Oleh: Maya Sri Lestari )* Pembangunan infrastruktur selama ini sering dipandang sebatas proyek fisik yang menghasilkan jalan, jembatan, atau sarana transportasi lainnya. Padahal, bagi masyarakat di daerah, infrastruktur jalan merupakan fondasi utama yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, akses layanan publik, dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks tersebut, peresmian ruas jalan sepanjang 1.151 kilometer yang menjadi bagian…
Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian ekonomi global melalui kebijakan perpanjangan program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat. Program yang semula dijadwalkan berakhir, kini diperpanjang selama tiga bulan, yakni mulai Juli hingga September 2026, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,…
Jakarta – Bantuan sosial pangan berupa beras akan terus disalurkan hingga September 2026 sebagai bagian dari penguatan program perlindungan sosial pada semester II tahun ini. Program tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas harga pangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bantuan beras…
Oleh : Abdul Razak )* Ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung hingga tahun 2026 menjadi tantangan yang harus dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia. Gejolak geopolitik, fluktuasi harga komoditas dunia, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui perpanjangan bantuan sosial (bansos) pangan…
Oleh: Ricky Rinaldi )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui keberlanjutan program bantuan sosial pangan berupa beras. Di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis serta potensi tekanan terhadap daya beli domestik, kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terpenuhi. Program bantuan beras bukan sekadar bentuk perlindungan sosial,…
Jakarta — Pemerintah memastikan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui regulasi tersebut, perusahaan aplikasi transportasi online diwajibkan menerapkan komisi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua, sehingga tidak ada lagi potongan di luar ketentuan atau hidden fees yang…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penurunan potongan komisi bagi pengemudi ojek online (ojol) akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026. Melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan pekerja transportasi online, komisi yang sebelumnya dapat mencapai 20 persen akan dipangkas menjadi maksimal 8 persen untuk layanan transportasi roda dua. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah…
Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola transportasi digital melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara pengemudi, perusahaan aplikator, dan konsumen yang selama lebih dari satu dekade menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia….
Oleh: Alexandro Dimitri )* Transformasi digital telah melahirkan wajah baru dunia kerja di Indonesia. Jutaan masyarakat kini menggantungkan penghasilan dari sektor ekonomi berbasis platform atau gig economy, mulai dari pengemudi ojek online, kurir, hingga pekerja lepas berbasis aplikasi. Namun di balik fleksibilitas yang ditawarkan, selama bertahun-tahun muncul perdebatan mengenai perlindungan sosial, kepastian pendapatan, serta pembagian…
Jakarta – Pemerintah terus menyesuaikan kebijakan perumahan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengatur penyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai syarat pembelian rumah subsidi. Jika sebelumnya kisaran…