Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola transportasi digital melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen yang selama lebih dari satu dekade menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia….
Oleh: Alexandro Dimitri )* Transformasi digital telah melahirkan wajah baru dunia kerja di Indonesia. Jutaan masyarakat kini menggantungkan penghasilan dari sektor ekonomi berbasis platform atau gig economy, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Namun di balik fleksibilitas yang ditawarkan, selama bertahun-tahun muncul perdebatan mengenai perlindungan sosial, kepastian pendapatan, serta pembagian…
Oleh: Dimas Pratama )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumah subsidi menjadi langkah strategis agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah pertama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara…
Oleh : Anto Wiratama )* Perumahan yang layak dan terjangkau masih menjadi kebutuhan mendasar bagi jutaan masyarakat Indonesia. Namun, harga rumah yang terus meningkat sering kali tidak sejalan dengan kemampuan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini membuat program rumah subsidi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akses hunian yang lebih…
Oleh: Fahri Aditya Nugraha )* Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemberantasan korupsi kembali menjadi salah satu perhatian utama dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara menunjukkan konsistensi dalam upaya memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Penguatan sistem pengawasan, digitalisasi tata kelola, serta penegakan hukum yang…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi amanat konstitusi. Namun, tujuan mulia tersebut akan kehilangan makna apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, kebocoran anggaran, atau praktik korupsi yang justru merugikan rakyat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas…
Oleh : Loa Murib )* Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di kawasan perkotaan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dalam konteks tersebut, program listrik desa di Papua menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan nasional terus…
Oleh: Karla Auliani )* Pembangunan nasional yang berkeadilan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur di pusat-pusat perkotaan. Ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan secara merata hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Maka program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi salah satu…
Oleh: Fajar Iffandy )* Pemerintah terus memperkuat berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Melalui koperasi, pemerintah berupaya menghadirkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan mampu menjawab…
Oleh: Ayu Puspita )* Pemerintah terus memperkuat berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Program ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membuka lapangan kerja baru…