Jakarta – Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Dr. Dwi Andreas Santoso, mengatakan bahwa swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan petani. Menurutnya, instrumen paling nyata untuk meningkatkan produksi pangan nasional adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menaikkan HPP dari Rp4.200 menjadi Rp6.500 per kilogram. Langkah ini, menurutnya,…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan dunia usaha sebagai langkah nyata memperbaiki perekonomian nasional untuk menjawab tuntutan 17+8 rakyat. Sejumlah strategi prioritas dijalankan, mulai dari penguatan sektor pertanian dan hilirisasi industri, pengembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, hingga dukungan penuh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Dewan Ekonomi…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi prioritas utama dalam menjawab tuntutan 17+8 rakyat. Sejumlah strategi optimal telah disiapkan untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, program padat karya, hingga dukungan penuh terhadap UMKM dan ketahanan pangan. Ketua Dewan…
Oleh: Andhika Utama )* Dalam beberapa tahun terakhir, isu hilirisasi sumber daya alam, khususnya di sektor energi dan mineral, menjadi perbincangan utama dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah membuat posisi tawar negara menjadi lemah di pasar global, serta membatasi nilai tambah yang bisa dinikmati oleh perekonomian domestik. Dalam…
Oleh: Alexander Royce )* Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan penuh optimisme, berkat percepatan program hilirisasi terpadu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Di bawah mandat Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan nilai tambah SDA…
Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menyiapkan langkah besar dalam mendukung hilirisasi energi nasional dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyerahkan 18 dokumen proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun kepada Danantara, yang saat ini memasuki fase Feasibility Study (FS). Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM…
JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menegaskan komitmen mempercepat hilirisasi energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program strategis ini diyakini tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru yang berkualitas di berbagai daerah Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral…
Oleh: Citra Kurnia Khudori )* Bantuan sosial merupakan instrumen strategis dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Lebih dari hanya sekadar bantuan, keberadaan bansos diharapkan menjadi pengaman sosial untuk menahan goncangan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, bansos juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, meningkatkan rasa keadilan, serta memberikan…
Oleh : M. Syahrul Fahmi )* Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang paling strategis dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerentanan sosial. Selama ini, bansos kerap dipandang hanya sebagai solusi sesaat untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Namun, pemerintah menegaskan bahwa bansos bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju kemandirian dan pemberdayaan…
Jakarta – Pemerintah mengumumkan penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi filantropi untuk mempercepat, menajamkan, dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan. Sinergi ini menempatkan pemerintah sebagai orkestrator program, sementara sektor swasta dan filantropi menjadi pengungkit pembiayaan, inovasi, dan distribusi berbasis teknologi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan…