Opini

Oleh: Rinanda Utami )* Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 9.755 siswa terdata akan mengikuti pembelajaran berasrama yang difasilitasi secara penuh oleh negara. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas tantangan pemerataan pendidikan dan kemiskinan…

Oleh : Naura Astika )* Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, Pemerintah Indonesia terus menggulirkan berbagai program stimulus ekonomi sebagai strategi utama untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perputaran ekonomi nasional. Program ini bukan semata-mata solusi jangka pendek, tetapi merupakan bentuk intervensi fiskal yang dirancang untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dalam berbagai…

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tekanan ekonomi global yang semakin tidak menentu, stimulus ekonomi sebesar Rp 24,44 triliun resmi digelontorkan sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan, meredam risiko, dan memperkuat daya tahan masyarakat. Bukan sekadar angka, stimulus ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir…

Oleh: Loa Murib Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menjelma menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Di tengah upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan dan perdamaian, OPM justru terus melancarkan tindakan-tindakan teror yang merugikan warga sipil. Kekerasan, intimidasi, pemaksaan,…

Oleh: Dimas Permana )* Penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem pemerintahan yang partisipatif. Meski secara umum berjalan aman dan kondusif, dinamika politik di sejumlah wilayah menyebabkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan…

Oleh : Naya Santika )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan langkah konstitusional yang menjadi solusi atas sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan sebelumnya. Dalam konteks pelaksanaan PSU di beberapa daerah, seperti Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Boven Digoel di Papua Selatan, upaya pemerintah untuk menjamin kelancaran dan keamanan…

Oleh : Doni Wicaksono )* Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya transformatif menuju masa depan energi bersih dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung energi global adalah komitmen dalam membangun ekosistem baterai listrik secara terintegrasi. Di tengah momentum transisi energi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI…

Oleh: Indriani Nova )* Danantara sebagai entitas bisnis nasional terus menunjukkan geliat dan keseriusannya dalam menjawab tantangan pembangunan dengan menggarap sejumlah peluang melalui proyek-proyek strategis. Keberadaan Danantara tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga representasi dari transformasi model bisnis yang adaptif dan berbasis nilai tambah jangka panjang. Melalui keterlibatannya di berbagai…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Komisi…

Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pakar pertahanan, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini…