May 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu. Penyerahan tersebut menjadi simbol penguatan komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan negara sekaligus memperbaiki tata kelola sumber daya alam nasional. Dana sebesar Rp10.270.051.886.464 itu berasal dari penagihan denda…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan dana sebesar Rp10,27 triliun ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan tahap VII tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola sumber daya alam nasional sekaligus upaya penyelamatan keuangan negara. Dana yang diserahkan berasal dari denda administratif sektor kehutanan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga semangat reformasi dengan mendorong pembenahan menyeluruh di lembaga-lembaga negara, termasuk penguatan reformasi di tubuh Polri. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, profesional, serta mempercepat pemberantasan korupsi dan kebocoran kekayaan negara. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengatakan…

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempertegas komitmen pemerintah untuk menjalankan reformasi menyeluruh terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia. Langkah strategis ini ditempatkan sebagai pilar utama dalam transformasi tata kelola negara guna menciptakan birokrasi yang lebih profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Presiden menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar pembenahan administratif,…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penjangkauan calon peserta didik hingga pengadaan perlengkapan sekolah agar program tersebut benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat kurang mampu dan terhindar dari praktik penyimpangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan…

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan Program Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan agar kualitas program terjaga serta anggaran digunakan sesuai peruntukan. Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari upaya pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan. Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi untuk melakukan pengawasan…