Oleh : Lina Kurniawati )* Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menandai lembaran baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025, forum ini menjadi debut Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Momentum ini bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan sebuah penegasan bahwa Indonesia…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk dalam menyesuaikan sistem peradilan pidana nasional dengan perkembangan teknologi serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks. Penyusunan RUU KUHAP…
Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR. RUU ini bukan hanya sekadar pembaruan teknis terhadap KUHAP lama yang telah berlaku sejak 1981, tetapi juga merupakan upaya serius dalam memperbarui paradigma hukum pidana…
Oleh: Agus Soepomo)* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergerak dengan cepat dalam menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk menghadapi adanya risiko ekonomi global dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Prediksi mengenai terjadinya potensi konflik di wilayah negara Timur Tengah yang sudah dilakukan bahkan sejak awal tahun 2025 lalu, kini…
Oleh: Bagus Pratama)* Prediksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait terjadinya eskalasi konflik di negara Timur Tengah ternyata memang sudah terbukti dengan akurat. Tidak tanggung-tanggung, bahkan kesiapan untuk menghadapi adanya potensi guncangan ekonomi pada tatanan global pun juga telah tergambar bahkan sejak awal tahun 2025 lalu. Pemerintah sudah terbukti…
Oleh: Fiki Wijaya )* Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024 merupakan langkah korektif yang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika ditemukan pelanggaran atau kekeliruan dalam tahapan pemilu, pelaksanaan ulang menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan. PSU bukanlah tanda lemahnya sistem, tetapi justru mencerminkan komitmen…
Oleh: Lily Rahmadania )* Pemerintah menegaskan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 bukan sekadar pengulangan proses, melainkan bentuk koreksi atas penyimpangan yang telah terjadi. Langkah ini mencerminkan kesungguhan dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendorong terciptanya pilkada yang berintegritas. Pemungutan suara ulang merupakan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar beberapa daerah menyelenggarakan…
Oleh : Intan Wulandari)* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan wajah baru birokrasi Indonesia melalui langkah cepat dan responsif menangani krisis Pulau Enggano, Bengkulu. Gaya kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan dan kerja kolektif tersebut terbukti efektif mengurai permasalahan di lapangan. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan untuk memastikan percepatan pembangunan dan pemulihan konektivitas pulau terluar Indonesia…
Oleh: Ratna Wijayanti )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana langkah cepat dan terkoordinasi dalam upaya untuk menangani adanya persoalan yang menimpa Pulau Enggano, Bengkulu. Respon sigap yang dibarengi dengan koordinasi lintas sektor itu menjadi cerminan yang nyata mengenai wujud reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh Kepala Negara di Tanah Air….
Oleh: Rina Mardiansyah *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian menunjukkan kemajuan signifikan berkat sinergitas antarlembaga negara, dukungan dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong sebagai pilar utama…