Oleh: Arga Prasetya )*
Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai layanan keuangan kini semakin mudah diakses, transaksi berlangsung lebih cepat, dan inklusi keuangan terus meningkat seiring berkembangnya teknologi. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya ancaman online scam yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Dalam konteks inilah, upaya pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang layak didukung demi menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari kejahatan digital.
Lebih jauh, peringatan OJK mengenai semakin kompleksnya online scam menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak lagi sekadar berupa penipuan konvensional yang menyasar individu. Kejahatan digital kini berkembang menjadi jaringan kriminal terorganisasi yang berkaitan erat dengan pencucian uang, pemanfaatan rekening penampung, hingga operasi lintas negara. Situasi tersebut menuntut pendekatan yang lebih komprehensif karena setiap transaksi ilegal dapat menjadi bagian dari rantai kejahatan keuangan yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemberantasan online scam harus ditempatkan sebagai agenda strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia di Jakarta merupakan langkah penting yang mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia. Forum yang mempertemukan regulator sektor keuangan, unit intelijen keuangan, aparat penegak hukum, bank sentral, kejaksaan, lembaga jasa keuangan, anti-scam center, organisasi internasional, serta perwakilan dari Indonesia dan 12 negara mitra memperlihatkan bahwa ancaman lintas batas hanya dapat dijawab melalui sinergi lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan juga memperkuat fondasi kerja sama dalam membangun sistem deteksi, pencegahan, dan penindakan yang lebih efektif. Dengan demikian, forum tersebut menjadi investasi penting bagi terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa digitalisasi memang memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama membuka ruang baru bagi pelaku kejahatan. Pandangan tersebut menggambarkan bahwa perkembangan teknologi harus selalu diiringi dengan penguatan tata kelola, pengawasan, dan edukasi publik. Dicky juga menjelaskan bahwa online scam saat ini memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas keuangan ilegal dan tindak pidana pencucian uang sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai kasus penipuan yang berdiri sendiri. Perspektif tersebut memperkuat urgensi membangun resiliensi nasional melalui kolaborasi antarlembaga agar rantai kejahatan dapat diputus sejak tahap awal.
Lebih rinci, berbagai modus seperti investasi bodong, impersonation, phishing, social engineering, account takeover, job scam, penipuan e-commerce, hingga penyalahgunaan rekening penampung menunjukkan tingginya kemampuan adaptasi pelaku kejahatan digital. Kompleksitas modus tersebut membuat pendekatan penegakan hukum semata tidak lagi memadai apabila tidak dibarengi penguatan sistem pencegahan. Integrasi penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) menjadi landasan penting dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Koordinasi cepat antarotoritas memungkinkan pelacakan aliran dana ilegal dilakukan secara lebih efektif sehingga peluang pelaku menyamarkan hasil kejahatan dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, tantangan lintas negara juga menuntut penguatan kerja sama internasional yang lebih konkret. Perwakilan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Zoelda Anderton, menegaskan bahwa pemberantasan online scam tidak mungkin dilakukan oleh satu negara ataupun satu lembaga secara sendiri-sendiri. Pernyataan tersebut mencerminkan realitas bahwa jaringan kriminal memanfaatkan perbedaan yurisdiksi, perkembangan teknologi, dan lemahnya koordinasi antarnegara untuk memperluas operasinya. Karena itu, penguatan jejaring profesional, pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, dan kerja sama penegakan hukum menjadi fondasi utama dalam mempersempit ruang gerak kejahatan digital di kawasan Asia Tenggara.
Kolaborasi lintas sektor harus diterjemahkan dalam langkah yang berkelanjutan, bukan sekadar forum diskusi. Pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, lembaga jasa keuangan, penyedia layanan digital, akademisi, hingga masyarakat perlu membangun mekanisme koordinasi yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan. Pemanfaatan teknologi analitik, penguatan sistem pelaporan transaksi mencurigakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi literasi digital harus berjalan secara simultan. Pendekatan semacam ini akan memperkuat daya tahan sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi ekonomi digital Indonesia.
Dengan demikian, membangun resiliensi terhadap online scam merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan. Langkah pemerintah melalui OJK, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), serta kerja sama dengan UNODC menunjukkan arah kebijakan yang tepat dalam menghadapi ancaman kejahatan keuangan yang semakin kompleks. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan karena pelindungan terbaik dimulai dari kesadaran setiap individu dalam menjaga keamanan transaksi digital.
*) Analis Kebijakan Sektor Keuangan Digital.
