Opini

Oleh : Jodi Mahendra )* Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah lembaga investasi strategis yang bertujuan mengelola aset negara secara efisien dan transparan. Dengan potensi pengelolaan aset mencapai lebih dari USD 900 miliar atau sekitar Rp14.670 triliun, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Langkah…

Oleh: Eleine Pramesti *) Transformasi tata kelola perusahaan milik negara telah memasuki babak baru dengan kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang kini resmi mengelola ratusan perusahaan BUMN secara profesional dan transparan. Langkah ini menjadi simbol konkret dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil…

Oleh : Usman Nadhir )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan melalui peluncuran program 80 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai percontohan di seluruh provinsi. Program ini merupakan langkah awal dari rencana besar membentuk 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program unggulan ini bukan hanya menjadi simbol semangat…

Oleh: Indriani Nova )* Transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam tata kelola kelembagaan yang sehat dan berkelanjutan, termasuk dalam badan usaha berbasis keanggotaan seperti koperasi. Koperasi Desa Merah Putih yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru sekaligus tantangan besar dalam upaya membangun ekonomi nasional dari level…

Oleh: Anisa Aulia Permatasari )* Praktik judi daring kini menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda Indonesia. Kecanduan judi daring memicu depresi, kecemasan, hingga pikiran bunuh diri. Pecandu kehilangan kemampuan mengontrol dorongan berjudi, merusak relasi keluarga, dan mengalami kemerosotan produktivitas kerja. Gangguan finansial akibat kalah judi memperburuk kondisi psikologis,…

Oleh : Andi Mahesa )* Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menunjukkan ketegasannya dalam memerangi praktik judi online (judol) yang semakin meresahkan masyarakat. Terbaru, PPATK berhasil memblokir 5.011 rekening yang terkait dengan dua jaringan judi daring terorganisir dengan total nilai transaksi mencapai Rp633 miliar. Langkah ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah…

Oleh : Andi Mahesa )* Penundaan penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah produk impor dari negara mitra, termasuk Indonesia, merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang konstruktif dan berdaya saing. Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya angin segar, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki…

Oleh : Andika Pratama )* Pemerintah menunjukkan ketangguhan dan kecermatan dalam menyikapi dinamika kebijakan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif proteksionis yang kembali digaungkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam iklim global yang sarat ketidakpastian, strategi diplomasi ekonomi yang diterapkan Indonesia terbukti menjadi pendekatan yang tidak hanya defensif, tetapi juga konstruktif dalam menjaga keberlanjutan…

Oleh: Yusran Pratama )* Upaya pembaruan sistem hukum di Indonesia kembali menunjukkan kemajuan strategis dengan ditargetkannya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun ini. Pemerintah dan DPR menyadari bahwa revisi KUHAP adalah keniscayaan agar selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sinkronisasi kedua instrumen…

Oleh: Indira Sari )* Pemerintah terus meneguhkan komitmennya dalam membangun sistem peradilan pidana nasional yang adil, modern, dan transparan. Salah satu wujud konkret dari langkah ini adalah pembaruan terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan melengkapi berlakunya KUHP baru pada 2026 mendatang. Pembaruan ini bukan hanya penting sebagai upaya harmonisasi…