Oleh: Khansa Putri )* Penguatan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatra melalui kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi energi disalurkan secara tepat sasaran, menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen penguatan tata kelola tersebut diwujudkan melalui inspeksi mendadak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Ilir yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Kegiatan itu difokuskan pada pengawasan penyaluran BBM subsidi agar berjalan sesuai ketentuan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Pengawasan juga dilaksanakan secara bersamaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel bersama Pemerintah Kabupaten OKI melakukan peninjauan ke SPBU di kawasan Kayuagung untuk memastikan stok BBM tetap tersedia, pelayanan berlangsung lancar, serta distribusi BBM subsidi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rangkaian inspeksi lapangan tidak hanya memeriksa ketersediaan pasokan, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelayanan di SPBU dan pelaksanaan Program Subsidi Tepat. Tim gabungan meninjau proses verifikasi konsumen menggunakan sistem yang telah diterapkan sebagai bagian dari upaya memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menilai pengawasan langsung di lapangan memiliki peran penting dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi di sejumlah SPBU mulai menunjukkan perbaikan setelah dilakukan penyesuaian dalam pengaturan penyaluran. Antrean kendaraan yang sebelumnya cukup panjang mulai berkurang di berbagai lokasi. Walaupun masih terdapat kepadatan di beberapa SPBU yang melayani kendaraan keluar maupun masuk Kota Palembang, situasi secara umum dinilai semakin terkendali dibandingkan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan juga telah memetakan sejumlah SPBU yang memerlukan optimalisasi jam operasional. Langkah itu dilakukan dengan mendorong beberapa SPBU beroperasi selama 24 jam agar distribusi BBM dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih merata. Pertamina turut menyatakan kesiapan melakukan penyesuaian penyaluran sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sehingga pasokan tetap terjaga. Herman Deru menjelaskan bahwa berbagai langkah yang telah disepakati bersama mulai menunjukkan hasil positif. Aktivitas penyalahgunaan BBM subsidi dilaporkan mengalami penurunan, meskipun pengawasan tetap akan diperkuat agar perbaikan yang telah dicapai dapat dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Peran pemerintah kabupaten juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Asmar Wijaya, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah SPBU sebagai tindak lanjut dari koordinasi mengenai antrean BBM subsidi yang sempat terjadi. Menurut Asmar, optimalisasi alokasi penyaluran di 13 SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil mengurangi antrean secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU mampu memberikan dampak nyata terhadap kelancaran distribusi. Asmar juga menegaskan pentingnya koordinasi apabila antrean kembali terjadi. Pengelola SPBU diharapkan segera berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian agar pengaturan arus kendaraan dapat dilakukan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi pengisian BBM. Selain itu, masyarakat diimbau memanfaatkan BBM subsidi sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Praktik penimbunan maupun penyalahgunaan subsidi perlu dihindari karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat mengurangi hak masyarakat lain yang membutuhkan. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Alexander Susilo, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi sekaligus memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai regulasi. Menurutnya, ketersediaan stok BBM di wilayah Sumatra Selatan berada dalam kondisi mencukupi dan terus dipantau agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Alexander juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola penyaluran energi yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan secara terpadu juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan subsidi energi. Kehadiran pemerintah daerah dalam setiap tahapan pengawasan memperkuat transparansi sekaligus memastikan setiap kebijakan di lapangan dijalankan secara konsisten. Pertamina turut mengajak masyarakat menggunakan BBM sesuai spesifikasi kendaraan dan memanfaatkan BBM subsidi berdasarkan peruntukannya. Partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan karena distribusi energi yang tepat sasaran membutuhkan kepatuhan seluruh pihak terhadap ketentuan yang berlaku. Sinergi yang berjalan antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat terkait, pengelola SPBU, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola penyaluran BBM subsidi yang semakin transparan, efektif, dan mampu menjamin hak masyarakat terhadap akses energi yang berkeadilan. *) Pengamat Isu Energi Nasional
