Oleh: Juanda Syah )*
Generasi muda kini menjadi bagian penting dalam upaya besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Capaian di sektor pangan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga menandai lahirnya semangat baru di kalangan anak muda Indonesia yang mulai melihat pertanian sebagai bidang strategis dan menjanjikan masa depan. Pemerintah berhasil menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani, memperkuat produksi dalam negeri, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam modernisasi sektor pangan nasional.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Abdul Haris Fatgehipon mengatakan bahwa langkah pemerintah saat ini merupakan manifestasi nyata dari tekad Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar mandiri dalam urusan pangan. Menurutnya, kedaulatan pangan adalah syarat utama bagi bangsa yang ingin berdiri tegak tanpa intervensi asing. Dalam pandangan akademisnya, suatu bangsa hanya akan dihormati apabila mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa bergantung pada pasokan luar negeri.
Lebih lanjut, Prof. Abdul Haris Fatgehipon menilai pendekatan kolaboratif yang dijalankan pemerintah menjadi kunci utama dalam terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, menunjukkan bahwa isu pangan bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan gerakan nasional lintas elemen bangsa.
Semangat ini sejalan dengan jati diri Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Sejarah panjang bangsa ini telah membuktikan betapa pentingnya sektor pangan dalam kedaulatan nasional. Haris bahkan mengingatkan kembali masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946, ketika Indonesia yang baru merdeka mampu mengirim 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan. Bagi Haris, semangat inilah yang kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kebijakan pangan yang berpihak kepada rakyat.
Dalam setahun terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah konkret untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan peningkatan signifikan pada anggaran sektor pertanian serta penetapan harga gabah Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram pada tahun 2025. Pemerintah juga memperluas subsidi pupuk, yang kini dapat diakses cukup dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa perlu melalui prosedur rumit seperti kartu tani.
Kebijakan penting lainnya adalah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat. Langkah ini mempercepat proses pendampingan petani serta memastikan efektivitas penyuluhan di lapangan. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat produktivitas pertanian.
Prof. Haris juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan lokal yang berbasis potensi daerah. Pemerintah dinilainya berhasil mendorong pengembangan sumber pangan alternatif seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang lebih sesuai dengan kondisi ekologi di berbagai wilayah Indonesia. Upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mendukung pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia, Tunjung Budi Utomo mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, kebijakan menekan impor beras dan menjadikan Merauke sebagai sentra pangan nasional dengan status PSN merupakan langkah monumental yang menandai arah pembangunan pangan berbasis kemandirian.
Tunjung melihat bahwa kebijakan pangan yang diterapkan bukan hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis terhadap pertahanan nasional. Pangan kini ditempatkan sebagai kekuatan pertahanan negara. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri, menurut Tunjung, adalah negara yang benar-benar berdaulat.
Sinergi lintas sektor yang dibangun pemerintah juga menjadi catatan positif. Keterlibatan petani, nelayan, TNI, Polri, BUMN pangan, hingga lembaga riset, memperkuat koordinasi dalam rantai produksi dan distribusi pangan nasional. Program Food Estate di Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Merauke kini menunjukkan hasil signifikan. Produksi meningkat, akses pupuk semakin mudah, mekanisasi pertanian kian meluas, dan rantai distribusi menjadi lebih efisien.
Lebih lanjut, stabilitas harga dan terkendalinya inflasi pangan di tengah tekanan ekonomi global menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor pangan secara komprehensif. Kebijakan Cadangan Pangan Strategis Nasional terbukti efektif menjaga pasokan dan harga di pasar domestik, sehingga masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.
Tunjung juga menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani semakin nyata melalui program Petani Sejahtera 2045. Program ini memberikan dukungan terhadap regenerasi petani muda melalui penerapan teknologi digital dan sistem smart farming. Pertanian kini tidak lagi dipandang sebagai profesi tradisional, melainkan sebagai bidang modern yang menjanjikan secara ekonomi dan inovatif dalam teknologi.
Dalam pandangannya, arah kebijakan pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang benar. Hal yang diperlukan adalah konsistensi dan ketegasan dalam implementasi di lapangan. Pembangunan sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci agar swasembada pangan tidak hanya berhenti pada slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah membawa perubahan besar dalam wajah sektor pangan nasional. Dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan berpihak pada petani, serta komitmen kuat terhadap kemandirian, Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mulai menapaki kembali jejak sejarah sebagai negara pengekspor pangan yang disegani dunia.
Kedaulatan pangan yang telah lama menjadi cita-cita bangsa akhirnya mulai terwujud. Melalui kerja nyata, sinergi lintas sektor, dan visi besar menuju kemandirian nasional, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menorehkan rekor baru dalam produksi pangan nasional. Babak baru menuju Indonesia yang berdaulat, sejahtera, dan berdaya saing di kancah global.
)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung
