CKG Sekolah Layani 8,82 Juta Siswa, Pemerintah Perkuat Deteksi Dini Kesehatan Anak

JAKARTA – Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah mencatat capaian positif melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Program tersebut telah menjangkau 8.824.185 peserta didik di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas layanan kesehatan preventif sekaligus memperkuat deteksi dini berbagai permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah….

Read More

CKG Sekolah Periksa Kesehatan Fisik hingga Kejiwaan Anak di Seluruh Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperluas Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah sebagai bagian dari komitmen memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program yang menyasar siswa SD, SMP, SMA sederajat, pesantren, hingga sekolah luar biasa (SLB) ini tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan jiwa anak dan remaja. Melalui CKG, pemerintah menghadirkan layanan kesehatan…

Read More

Pemeriksaan Fisik dan Kejiwaan dalam CKG Sekolah adalah Investasi SDM Nasional

Oleh : Jonathan Janoel )* Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momen tepat bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan sekaligus mengapresiasi langkah nyata pemerintah dalam membangun generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Di tengah semarak perayaan, satu program strategis terus menunjukkan dampak nyata yaitu Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Program menjadi instrumen deteksi dini penyakit…

Read More

Dari Karies hingga Anemia, CKG Sekolah Membuka Data Penting Kesehatan Siswa

Oleh: Zhafran Goldwin )* Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah mulai menunjukkan perannya sebagai instrumen penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif dan berbasis data. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan individu, tetapi juga menghasilkan peta kesehatan anak usia sekolah yang selama ini belum terdokumentasi…

Read More

Aparat Tegaskan Komitmen Menindak OPM Pelaku Pembunuhan Warga Sipil di Yahukimo

Papua-Aparat keamanan menegaskan komitmennya untuk menindak kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penegasan tersebut disampaikan menyusul insiden kekerasan yang menewaskan sejumlah warga sipil di Distrik Seradala dan menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Aparat memastikan proses penyelidikan, pengejaran, serta penegakan hukum akan…

Read More

Negara Hadir Lindungi Warga Papua dari Gangguan Keamanan

PAPUA – Pemerintah bersama TNI dan Polri terus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat Papua menyusul dugaan pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat gabungan bergerak melakukan evakuasi, pendalaman informasi, penyelidikan, serta pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Dugaan kekerasan yang terjadi pada 20 hingga 22…

Read More

Mengecam Gangguan Keamanan, Negara Hadir Lindungi Masyarakat di Papua

Oleh: Michael Wanggai )*  Pembunuhan terhadap warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, merupakan tragedi yang harus dikecam secara tegas. Kekerasan terhadap masyarakat sipil, terlebih terhadap warga asli Papua, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Peristiwa tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan rasa aman.  Negara telah hadir di Papua dan terus bekerja untuk melindungi masyarakat. Kehadiran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui aparat keamanan yang menjalankan tugas di wilayah rawan, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan, pelayanan publik, dan upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks gangguan keamanan, kehadiran negara terlihat nyata melalui respons cepat TNI dan Polri dalam melakukan evakuasi, penyelidikan, pengejaran, pengamanan wilayah, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.  Peristiwa di Yahukimo menjadi bukti bahwa aparat keamanan tidak membiarkan masyarakat menghadapi ancaman seorang diri. Setelah muncul dugaan kekerasan terhadap sejumlah warga sipil, aparat gabungan segera melakukan pendalaman informasi dan proses evakuasi. Koops TNI Habema berkoordinasi dengan aparat terkait untuk menyelidiki peristiwa tersebut dan mengejar pihak-pihak yang diduga terlibat. Langkah ini menunjukkan bahwa negara bekerja untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan para pelaku tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban.  Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto juga menyampaikan kecaman keras terhadap dugaan kekerasan yang menimpa warga sipil. Sikap tersebut memperlihatkan komitmen aparat keamanan untuk melindungi masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya. Warga Papua, khususnya orang asli Papua, adalah bagian penting dari bangsa Indonesia yang memiliki hak untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan negara.  Kehadiran negara juga terlihat dari kerja aparat dalam menangani gugurnya Brigadir Fredi Lukas Awes, anggota Satgas Operasi Damai Cartenz, yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Yahukimo. Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo dan unsur Brimob segera melakukan pengamanan lokasi, olah tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, serta penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.  Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam. Setiap gangguan keamanan ditangani melalui prosedur yang terukur dan mekanisme hukum yang berlaku. Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  Demikian pula Koops TNI Habema menegaskan bahwa operasi dilakukan secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran aparat keamanan di Papua memiliki tujuan yang jelas, yaitu menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dan memastikan setiap pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Kehadiran negara tidak boleh diukur hanya dari seberapa cepat aparat merespons sebuah peristiwa. Negara hadir melalui proses panjang dan berkelanjutan untuk menciptakan keamanan, membuka akses wilayah, melindungi masyarakat, mendukung pembangunan, serta memastikan pelayanan publik dapat terus berjalan. Ketika aparat melakukan patroli di wilayah rawan, mengevakuasi korban, menjaga jalur transportasi, mengamankan fasilitas publik, dan mengejar pelaku kekerasan, di situlah negara hadir secara nyata.  Pada saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memperkuat kehadiran negara. Informasi dari warga dapat membantu aparat mendeteksi potensi gangguan keamanan dan mempercepat proses penanganan. Karena itu, imbauan agar masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta melaporkan aktivitas yang mencurigakan merupakan bagian dari upaya membangun sistem keamanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.  Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap klaim sepihak dan informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi keamanan yang kompleks, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memperbesar ketegangan dan menimbulkan ketakutan. Proses penyelidikan yang dilakukan aparat harus dihormati agar fakta mengenai suatu peristiwa dapat diungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.  Kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata pada akhirnya justru merugikan masyarakat Papua sendiri. Ketika warga dibunuh, akses transportasi terganggu, aktivitas ekonomi terhambat, dan pembangunan terancam, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena itu, setiap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat Papua harus ditolak. Rakyat Papua membutuhkan keamanan dan pembangunan, bukan ancaman serta kekerasan.  Negara telah hadir dan akan terus hadir di Papua. Kehadiran tersebut diwujudkan melalui aparat keamanan yang menjalankan tugas, pemerintah yang membangun, serta berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan keamanan tidak boleh menghapus fakta bahwa Papua terus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.  Peristiwa di Yahukimo harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan harus dilakukan secara tegas dan profesional, sementara perlindungan terhadap masyarakat harus terus diperkuat. Dengan cara itu, kehadiran negara tidak hanya dirasakan ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi hadir setiap hari dalam bentuk perlindungan, pelayanan, pembangunan, dan kepastian hukum.  Papua tidak dibiarkan berjalan sendiri. Negara hadir untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memastikan pembangunan terus berlangsung. Kekerasan tidak boleh menjadi penghalang bagi masa depan Papua. Dengan kerja bersama dan dukungan masyarakat, Papua dapat terus bergerak menuju kondisi yang lebih aman, damai, maju, dan sejahtera.  *Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan Papua 

Read More

Aparat Keamanan Pastikan Tindak Tegas OPM Pelaku Kekerasan di Yahukimo 

Oleh : Loa Murib )*  Peristiwa pembunuhan terhadap warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menjadi pengingat bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga merenggut hak paling mendasar setiap warga negara, yakni hak untuk hidup dengan aman. Tindakan yang menewaskan warga sipil tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Karena itu, komitmen aparat keamanan untuk menindak pelaku secara profesional dan sesuai hukum patut dipandang sebagai langkah penting dalam menghadirkan keadilan bagi para korban sekaligus memperkuat perlindungan negara terhadap masyarakat Papua.  Korban dalam peristiwa ini merupakan warga sipil yang tidak seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Berdasarkan informasi awal aparat, korban diduga merupakan pasangan suami istri, Kumis Kogoya dan Seli Wenda, yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, terdapat seorang perempuan dari Suku Unaukam yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Tragedi ini menunjukkan bahwa aksi kekerasan OPM tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga telah mengorbankan masyarakat sipil yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik. Situasi demikian mempertegas bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya menjaga keamanan di Papua.  Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum bukan sekadar bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada keluarga korban. Ketika aparat mampu mengusut peristiwa secara profesional dan membawa pelaku ke hadapan hukum, masyarakat akan semakin percaya bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa memandang latar belakang maupun identitas.  Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, menegaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih mengutuk keras kekejaman kelompok bersenjata OPM terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Menurutnya, warga sipil merupakan pihak yang harus dilindungi sehingga tidak boleh menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam keadaan apa pun. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap proses evakuasi dapat berjalan aman sehingga jenazah dapat segera diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Selain itu, masyarakat diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.  Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas aparat keamanan. Penanganan terhadap kasus ini tidak hanya difokuskan pada proses pengejaran pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh rasa aman di tengah situasi yang berkembang. Pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sekaligus penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.  Komitmen serupa juga disampaikan Kepala Penerangan Koops TNI Habema, M. Wirya Arthadiguna. Ia menyatakan bahwa setiap langkah aparat keamanan selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang profesional. Menurutnya, Koops TNI Habema akan terus bekerja secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai koridor hukum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memastikan kelompok bersenjata OPM yang diduga menjadi pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga sipil yang seharusnya kehilangan nyawa akibat aksi kekerasan.  Komitmen tersebut menunjukkan bahwa upaya aparat keamanan tidak semata-mata berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan nilai kemanusiaan. Di sisi lain, aksi kekerasan OPM terhadap warga sipil justru semakin memperlihatkan bahwa kelompok tersebut telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika masyarakat yang tidak terlibat konflik menjadi korban, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya nyawa, tetapi juga munculnya rasa takut, trauma, dan terganggunya aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas aparat dalam mengusut tuntas kasus ini merupakan bagian dari upaya melindungi hak-hak masyarakat Papua agar dapat hidup dengan aman dan menjalankan aktivitas tanpa ancaman kekerasan.  Ke depan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat, disertai penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku, akan menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Menegakkan keadilan bagi korban kekerasan OPM di Yahukimo bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penegakan hukum yang profesional, perlindungan terhadap masyarakat sipil yang semakin kuat, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, harapan untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera akan semakin terbuka.  *Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur 

Read More

Pemerintah dan KPK Perkuat Sistem Pencegahan Korupsi Kepala Daerah

Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan integritas kepala daerah, serta penyempurnaan mekanisme pendanaan politik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan…

Read More

Pemberantasan Korupsi Kepala Daerah Diperkuat lewat Penindakan dan Perbaikan Sistem

Jakarta – Kombinasi penindakan hukum dan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah menunjukkan hasil yang menggembirakan sepanjang 2026. KPK mencatat adanya tren peningkatan pelaporan gratifikasi, yang merefleksikan makin kuatnya komitmen integritas para penyelenggara negara sekaligus tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan…

Read More
Back To Top