenaga ahli gizi untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan penerima manfaat dan menyusun menu yang seimbang. Bersamaan dengan itu, penguatan standar higiene dan sanitasi terus dilakukan agar perluasan cakupan program berjalan seiring dengan peningkatan keamanan pangan.  Arah pembenahan tersebut sejalan dengan penajaman kebijakan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Pemerintah memprioritaskan MBG bagi kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi agar manfaat semakin tepat sasaran.  Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting MBG. Sebaliknya, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola dan pengawasan agar program berjalan semakin baik. Prioritas terhadap kelompok rentan dan daerah 3T menunjukkan bahwa pemerataan akses gizi menjadi bagian dari prinsip keadilan pembangunan.  Pengawasan yang diperketat menjadi bagian penting dari keberlanjutan program. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan pelaksanaan MBG memenuhi standar, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketegasan terhadap pelanggaran juga penting untuk menjaga kepercayaan publik.  Dukungan terhadap MBG pada akhirnya perlu dipahami sebagai dukungan terhadap tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan memiliki kesempatan berkembang secara optimal. Transparansi, pengawasan, ketepatan sasaran, dan standar keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program.  Pemerintah telah memilih langkah besar dengan menempatkan pemenuhan gizi sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi pembenahan agar manfaat MBG semakin kuat dan merata. Dengan pembenahan berkelanjutan, MBG berpeluang menjadi fondasi penting bagi generasi unggul.  Perbaikan yang terus dilakukan juga penting untuk memastikan manfaat program benar-benar berkelanjutan. Program sebesar MBG membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak akan membantu pemerintah mendeteksi persoalan sejak awal dan mempercepat penyelesaiannya. Dengan pola kerja tersebut, setiap tantangan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas layanan, menjaga keamanan pangan, dan memastikan tujuan utama MBG tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami arah, perkembangan, serta hasil nyata dari pembenahan program tersebut.  Dukungan masyarakat dan harapan terhadap perbaikan gizi harus menjadi energi bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan program ini. Ketika MBG dijalankan dengan sasaran tepat, tata kelola kuat, dan pengawasan konsisten, program tersebut dapat membuktikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, keberlanjutan MBG menjadi ikhtiar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masa depan Indonesia dibangun oleh generasi yang lebih sehat, kuat, produktif, berdaya saing, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara lebih setara.  *) Penulis merupakan Pengamat Sosial 

Oleh: Yoga Prasetya )* Upaya memperkuat pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya. Negara juga dituntut mampu mengejar, menyita, dan mengembalikan harta yang diperoleh dari hasil kejahatan agar tindak pidana korupsi benar-benar kehilangan manfaat ekonominya. Dalam konteks itulah pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang dinilai penting untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang disempurnakan DPR. Menurut Dasco, harta yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi akan masuk dalam kategori aset yang dapat dirampas negara. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama rancangan undang-undang ini bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada dalam penguasaan pihak yang melakukan tindak pidana.  Ia menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset masih berada dalam tahap penyempurnaan karena sejumlah materi dalam draf lama perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum nasional. Salah satu alasan utamanya adalah perubahan sistem hukum setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.  Menurut Dasco, penyesuaian terhadap kedua regulasi tersebut menjadi langkah penting agar RUU Perampasan Aset nantinya memiliki sinkronisasi dengan sistem hukum pidana yang berlaku. Ia menilai pembentukan undang-undang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena setiap ketentuan harus memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif ketika menghadapi berbagai jenis perkara pidana di lapangan.  Dalam proses penyempurnaan tersebut, DPR juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dasco menyampaikan bahwa berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun para pakar sangat dibutuhkan untuk memperbaiki substansi draf yang telah ada. Langkah ini dinilai penting karena undang-undang yang baik bukan hanya lahir dari pembahasan internal lembaga legislatif, tetapi juga dari keterlibatan publik yang memahami persoalan hukum secara langsung maupun akademis.  Dasco juga mengakui bahwa dinamika pembahasan masih terus berkembang. Ia menilai cakupan materi dalam RUU Perampasan Aset masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kebutuhan hukum dan kondisi yang berkembang selama proses legislasi berlangsung. Oleh sebab itu, penyempurnaan terhadap setiap pasal akan terus dilakukan agar tidak menimbulkan celah hukum maupun persoalan dalam implementasinya di masa mendatang.  Optimisme terhadap penyelesaian pembahasan juga disampaikan Sufmi Dasco Ahmad. Saat ditanya mengenai target pengesahan, ia menyebut DPR menargetkan pembahasan dapat diselesaikan pada 15 Desember. Target tersebut tentu menjadi harapan agar Indonesia segera memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif dalam mengejar aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang selama ini menjadi salah satu kejahatan dengan dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat.  Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa terdapat 13 jenis tindak pidana yang diusulkan masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset. Tidak hanya korupsi, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang serta sejumlah kejahatan lainnya. Menurut Habiburokhman, konsep perampasan aset terhadap berbagai jenis tindak pidana tersebut memiliki kemiripan dengan mekanisme hukum yang telah diterapkan di Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara lain yang menggunakan instrumen perampasan aset untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan.  Meski demikian, Habiburokhman memberikan penekanan bahwa kewenangan negara dalam merampas aset tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Ia menilai undang-undang tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak menjadi alat kekuasaan yang justru merugikan masyarakat. Perampasan aset, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi sarana memeras warga, mengkriminalisasi lawan politik, maupun membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah atau kekuasaan.  Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset tidak hanya berbicara mengenai ketegasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Regulasi yang kuat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dengan kewajiban menjaga agar setiap proses hukum berjalan berdasarkan bukti, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir, berbagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan, serta memperbaiki efektivitas penegakan hukum menjadi bagian dari arah kebijakan yang terus diupayakan. Keberhasilan pemerintah selama setahun tersebut tidak semata diukur dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari komitmen membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.  Karena itu, RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai salah satu momentum penting dalam memperkuat fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Keberadaan regulasi ini diharapkan tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengejar harta hasil tindak pidana, tetapi juga memastikan adanya mekanisme hukum yang adil sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.  Pada akhirnya, publik berharap pembahasan RUU Perampasan Aset hingga target 15 Desember benar-benar menghasilkan undang-undang yang berpihak pada keadilan. Ketegasan dalam merampas harta hasil korupsi harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, pengawasan yang kuat, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Dengan demikian, perjuangan memberantas korupsi tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga mampu mengembalikan aset negara, mempersempit ruang keuntungan dari kejahatan, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum di Indonesia.  *) Pengamat Hukum dan Pemerintahan 

 Oleh: Rizky Kurniawan )* Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa aturan ini akan menjangkau lebih dari sekadar pelaku korupsi. Selain koruptor, RUU tersebut dirancang untuk menyasar bandar narkoba, jaringan teroris, hingga pelaku penipuan investasi, sejalan dengan praktik yang lebih dulu diterapkan di sejumlah negara maju.  Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa di banyak negara, regulasi perampasan aset memang tidak hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi. Ia beralasan bahwa terdapat sejumlah jenis kejahatan lain yang secara substansial sama-sama menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat luas, sehingga sudah sepatutnya turut dijangkau oleh instrumen hukum serupa.  Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung penerapan rezim civil forfeiture di Amerika Serikat, yang memungkinkan aparat penegak hukum menyita hasil kejahatan mulai dari narkotika, pencucian uang, penyelundupan, hingga manipulasi pasar modal. Ia juga menyoroti Inggris yang mengatur perampasan aset lewat Proceeds of Crime Act 2002 yang diperkuat dengan instrumen Unexplained Wealth Orders, mencakup perampasan aset dari kejahatan berat, penghindaran pajak, sampai penipuan terorganisasi tanpa perlu menunggu vonis pengadilan. Sementara itu, Australia disebut memiliki beleid sejenis melalui Proceeds of Crime Act 2002 yang menjangkau kejahatan terorganisasi, peredaran obat terlarang, kejahatan kepabeanan, hingga kejahatan finansial berskala besar.  Menurut Habiburokhman, pihaknya menerima banyak masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan hidup, sektor perpajakan, hingga sektor perasuransian turut dimasukkan ke dalam skema perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Ia menilai dampak kerugian yang ditimbulkan berbagai kejahatan tersebut sama sekali tidak kalah merusak dibandingkan korupsi.  Ia menambahkan, perampasan aset dalam perkara narkotika dan terorisme dapat menjadi cara efektif untuk memutus aliran dana sekaligus melucuti aset logistik yang selama ini digunakan bandar maupun jaringan teror untuk beroperasi. Legislator Partai Gerindra ini meyakini langkah tersebut mampu melumpuhkan jaringan kejahatan sekaligus mencegah regenerasi pelaku baru di kemudian hari.  Untuk kasus penipuan investasi maupun kejahatan di sektor asuransi, Habiburokhman menilai perampasan aset sangat penting guna memulihkan kerugian yang dialami korban. Pasalnya, aset pelaku kejahatan jenis ini kerap disamarkan atau dialihkan sedemikian rupa sehingga proses pemulihan kerugian menjadi berlarut-larut dan sulit dieksekusi.  Atas dasar itu, Habiburokhman menegaskan bahwa semangat utama RUU Perampasan Aset adalah memastikan tidak ada pelaku kejahatan yang bisa menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum, sejalan dengan prinsip crime does not pay. Di sisi lain, Komisi III DPR juga menaruh perhatian besar terhadap integritas aparat penegak hukum yang kelak akan menjalankan undang-undang ini, agar instrumen tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan korupsi maupun kriminalisasi pihak tertentu. Komisi III menyatakan komitmennya agar RUU Perampasan Aset kelak menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional, sehingga mampu memulihkan kerugian negara sekaligus kerugian publik secara menyeluruh.  Dukungan terhadap percepatan pengesahan RUU ini juga datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya mendukung penuh komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena penguatan instrumen hukum tersebut dinilai mendesak untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Budi menekankan bahwa penguatan asset recovery perlu dibarengi kemampuan penelusuran aset yang berbasis data, sebab pendekatan semacam ini dapat membantu aparat penegak hukum membaca pola transaksi, melacak aliran dana, sekaligus mengidentifikasi aset-aset yang terkait dengan tindak pidana.  Budi menuturkan bahwa KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan turut memperkuat pemahaman mengenai penelusuran aset melalui forum bertajuk Merdeka dari Fraud: Membaca Data, Mengungkap Jejak, dan Memulihkan Aset yang digelar akhir Agustus lalu. Ia menjelaskan bahwa penelusuran aset dapat ditempuh melalui analisis transaksi keuangan, analisis data, akuntansi forensik, sampai asset tracing, mengingat kompleksitas transaksi keuangan dan pola perpindahan aset yang kian rumit membuat pendekatan berbasis data menjadi semakin krusial. KPK juga memandang kompetensi auditor investigatif BPKP dapat memperkuat proses pelacakan aset, dan kolaborasi antara penegak hukum dengan lembaga yang memiliki keahlian audit investigatif dinilai mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara berbasis data.  Selama setahun terakhir, pemerintah sebenarnya telah menunjukkan sejumlah langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara, mulai dari penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, digitalisasi sistem pelaporan keuangan untuk meminimalkan celah penyalahgunaan anggaran, hingga upaya perbaikan regulasi yang mendukung transparansi pengelolaan aset publik. Capaian tersebut menjadi modal penting sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melangkah lebih jauh melalui RUU Perampasan Aset agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan.  Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bagi KPK tidak boleh berhenti sebatas proses hukum terhadap pelaku, sebab pemulihan uang dan aset hasil kejahatan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk memastikan kerugian negara benar-benar dapat dikembalikan. RUU Perampasan Aset yang menjangkau koruptor, bandar narkoba, hingga teroris ini diharapkan segera dituntaskan pembahasannya, agar keadilan bagi korban dan negara tidak lagi tertunda oleh kerumitan proses hukum yang berlarut-larut.  *) Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum