Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah kembali mengambil langkah besar dalam pembenahan tata kelola sumber daya alam melalui implementasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 September 2026, DSI akan menjalankan skema ekspor satu pintu yang difokuskan pada penguatan pengawasan, transparansi, dan optimalisasi penerimaan devisa negara. Kebijakan ini menjadi salah satu reformasi paling signifikan dalam tata…
Jakarta – Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin solid pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika…
Jakarta – Perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global, didukung realisasi investasi yang melampaui Rp1.000 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan investasi Januari–Juni 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Target tahun 2026 sebesar Rp2.041,3…
Oleh : Gavin Asadit )* Perekonomian Indonesia pada Semester I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah memandang capaian tersebut sebagai hasil dari konsistensi menjaga stabilitas makroekonomi, mempercepat hilirisasi industri, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat berbagai program yang mendorong daya beli masyarakat. Berbagai indikator ekonomi memperlihatkan tren yang positif, mulai…
Oleh: Fathia Amalia )* Ketahanan ekonomi nasional tidak lahir secara kebetulan. Di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas, kemampuan sebuah negara menjaga daya beli masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ekonomi. Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi fiskal yang terukur, dukungan terhadap sektor usaha, serta…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan karbon sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau nasional. Melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan, serta penyempurnaan tata kelola yang berstandar internasional, Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh….
Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon sebagai motor penggerak ekonomi hijau di sektor kehutanan. Kebijakan ini mengubah wajah sektor kehutanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan, kini menjadi pilar investasi berkelanjutan yang mendukung penuh upaya restorasi lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa perdagangan karbon…
Oleh: Bara Winatha )* Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen strategis yang mulai dikembangkan pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi hijau sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Melalui mekanisme nilai ekonomi karbon, sektor kehutanan tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber daya yang menghasilkan komoditas berbasis kayu, tetapi juga sebagai aset lingkungan yang memiliki nilai ekonomi melalui…
Oleh: Bayu Nugraha )* Perubahan iklim kini menjadi perhatian strategis yang mendorong negara-negara di dunia memperkuat pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, agenda tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memenuhi komitmen penurunan emisi. Dalam konteks ini, perdagangan karbon hadir sebagai instrumen strategis yang membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau…
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat validitas data dan tata kelola. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan…