Oleh: Samuel Numberi )* Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal. Bagi Papua, kebijakan tersebut memiliki arti strategis karena kualitas generasi masa depan berkaitan erat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama pangan bergizi, pendidikan, dan kesehatan. Perluasan MBG menempatkan pembangunan manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional hingga wilayah terpencil. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Billy Mambrasar, menilai MBG sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Papua. Dalam pandangannya, program ini tidak sekadar menyediakan makanan gratis, melainkan turut mendukung pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing dengan anak-anak dari seluruh Indonesia. Perspektif tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan infrastruktur fisik, tetapi juga melalui kemampuan menyiapkan generasi berkualitas yang dapat berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa. Urgensi program ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Billy. Pada 2025, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara nasional tercatat sebesar 7,8 persen. Sementara itu, Papua Tengah mencapai 32,30 persen, Papua Pegunungan 28,72 persen, dan Papua Selatan 27,51 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sejumlah wilayah Papua menghadapi tantangan pemenuhan pangan yang lebih besar dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini memerlukan kebijakan berkelanjutan yang menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks tersebut, MBG berpotensi memperluas akses pangan bergizi sekaligus memperkuat perhatian terhadap kebutuhan anak-anak di wilayah dengan tantangan geografis dan distribusi yang kompleks. Billy menekankan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Asupan gizi yang memadai berperan dalam mendukung pertumbuhan fisik, menjaga kesehatan, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengembangkan kemampuan akademik anak. Karena itu, investasi pada gizi perlu dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar sejak dini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak Papua untuk meraih cita-cita, termasuk menjadi tenaga profesional, pendidik, tenaga kesehatan, maupun pemimpin masa depan. Upaya ini juga memperkuat prinsip bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan berkembang yang setara. Komitmen pemerintah memperluas MBG tercermin dari jangkauan program dan pengembangan fasilitas pelayanan gizi. Hingga akhir Agustus 2026, MBG dilaporkan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat secara nasional. Di Papua, pemerintah menyiapkan pengembangan 2.500 dapur pelayanan gizi, termasuk sekitar 1.400 dapur untuk wilayah terpencil. Pada awal Oktober 2026, sebanyak 13 dapur pelayanan gizi tambahan diluncurkan di Provinsi Papua, dengan 10 di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perluasan tersebut menjadi langkah penting untuk mendekatkan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses. Meski demikian, keberhasilan MBG perlu diukur berdasarkan dampak nyata bagi penerima manfaat, bukan hanya jumlah dapur yang dibangun. Pemerintah perlu memastikan makanan bergizi benar-benar diterima anak-anak secara merata, dengan memperhatikan kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan evaluasi berkala. Kondisi geografis Papua menuntut pendekatan pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, mulai dari kawasan pesisir hingga pegunungan dan pedalaman. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, serta pelaksana program juga diperlukan agar layanan berjalan konsisten dan manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas kesehatan anak, MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Papua. Pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dapat memperluas peluang usaha serta memperkuat rantai pasok pangan daerah. Keterlibatan pelaku usaha setempat berpotensi meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sekaligus membuka peluang pendapatan. Dengan tata kelola yang baik, program pemenuhan gizi dapat menghasilkan manfaat ganda: memperbaiki asupan gizi anak sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini perlu didukung pendataan pemasok, standar mutu, dan pengawasan agar manfaat ekonomi tersalurkan secara tepat. Ke depan, pemantauan hasil perlu dilakukan terbuka dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat terus diperbaiki berdasarkan kebutuhan penerima manfaat serta kondisi di setiap daerah. Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Papua perlu menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perluasan akses gizi, penguatan pengawasan, serta pelibatan pelaku usaha lokal merupakan langkah penting untuk memastikan manfaat program dirasakan secara merata hingga wilayah terpencil. Dukungan berbagai pihak diharapkan mampu menjadikan MBG sebagai penggerak peningkatan kualitas generasi muda sekaligus penguatan ekonomi masyarakat Papua. Melalui kebijakan yang konsisten dan pelaksanaan yang tepat sasaran, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang memperkuat fondasi pembangunan Papua yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus mempersiapkan generasi penerus yang sehat, cerdas, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. )* Pemerhati Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
