Oleh: Angkasa Dwi Saputra )*
Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pondasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan unggul melalui langkah strategis: pembentukan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) untuk mendukung penuh implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini bukan sekadar administrasi birokratis, melainkan simbol komitmen negara untuk menghadirkan kebijakan gizi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Program MBG merupakan kebijakan terobosan dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting dan malnutrisi, serta memastikan seluruh anak Indonesia memiliki akses terhadap makanan sehat, bergizi, dan cukup secara kuantitas maupun kualitas. Di tengah tantangan sosial ekonomi yang kompleks, MBG hadir sebagai program afirmatif negara dalam menjamin hak dasar anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang dengan optimal.
Dalam konteks ini, kehadiran ratusan SPPG di berbagai wilayah merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran dan efisien. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa program MBG akan berjalan semakin cepat dan baik ke depannya seiring dengan keterlibatan aktif SPPG Polri. Ia bahkan menyebutkan bahwa sebanyak 30 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah menyelesaikan pendidikan dan segera akan diterjunkan untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan.
Menurut Kapolri, MBG bukan hanya program bantuan pangan biasa. Program ini adalah upaya sistematis dalam menyuplai gizi yang memadai bagi anak-anak Indonesia sejak masa kehamilan hingga remaja. Rentang penerima manfaat yang luas mulai dari ibu hamil, balita, siswa SD, SMP, hingga SMA, menunjukkan bahwa negara benar-benar ingin membentuk generasi masa depan yang unggul secara intelektual dan sehat secara fisik. Dalam pandangan strategis, MBG juga menjadi kunci untuk mengantisipasi bonus demografi yang hanya bisa dioptimalkan bila kualitas SDM benar-benar disiapkan sejak dini.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Eko Kurnia Ningsih menyatakan bahwa MBG merupakan jawaban konkret atas masih tingginya angka stunting dan malnutrisi yang mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Ia menegaskan bahwa gizi buruk bukan hanya soal fisik, melainkan juga berdampak langsung pada performa akademik, daya tahan tubuh, serta kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Ketika negara hadir melalui MBG, artinya negara tidak tinggal diam dalam melindungi hak anak atas hidup sehat dan masa depan yang layak.
Lebih lanjut, Eko Kurnia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu menyukseskan program MBG. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar program ini benar-benar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini rentan terhadap akses gizi yang cukup. Peran orang tua, guru, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa perubahan pola makan sehat benar-benar menjadi bagian dari budaya baru yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Analis Kebijakan Madya SDM Setdep Badan Gizi Nasional (BGN), Mochamad Halim menyoroti pentingnya peran bersama dalam mendukung implementasi MBG. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang belajar dalam keadaan lapar. Keberhasilan program MBG, menurutnya, akan sangat ditentukan oleh sinergi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi. Dengan menggandeng pelaku usaha lokal, program ini sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan produktif.
Melalui pendekatan yang menyeluruh, MBG tidak hanya membagikan makanan gratis, tetapi juga mendorong pemahaman gizi yang lebih baik. Anak-anak didorong untuk memahami pentingnya pola makan sehat, seimbang, dan variatif. Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar yang hanya akan terwujud jika seluruh rakyat Indonesia tumbuh dengan gizi cukup dan kesehatan prima.
Kehadiran SPPG sebagai unit pelaksana di lapangan menjadi penguat utama dalam mewujudkan visi tersebut. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai penyalur makanan bergizi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang bertugas memberikan edukasi gizi, melakukan pemantauan kesehatan, serta membangun jejaring dengan berbagai stakeholder lokal. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan dukungan teknologi informasi, diharapkan setiap program MBG dapat dimonitor secara real-time dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing.
Ke depan, langkah pemerintah dalam membentuk SPPG dapat menjadi model percontohan dalam pembangunan sosial berbasis gizi. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM tidak bisa ditunda, apalagi diabaikan. Gizi bukan sekadar urusan dapur, melainkan urusan masa depan bangsa. Negara yang besar adalah negara yang menaruh perhatian serius pada apa yang dimakan oleh generasi mudanya hari ini.
Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung segala upaya pemerintah dalam mewujudkan program MBG secara optimal. Dukungan tidak selalu harus dalam bentuk kebijakan atau anggaran, tetapi juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam kampanye edukasi gizi, pembiasaan makan sehat di rumah dan sekolah, serta partisipasi dalam berbagai program komunitas yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Akhirnya, melalui MBG dan pembentukan SPPG, kita sedang menanam benih masa depan bangsa. Benih yang hari ini mungkin tampak kecil dan sederhana, namun kelak akan tumbuh menjadi pohon kuat yang menopang cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Untuk itu, mari kita dukung sepenuhnya langkah-langkah strategis ini dan bergandengan tangan mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan tangguh untuk masa depan Indonesia.
(* Pengamat Kebijakan Publik
