Waspada Radikalisme di Lingkungan Pendidikan, Pengawasan Perlu Diperkuat

Oleh: Aditya Wiratama )* Penguatan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyebaran paham radikalisme, intoleransi, ekstremisme, hingga separatisme. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter, memperkuat nasionalisme, serta menanamkan nilai persatuan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan keluarga harus terus diperkuat agar sekolah menjadi ruang yang aman sekaligus mampu melahirkan generasi yang tangguh menghadapi berbagai pengaruh negatif.  Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan di sejumlah wilayah yang rawan gangguan keamanan, Kogabwilhan III juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua dan mama-mama Papua, mengenai pentingnya pendidikan sebagai bekal utama bagi masa depan anak-anak mereka. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik sekaligus menjauhkan generasi muda dari pengaruh kekerasan.  Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Papua sekaligus memperkuat ketahanan mereka terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan personel Satgas TNI bersama masyarakat mulai memperlihatkan hasil yang positif. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat sehingga semakin banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka sebagai investasi masa depan.  Lucky Avianto menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan berbagai program pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak Papua. Kehadiran Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta perluasan akses pendidikan di berbagai wilayah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendidikan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.  Ia menambahkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut sangat penting agar generasi muda memiliki kemampuan menyaring berbagai informasi serta tidak mudah terpengaruh propaganda yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, maupun separatisme. Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman nonmiliter.  Keberhasilan pendekatan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya prestasi putra-putri Papua. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan 25 siswa asal Papua yang saat ini menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Militer. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan yang semakin terbuka mampu melahirkan generasi muda yang siap mengabdi kepada negara serta berperan menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.  Selain membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan, Kogabwilhan III juga terus memperkuat pengamanan di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan. Langkah tersebut dilakukan agar penyebaran paham radikalisme, terorisme, separatisme, dan ekstremisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda. Pendekatan keamanan yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua.  Di sisi lain, upaya memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pendidikan juga dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui kerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri. Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian menyiapkan program edukasi yang menyasar peserta didik dan orang tua guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, terutama yang berkembang di ruang digital.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan serta DP3APPKB. Materi akan disampaikan langsung oleh personel Densus 88 Antiteror Polri, termasuk mengenai pentingnya pengawasan penggunaan gawai dan aktivitas digital anak.   Eri Cahyadi juga menekankan bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal. Orang tua didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak.   Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program prioritas. Program Sekolah Rakyat, perluasan beasiswa, Program Makan Bergizi Gratis, penguatan pendidikan karakter, serta pemerataan pembangunan pendidikan di berbagai daerah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.  Penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan pada akhirnya harus menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tenaga pendidik, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pendidikan benar-benar menjadi benteng utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus menciptakan masa depan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.  *) Pemerhati Pertahanan dan Stabilitas Nasional 

Read More

Penyerapan Aspirasi Publik soal RUU Perampasan Aset Dipercepat

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempercepat penyerapan aspirasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembahasan regulasi berjalan transparan, partisipatif, dan dapat diselesaikan sesuai target pada 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pimpinan dan para ketua kelompok fraksi di Komisi III telah menyepakati percepatan…

Read More

RUU Perampasan Aset Dipastikan Tetap Berproses dan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

JAKARTA – DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tetap berproses dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Kepastian tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai isu penolakan pembahasan RUU tersebut oleh DPR RI. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa hingga kini…

Read More

RUU Perampasan Aset dan Harapan Mengembalikan Uang Negara kepada Rakyat

Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Selama ini, berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa hukuman pidana saja sering kali belum cukup memberikan efek jera apabila aset hasil kejahatan masih dapat dinikmati oleh pelaku…

Read More

Mengawal RUU Perampasan Aset secara Cermat dan Konstitusional

Oleh : Revan Ananda )* Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika, hingga kejahatan terorganisasi. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih efektif, pembahasan RUU ini perlu dikawal secara rasional, objektif, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Perdebatan…

Read More

Pemerintah Perkuat Distribusi Barang Bersubsidi lewat Koperasi Merah Putih

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola distribusi barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. “Koperasi Desa Merah Putih menjadi…

Read More

Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Satu Pintu Penyaluran Subsidi agar Tepat Sasaran

Jakarta – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai jalur utama penyaluran berbagai barang bersubsidi untuk memastikan bantuan negara diterima masyarakat yang benar-benar berhak. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola distribusi subsidi yang lebih efektif, transparan, serta menutup celah penyimpangan yang selama ini masih terjadi. Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo…

Read More

Koperasi Merah Putih sebagai Benteng Desa dari Tengkulak dan Pinjol

Oleh: Rajendra Salim )* Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu terobosan penting pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi desa yang lebih berkeadilan, produktif, dan berpihak kepada rakyat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta. Presiden mengambil keputusan strategis agar seluruh barang bersubsidi…

Read More

Koperasi Desa Merah Putih, Solusi Nyata Menjaga Subsidi Tepat Sasaran

Oleh: Yusuf Rinaldi )* Ketepatan sasaran menjadi kunci utama agar setiap rupiah subsidi negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai kanal resmi penyaluran barang bersubsidi ke seluruh pelosok negeri. Langkah ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah…

Read More

Proyek PSEL Tahap Dua Diperkuat melalui Delapan Mitra Pilihan Danantara

Jakarta – PT Danantara Investment Management (DIM) bersama PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menetapkan delapan mitra usaha untuk mengembangkan dan mengelola proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) tahap kedua. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis energi di delapan kawasan yang mencakup 20 kabupaten/kota di Indonesia melalui proses…

Read More
Back To Top