Oleh : Sabrina Natasya )* Upaya pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tepat sasaran kini semakin serius, terutama menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap lebih dari 600.000 penerima Bansos terindikasi bermain judi online. Tindakan tegas pun diambil. Kementerian Sosial (Kemensos) segera menggandeng Bank Indonesia (BI) dan…
Oleh : Irfan Aditya )* Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya lahan yang luar biasa. Namun, ironi yang sering kita saksikan adalah keberadaan lahan-lahan terlantar yang tersebar di berbagai wilayah. Lahan-lahan ini, yang seharusnya menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan, justru dibiarkan kosong tanpa pemanfaatan optimal. Dalam konteks ini,…
Oleh: Silvia AP )* Dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria yang lebih adil dan produktif, kebijakan pengalihan tanah terlantar semakin menemukan relevansinya dengan langkah konkret yang kini tengah digodok pemerintah: pengalihan lahan-lahan terlantar kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Kebijakan ini menjadi perluasan dari strategi nasional untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, sekaligus menjawab tantangan dalam pengelolaan agraria, seperti…
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan fokus mendorong ekonomi produktif dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam dokumen Rancangan APBN yang telah dibahas bersama DPR, total belanja negara tahun depan ditetapkan sebesar Rp3.820 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan belanja dari tahun sebelumnya dan sekaligus menjadi…
Oleh : Sabrina Natasya )* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dirancang bukan sekadar sebagai dokumen fiskal, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transformasi pembangunan nasional. Dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada 24 Juli 2025, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI , Jazilul Fawaid menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong…
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus memerangi penyebaran konten judi daring di Indonesia. Hingga 21 Januari 2025, tercatat lebih dari 5,7 juta konten judi daring telah berhasil diblokir dari berbagai platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panja Judi daring…
Oleh: Arman Panggabean )* Judi daring (judi online) terus menjadi salah satu tantangan paling serius dalam menjaga keamanan dan etika ruang digital di Indonesia. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) telah menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi penyebaran konten judi daring melalui pemblokiran secara masif, kenyataannya praktik ini masih merajalela dengan berbagai modus baru yang terus…
Jakarta — Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran guna merespons tantangan besar yang dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menjaga ekosistem media yang sehat dan bebas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria,…
Jakarta – Komisi I DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan fokus memperkuat regulasi di era digital. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Penyiaran adalah usulan untuk memasukkan ketentuan mengenai kode etik bagi platform digital. Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Ahmad M….
Oleh : Haviful Adi )* Upaya merevisi Undang-Undang Penyiaran menunjukkan langkah strategis negara dalam menjawab tantangan dunia penyiaran yang kian kompleks di era digital. Komisi I DPR RI mengambil peran sentral dalam menyempurnakan regulasi penyiaran dengan mengedepankan pendekatan inklusif, melalui pelibatan para pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi mumpuni di bidang hukum dan komunikasi. Langkah…