Oleh : Putroe Siron )*
Pemulihan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra menunjukkan progres yang semakin nyata. Berbagai sektor strategis mulai dari jalan fungsional, sistem penyediaan air minum, hingga jaringan telekomunikasi berangsur pulih. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, serta perguruan tinggi menjadi kunci percepatan pemulihan, sekaligus menandai babak baru pembangunan kawasan terdampak yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Di Sumatra Barat, salah satu fokus utama pemulihan pascabencana adalah sistem penyaluran air minum yang sempat lumpuh akibat rusaknya infrastruktur vital. Pemerintah Kota Padang bersama PT Hutama Karya (HK) mempercepat pemulihan layanan Perumda Air Minum (PDAM) agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi. Pihak Perumda Air Minum Kota Padang menyebutkan bahwa saat ini sekitar 2,3 persen pelanggan di wilayah utara Padang masih mengalami gangguan distribusi air akibat faktor alam. Oleh karena itu, percepatan pemulihan menjadi prioritas utama.
Banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan kerusakan serius pada jembatan pipa di Gunung Nago, yang merupakan jalur utama suplai air bersih. Untuk mengatasi kondisi tersebut, PDAM Kota Padang menggandeng Hutama Karya dalam pemasangan pipa transmisi jalur dua menuju Intake Palukahan. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kapasitas distribusi air secara bertahap sekaligus meningkatkan keandalan sistem dalam jangka panjang.
Sementara itu, di wilayah pusat kota, tantangan lain muncul akibat tingginya tingkat kekeruhan air baku di Intake Kampung Koto yang masih bercampur lumpur. Demi menjaga standar kesehatan pelanggan, PDAM memilih pendekatan kehati-hatian dalam proses pengolahan. Selain memastikan kualitas air tetap aman, PDAM juga melakukan distribusi air bersih langsung ke rumah-rumah warga yang terdampak bencana sebagai bagian dari upaya tanggap darurat.
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menjelaskan bahwa ruang lingkup penugasan perusahaan mencakup perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM di tiga wilayah terdampak, yakni Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Di Kota Padang, pekerjaan difokuskan pada perbaikan empat intake utama, penambahan bak prasedimentasi, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi. Di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter per detik, sementara di Pesisir Selatan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Pamsimas.
Saat ini, jalur pertama pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan ke IPA Palukahan telah kembali berfungsi, memungkinkan layanan air bersih berjalan sekitar 50 persen dari kapasitas awal. Hutama Karya tengah mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE, dengan dukungan material dari Kementerian PUPR dan Hutama Karya Group. Hingga akhir Desember 2025, progres pemasangan pipa telah mencapai sekitar 75 persen atau 1.134 meter dari total estimasi 1.500 meter. Penyelesaian jalur ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas distribusi air dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Sumatra Barat.
Di sektor telekomunikasi, pemulihan juga menunjukkan capaian signifikan. Telkomsel memastikan seluruh infrastruktur jaringan yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali beroperasi 100 persen per 11 Januari 2026. Total 7.648 site yang sebelumnya terdampak kini telah pulih, ditandai dengan kembali beroperasinya site Ate Payung di Kabupaten Aceh Tengah sebagai titik terakhir pemulihan.
Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk Satgas DPR RI dan kementerian terkait melalui program GALAPANA. Dengan pulihnya seluruh site, Telkomsel kini memasuki fase normalisasi dengan fokus pada menjaga kualitas dan stabilitas layanan. Meski demikian, masih terdapat puluhan site yang mengandalkan transmisi satelit dan ratusan site yang kerap mengalami gangguan listrik PLN, sehingga upaya penguatan jaringan terus dilakukan.
Untuk mendukung pemulihan, Telkomsel mengerahkan Compact Mobile BTS dan ratusan genset sebagai sumber listrik cadangan. Langkah ini memastikan konektivitas tetap terjaga, terutama di kawasan hunian sementara dan wilayah dengan akses terbatas. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Pemulihan infrastruktur di Sumatra juga mendapat dukungan kuat dari kalangan akademisi. Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Marwan, menyatakan kesiapan kampusnya untuk mendukung kebijakan nasional dalam membangun kembali kawasan terdampak banjir. USK mengerahkan berbagai pakar lintas disiplin, mulai dari perencanaan infrastruktur, mitigasi bencana, hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pembentukan Satgas DPR RI patut diapresiasi karena dinilai berhasil mempercepat koordinasi dan penanganan pascabencana. Kehadiran Satgas membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi lebih terarah, efektif, dan terasa hingga ke tingkat lapangan. Penanganan pemulihan pascabencana Sumatra kini ditarik ke skala nasional, dengan target penyelesaian sebelum Ramadan agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik kembali normal.
Sejak banjir besar akibat siklon pada akhir November 2025, sekitar 2.000 relawan USK telah diterjunkan ke berbagai wilayah terdampak di Aceh. Para relawan terdiri dari dosen, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan pakar lintas keahlian yang membantu pemulihan jaringan air bersih, kesehatan, sanitasi, pendidikan, hingga sektor pertanian.
Seiring meningkatnya jumlah titik jalan fungsional dan pulihnya infrastruktur dasar, optimisme masyarakat Sumatra kian menguat. Pemulihan ini bukan sekadar mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga menjadi momentum membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. Sinergi lintas sektor yang terbangun diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah
