Oleh: Novianti Kusnandar )*
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku yang mencapai 66 juta, UMKM mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, peran strategis UMKM menjadi sorotan utama sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang dikenal dengan Prabowonomics.
Kebijakan ekonomi Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Salah satu target ambisius dari kebijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, jauh di atas capaian rata-rata 5% pada era sebelumnya. Presiden Prabowo juga menetapkan tujuan penghapusan kemiskinan absolut, yang diimplementasikan melalui program investasi, penguatan ekspor, serta pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Di tengah strategi besar ini, UMKM memainkan peran penting sebagai motor penggerak pertumbuhan yang inklusif.
Program-program spesifik seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit untuk Pengusaha Kuat (Krupuk) menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM. Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam program ini bertujuan untuk mendorong graduasi UMKM agar naik kelas. Pemerataan akses permodalan, melalui program-program seperti ini, menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing produk mereka.
Tidak hanya itu, kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta juga membuka peluang inovasi bagi sektor UMKM, terutama di industri ritel. Direktur SRC Indonesia Sembilan, Romulus Sutanto, menyebut bahwa program Krupuk memberikan dukungan penting bagi UMKM toko kelontong agar mampu bersaing di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan memperluas akses terhadap permodalan dan teknologi, UMKM diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi modern.
Selain permodalan, fokus pemerintah juga tertuju pada digitalisasi UMKM. Transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas pangsa pasar UMKM, baik di dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo mendorong program edukasi dan pelatihan berbasis teknologi bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk. Hal ini sejalan dengan strategi peningkatan ekspor, di mana UMKM berperan sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar global.
Kontribusi UMKM juga signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ketahanan sektor ini terbukti saat menghadapi krisis pandemi COVID-19, di mana UMKM mampu menjadi penyokong ekonomi masyarakat. Ke depan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat daya tahan UMKM melalui kebijakan yang inklusif, memastikan sektor ini tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
Dengan dominasi UMKM di struktur ekonomi Indonesia, pemerataan pembangunan menjadi aspek penting yang ditekankan oleh Prabowonomics. Fokus pada pengembangan UMKM di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Pemerintah juga berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas produk UMKM ke pasar yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Upaya tersebut mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pemerintah terus berupaya menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam rantai nilai global. Melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi, dan standarisasi, UMKM Indonesia kini lebih siap untuk bersaing di pasar internasional. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan daya saing ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara.
Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM menjadi agenda prioritas. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan, pemerintah memastikan program-program pemberdayaan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan pada permodalan, teknologi, dan pelatihan. Hal ini tidak hanya memberdayakan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.
Di era Presiden Prabowo, UMKM bukan hanya sekadar sektor usaha, melainkan menjadi simbol kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang pro-UMKM, program-program inovatif, serta kolaborasi lintas sektor, UMKM diharapkan mampu memainkan peran lebih besar dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis UMKM juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Pemerintah optimistis bahwa dengan mengoptimalkan potensi UMKM, cita-cita tersebut dapat tercapai, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.
UMKM adalah harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UMKM akan terus berkembang dan menjadi penopang utama pembangunan ekonomi bangsa.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
