Jakarta – Vice President Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Anita Puspita Sari menegaskan bahwa pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi nasional menuju sistem energi rendah karbon. PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) saat ini mengembangkan rantai nilai hidrogen hijau melalui penyusunan model bisnis, kemitraan strategis, serta skema…
JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan energi hidrogen melalui puluhan proyek yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi memperkuat transisi menuju energi bersih dan kemandirian energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hidrogen memiliki potensi strategis karena didukung ketersediaan sumber daya domestik yang melimpah. “Karena hidrogen ini dihasilkan…
Oleh: Idnan Firdaus )* Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Perubahan yang berlangsung sangat cepat itu menuntut hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan Peraturan…
Oleh: Sigit Suryawan )* Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi digital di berbagai negara. Indonesia pun tidak ingin tertinggal dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempercepat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global. Di tengah pesatnya adopsi AI pada berbagai sektor, pemerintah memilih membangun fondasi regulasi…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional. Di tengah pesatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika AI sebagai fondasi menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Langkah bertahap ini mencerminkan komitmen pemerintah menghadirkan regulasi yang…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) AI sebagai landasan awal menuju pembentukan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyampaikan bahwa Perpres AI disusun sebagai fondasi kebijakan nasional dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. “Peraturan Presiden tentang AI disiapkan sebagai kerangka…
Oleh: Andini Putri )* Di tengah dinamika ekonomi yang masih diwarnai tantangan daya beli, kepemilikan rumah tetap menjadi impian besar bagi jutaan keluarga Indonesia. Harapan tersebut terasa semakin sulit dijangkau, terutama bagi pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap maupun akses pembiayaan semudah pekerja sektor formal. Dalam situasi seperti itu, keberadaan rumah subsidi melalui skema…
Oleh: Zhafran Goldwin )* Memiliki rumah yang layak masih menjadi impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Di tengah kenaikan harga tanah dan bangunan serta meningkatnya kebutuhan hidup, kemampuan masyarakat memenuhi syarat pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan utama. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah membuka skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40…
Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui penyiapan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan besaran cicilan bulanan sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja muda, serta keluarga baru yang dapat memiliki hunian layak. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam…
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai insentif di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk…