JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan…
Oleh: Lailatul Anggina Hasanah malaikat Raqib )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan…
Oleh: Juana Syahril )* Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat diberantas hanya melalui penindakan hukum di hilir, melainkan harus diselesaikan secara sistemik dengan membangun tata kelola, budaya, dan karakter bangsa yang berintegritas. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi…
Oleh: Firman Wicaksono )* Pemulihan pascabencana sejatinya tidak hanya berbicara tentang membangun kembali bangunan yang rusak atau memulihkan fungsi infrastruktur dasar. Lebih dari itu, pemulihan menyangkut upaya memastikan masyarakat dapat kembali hidup sehat, aman, dan produktif. Dalam kerangka tersebut, keputusan pemerintah untuk menempatkan kesehatan publik sebagai prioritas utama dalam agenda pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dalam beberapa waktu terakhir telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari menyebabkan sungai meluap, permukiman terendam, serta berbagai fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk sarana layanan kesehatan. Puskesmas, rumah sakit, hingga pos pelayanan…
Jakarta – Pemerintah memastikan layanan kesehatan di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra kembali pulih dan beroperasi secara optimal. Sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang sebelumnya sempat terhenti akibat bencana kini kembali melayani masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pemerintah…
Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra memastikan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra telah pulih sepenuhnya. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat, yang sebelumnya mengalami kerusakan besar akibat bencana hidrometeorologi. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad…
Oleh: Agustina Yarangga )* Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua semakin menegaskan posisinya sebagai instrumen strategis negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkeadilan, Otsus bukan sekadar skema desentralisasi fiskal, melainkan pendekatan afirmatif yang dirancang untuk menjawab kompleksitas tantangan Papua dari sisi geografis, sosial, budaya, dan sejarah. Dengan…
Oleh: Yance Wamuar )* Otonomi Khusus Papua sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif yang menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tujuan utama. Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin menekankan keadilan antarwilayah, Otsus bukan sekadar skema fiskal atau pengaturan kewenangan, melainkan instrumen politik konstitusional untuk menjawab ketimpangan historis yang dialami Papua. Pemerintah pusat memandang Papua…
Jakarta- Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen strategis untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Melalui Otsus, negara memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih kontekstual, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Tanah Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk…