Upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan terus menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional per Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.
Angka ini melanjutkan tren positif dari September 2024 yang tercatat 8,57 persen dan Maret 2024 yang mencapai 9,03 persen.
Capaian ini menjadi sinyal bahwa strategi pembangunan menyeluruh yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa penurunan ini merupakan buah dari kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat.
“Penurunan ini adalah hasil kerja bersama yang solid,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, sejumlah program lintas sektor seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan kebijakan hilirisasi industri telah diarahkan untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi fondasi utama dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Apresiasi positif juga diraih di tingkat daerah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa provinsinya berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 9,79 persen pada Maret 2024 menjadi 9,50 persen pada Maret 2025.
“Sebanyak 17.940 warga berhasil dientaskan dari kemiskinan. Ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja keras semua pihak,” ungkapnya.
Ia menyebut bahwa penurunan ini melibatkan peran aktif pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa, serta dukungan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas.
Khofifah memaparkan bahwa penurunan lebih signifikan terjadi di perdesaan, yakni sebesar 0,44 persen poin atau sekitar 105.290 jiwa, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,12 persen poin atau 1.510 jiwa.
“Disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga terus menyempit, dari 7,59 persen menjadi 5,86 persen,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Jawa Timur menjadi kontributor terbesar kedua di Pulau Jawa dan menyumbang 8,96 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional.
Di sisi lain, apresiasi terhadap pendekatan pemerintah datang dari kalangan politik.
Wakil Ketua Umum Partai PRIMA, Wahida Baharudin Uppa, menyatakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan kini tak lagi berfokus hanya pada bantuan sosial.
“Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat secara langsung,” katanya.
Ia menilai program seperti Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), KUBE, dan transformasi KPM PKH menjadi pilar penting menuju kemandirian.**
