Oleh: Rivka Mayangsari )*
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat. Pemerintah memastikan bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiplin, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang solid dan mampu berfungsi sebagai **shock absorber** di tengah gejolak ekonomi global. Konflik geopolitik yang memicu fluktuasi harga energi dan pasar keuangan dunia memang memberikan tekanan terhadap banyak negara, namun fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap berada dalam kondisi yang sangat kuat.
Salah satu indikator yang menunjukkan stabilitas tersebut terlihat dari perkembangan harga minyak mentah Indonesia. Hingga Maret 2026, rata-rata harga Indonesian Crude Price (ICP) berada di level sekitar USD68 per barel. Angka ini masih berada di bawah asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel. Kondisi ini menjadi sinyal positif bahwa tekanan terhadap fiskal negara masih dapat dikelola dengan baik, meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level USD100 per barel di pasar global.
Stabilitas fiskal tersebut juga diperkuat oleh performa sektor riil yang menunjukkan tren penguatan signifikan. Aktivitas industri manufaktur Indonesia, misalnya, mencatatkan kinerja yang sangat menggembirakan. Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2026 mencapai level 53,8, yang merupakan angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Capaian ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia dalam hal ekspansi sektor manufaktur.
Selain sektor industri, indikator daya beli masyarakat juga menunjukkan kondisi yang stabil. Data terbaru memperlihatkan bahwa Mandiri Spending Index meningkat hingga mencapai level 360,7 persen pada Februari 2026. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hal tersebut juga diperkuat oleh pertumbuhan penjualan mobil yang mencapai dua digit, yaitu sekitar 12 persen.
Menkeu menepis berbagai anggapan yang menyebut bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Menurutnya, indikator kepercayaan konsumen justru menunjukkan tren yang positif. Indeks Keyakinan Konsumen tetap berada di atas level 100, yang menandakan bahwa masyarakat masih memiliki optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ekonomi ke depan.
Sementara itu, inflasi yang tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan pada Februari juga dinilai tidak mencerminkan tekanan harga yang permanen. Purbaya menjelaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh faktor temporer berupa **low base effect** akibat kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya. Jika faktor tersebut dikeluarkan dari perhitungan, tingkat inflasi sebenarnya diperkirakan hanya berada di sekitar 2,59 persen, masih berada di bawah target inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Stabilitas ekonomi juga didukung oleh koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga likuiditas perbankan nasional sehingga penyaluran kredit kepada sektor usaha dapat berjalan lebih optimal.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga akhir Februari 2026 juga menunjukkan tren yang sangat positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target tahunan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak menjadi salah satu kontributor utama dalam penguatan pendapatan negara. Hingga Februari, penerimaan pajak tercatat tumbuh sangat kuat hingga mencapai 30,4 persen secara tahunan. Peningkatan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang terus berkembang serta efektivitas kebijakan perpajakan yang semakin baik.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN. Angka tersebut melonjak hingga 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Akselerasi belanja negara ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Belanja negara yang lebih cepat diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi daerah, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Meskipun belanja negara meningkat signifikan, kondisi fiskal tetap berada dalam batas yang sehat. Hingga akhir Februari 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih berada jauh di bawah batas defisit yang ditetapkan dalam kerangka fiskal nasional.
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, APBN Indonesia kembali membuktikan perannya sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Dengan fundamental ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta pengelolaan fiskal yang disiplin, Indonesia memiliki modal besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang.
*) Pemerhati ekonomi