Oleh : Andika Pratama )* Setiap momentum untuk mengingat kembali persoalan hak asasi manusia memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Ingatan publik terhadap berbagai peristiwa masa lalu bukan sekadar upaya membuka kembali luka, melainkan dapat menjadi ruang untuk memastikan bahwa persoalan yang pernah terjadi tidak dilupakan dan pelajaran darinya dapat digunakan untuk memperbaiki masa depan. Dalam konteks tersebut, September Hitam semestinya ditempatkan sebagai momentum refleksi yang mendorong masyarakat membicarakan penyelesaian persoalan secara dewasa, bukan sebagai ruang untuk membakar kemarahan yang berpotensi meluas menjadi konflik sosial. Perkembangan isu September Hitam di ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki perhatian terhadap persoalan HAM dan sejarah bangsa. Aktivisme digital dapat menjadi sarana untuk menjaga ingatan kolektif, memperluas diskusi, serta mendorong negara dan masyarakat untuk terus memperhatikan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, ruang digital juga memiliki risiko ketika informasi yang beredar tidak disertai konteks yang memadai. Narasi yang emosional, provokatif, atau tidak terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan membentuk persepsi yang tidak selalu sejalan dengan fakta. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana memandang fenomena September Hitam secara umum sebagai bagian dari aktivisme digital yang positif karena menjadi pengingat kolektif publik. Namun, ia mengingatkan agar momentum tersebut tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi maupun kebencian. Pandangan tersebut penting karena perjuangan terhadap isu HAM pada dasarnya membutuhkan ketekunan, argumentasi, data, dan mekanisme penyelesaian yang jelas. Kemarahan mungkin menjadi titik awal munculnya perhatian publik, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan. Demokrasi memang memberikan ruang bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat. Demonstrasi merupakan salah satu instrumen yang sah dalam menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan berlangsung secara tertib. Namun, sebagaimana disampaikan Ayip, masyarakat sipil juga perlu mengevaluasi apakah demonstrasi harus selalu menjadi satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan HAM masa lalu. Pertanyaan tersebut layak dikembangkan menjadi diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas berbagai jalur advokasi, dialog, penelitian, pendokumentasian, pendidikan publik, hingga mekanisme pemulihan bagi korban. Karena itu, tuntutan yang muncul dalam momentum September Hitam akan lebih bermakna apabila diarahkan pada persoalan konkret. Ayip menekankan pentingnya melihat kembali jumlah korban yang belum terverifikasi, memastikan program pemulihan benar-benar dirasakan penerima manfaat, serta memperkuat langkah negara agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dengan pendekatan semacam itu, peringatan tidak berhenti pada ekspresi kemarahan, tetapi berkembang menjadi agenda yang dapat diukur dan dievaluasi. Persoalan HAM masa lalu memang tidak sederhana. Pemerintah disebut telah melakukan sejumlah kemajuan dalam penanganannya, tetapi masih terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Ada langkah yang telah ditempuh, tetapi pada saat yang sama masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas pemulihan, pendataan korban, penyelesaian berbagai kasus, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Ruang kritik tetap dibutuhkan, tetapi kritik akan memiliki daya dorong lebih kuat apabila dibangun berdasarkan fakta dan tuntutan yang terukur. Di sisi lain, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dibawa dalam agenda Black September. Ia menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan serta mengingatkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan hukum. Kepolisian juga menyatakan kesiapan untuk melakukan mediasi dan mempertemukan massa aksi dengan instansi pemerintah terkait. Pendekatan dialog semacam ini penting agar penyampaian aspirasi memiliki ruang komunikasi yang jelas dan tidak berkembang menjadi benturan. Kedewasaan dalam memperingati September Hitam bukan berarti menghapus ingatan terhadap persoalan masa lalu. Sebaliknya, kedewasaan berarti menjaga agar ingatan tersebut tetap hidup melalui cara-cara yang konstruktif. Masyarakat dapat memperingati momentum tersebut dengan memperkuat literasi sejarah, mendiskusikan persoalan HAM berdasarkan data, mendukung proses verifikasi korban, mengawasi pelaksanaan program pemulihan, serta mendorong kebijakan yang dapat mencegah terulangnya pelanggaran. Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Peran tersebut bukan hanya mengkritik, tetapi juga menghadirkan gagasan, menguji informasi, mengawal proses kebijakan, dan memastikan suara korban tetap menjadi bagian penting dalam pembahasan. Demikian pula pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang dialog, memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan mekanisme penyelesaian berjalan secara nyata. September Hitam seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ingatan dan memperbaiki masa depan. Kemarahan yang tidak diarahkan hanya berpotensi melahirkan ketegangan baru, sementara dialog yang berbasis fakta dapat membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih substantif. Mengingat masa lalu tidak harus berarti terjebak di dalamnya. Justru dengan kedewasaan, masyarakat dapat menjadikan setiap ingatan sebagai pelajaran, setiap kritik sebagai masukan, dan setiap aspirasi sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan demokrasi yang lebih tertib, terbuka, serta menghormati hak asasi manusia. *) Penulis adalah Pengamat Sosial
