Jakarta — Pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penataan tata kelola pelaksanaan program. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, pengawasan, dan standar pelayanan berjalan optimal seiring meluasnya cakupan penerima manfaat. Moratorium SPPG baru dalam Program Makan Bergizi Gratis…

Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 29 program yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin atau desil 1 sampai desil 4 terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan secara langsung. Program tersebut mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin. Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Pendekatan yang diterapkan tidak…

Jakarta – Ancaman siber terhadap Indonesia dinilai semakin kompleks seiring pesatnya transformasi digital, meningkatnya persaingan geopolitik global, serta tingginya nilai strategis Indonesia. Para pakar menilai ancaman tersebut tidak lagi sebatas kejahatan siber, tetapi telah berkembang menjadi instrumen spionase asing dan operasi informasi yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Karena itu, penguatan regulasi dinilai menjadi langkah yang…

Jakarta – Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayanti, menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang kuat di bidang keamanan siber. Menurutnya, payung hukum yang komprehensif menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional dalam menghadapi serangan siber sekaligus mencegah ancaman spionase asing yang terus berkembang di tengah dinamika geopolitik dan…

JAKARTA – Di era perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital. Oleh karena itu penting penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Stanislaus Riyanta, menyampaikan Indonesia…