Oleh : Catur Ronggo )* Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang…
Oleh : Radjiman Arif )* Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Karena peserta didiknya berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, perhatian negara tidak boleh berhenti pada penerimaan siswa atau penyediaan ruang belajar. Pengawasan yang ketat menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak memperoleh lingkungan…
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sebagai upaya menciptakan perdagangan global yang lebih adil sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tumbuh. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, 12–13 September 2026. Presiden Prabowo Subianto…
JAKARTA — Indonesia mendorong penguatan kerja sama ekonomi multilateral dan reformasi tata kelola global agar lebih inklusif serta mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India. Prabowo menghadiri hari pertama KTT BRICS 2026 di Bharat Mandapam, Sabtu (12/9/2026). Pertemuan yang berada…
Oleh : Abdul Razak )* Indonesia terus memperkuat peran dalam kerja sama ekonomi multilateral di tengah perubahan lanskap global yang ditandai meningkatnya ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah melihat keterlibatan aktif dalam berbagai forum internasional sebagai bagian dari strategi memperluas pilihan kerja sama sekaligus memperkuat posisi tawar dan kedaulatan ekonomi…
Oleh : Rahmat Hidayat )* Di tengah perubahan konstelasi geopolitik dan ekonomi dunia, Indonesia menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Persaingan kekuatan besar, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, serta penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen geopolitik membuat negara-negara berkembang tidak cukup hanya menjadi pasar atau penerima…
Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi peserta didik sekaligus mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah. Kepala BGN,…
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ekspansi MBG tidak semata mengejar perluasan cakupan, tetapi diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Pemerintah juga memastikan perluasan…
Oleh : Gavin Asadit )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat agar manfaatnya semakin merata dan tepat sasaran. Pemerintah kini mempertajam prioritas dengan memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG benar-benar menjangkau masyarakat…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penting dalam memperluas jangkauan manfaat kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan kembali sasaran penerima dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat dan mengarahkan kapasitas program ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta daerah dengan tingkat stunting…