Opini

Oleh : Erika Carolina )* Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah kembali menggerakkan sektor transportasi sebagai instrumen pemulihan ekonomi melalui program stimulus berupa diskon tarif pada berbagai moda perjalanan. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat daya beli, serta menghadirkan perjalanan yang lebih mudah dan terjangkau pada penghujung tahun,  momentum yang secara…

Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Program hilirisasi dipandang sebagai salah satu strategi utama pemerintah untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Istilah jebakan ini menggambarkan kondisi ketika suatu negara berhasil naik kelas dari negara berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan menengah, namun kemudian kesulitan bergerak lebih jauh menuju kategori negara maju. Situasi tersebut biasanya muncul…

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional melalui kebijakan hilirisasi yang semakin terstruktur dan terukur. Salah satu langkah strategis yang kini menghasilkan dampak signifikan adalah larangan ekspor bahan mentah yang dibarengi dengan kewajiban pengolahan di dalam negeri. Langkah ini tidak hanya memperbaiki struktur industri nasional, tetapi juga memberikan…

Oleh: Bara Winatha )* Program Diskon Tiket Transportasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pergerakan ekonomi nasional menjelang musim liburan panjang. Pemerintah menyadari bahwa periode Nataru selalu menjadi momen dengan mobilitas tertinggi sepanjang tahun, sehingga penyesuaian harga transportasi menjadi faktor yang…

Oleh: Rani Hapsari )* Pemerintah semakin memperkuat upaya nasional untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam praktik judi daring, sebuah fenomena menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Masyarakat, khususnya pemuda pun  diimbau untuk senantiasa mewaspadai beragam promosi judi daring seperti yang dilakukan sindikat Kingdom Group di berbagai platform media sosial yang hanya menebarkan ilusi kemenangan…

Oleh: Satriadi Kusuma )* Pemerintah mengambil sikap keras terhadap penyalahgunaan bansos untuk aktivitas judi daring, termasuk pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan secara tidak semestinya sebagai bentuk penegasan bahwa dana perlindungan sosial adalah amanah negara, bukan sarana mencari keuntungan instan. Masyarakat juga diimbau mewaspadai dan menolak keberadaan sindikat Kingdom Group di Facebook yang mempromosikan judi daring,…

Oleh: Maria Dogopia)*Dukungan masyarakat Papua terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan semakin menguat. Berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah pusat mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di berbagai wilayah, baik pedalaman maupun pesisir. Hal ini ditegaskan oleh Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, yang menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasan serta keberpihakan…

Oleh: Rahardian Setyawan ) Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga pemulihan ekonomi pada 2025 sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan menuju 2026. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, belanja negara diarahkan bekerja lebih cepat dan lebih efektif agar dampaknya terhadap konsumsi, investasi, dan stabilitas makro dapat terasa sejak awal tahun. Pendekatan ini tidak hanya…

Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan instrumen fiskal secara responsif dan terarah…

Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang…