Opini

Oleh: Dhita Karuniawati )* Stabilitas harga pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan program swasembada pangan. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa harga pangan yang stabil tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga erat hubungannya dengan kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh sebab…

Oleh : Agus Marwan )* Swasembada pangan kembali ditempatkan sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar persoalan penyediaan bahan pokok, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri…

Oleh: Qolbi Nur Muhammad (* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan ruang seluas-luasnya bagi warganya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan ini kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak dengan melakukan provokasi hingga berujung pada tindakan anarkis. Dalam situasi seperti inilah,…

Oleh: Alexander Royce )* Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus lalu seketika berubah menjadi kerusuhan besar. Dari yang mulanya hanya aksi protes atas kebijakan tunjangan parlemen dan kasus tragis seorang pengemudi ojek online, berkembang menjadi rangkaian kekerasan massal. Gedung DPRD dibakar, fasilitas umum dirusak, dan aktivitas ekonomi tersendat. Situasi…

Oleh : Aditya Akbar )* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menunjukkan keseriusan penuh dalam menjawab aspirasi rakyat yang tergabung dalam 17+8 tuntutan publik. Salah satu buktinya tercermin jelas dalam langkah konkret menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda utama pembahasan di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), bahkan kini diambil alih sebagai inisiatif DPR….

Oleh : Ridwan Kurnia )* Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026 akhirnya membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas utama pembahasan. Keputusan tersebut menandai bagaimana langkah besar DPR dan pemerintah dalam merespons 17+8 suara rakyat yang selama ini menuntut komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi dan pencucian uang di Indonesia. Pergeseran posisi RUU…

Oleh: Indah Prameswari )* Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah menyiapkan tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab serta aktor di balik demo yang berujung ricuh pada 25–31 Agustus 2025. Aksi yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional. Anggota…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa…

Oleh : Zaki Walad )* Keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan perumahan anggota dewan sejak 31 Agustus 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Langkah tersebut bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud nyata keseriusan parlemen dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Selama beberapa pekan terakhir ini, publik menyuarakan tuntutan 17+8 melalui berbagai aksi besar di banyak…

Oleh : Faradiba Quena )* DPR RI telah menunjukkan bagaimana langkah nyata dari keberpihakan parlemen tersebut terhadap suara rakyat dengan bergerak cepat dalam mengambil langkah mencabut tunjangan perumahan anggota dewan per 31 Agustus 2025. Keputusan itu bukan hanya sekadar melakukan pemangkasan fasilitas saja, melainkan juga sekaligus sebagai bentuk komitmen politik kuat yang langsung menjawab tuntutan…