Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel setelah sempat ditarik karena isu beras oplosan.
“Harapan kami, produksi baru ini benar-benar sesuai kualitas premium sehingga pasokan kembali stabil. Kualitas harus dijaga karena beras premium selama ini menjadi andalan bagi konsumen,” ujar Solihin dalam keterangan tertulis kepada wartawan.
Menurut Solihin, penjualan beras premium sempat terganggu karena peritel menurunkan produk lama yang terindikasi oplosan. Namun tren harga mulai terkoreksi seiring masifnya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog ke berbagai wilayah.
Catatan Aprindo serupa dengan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menunjukkan penurunan harga beras medium dan premium di 13 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan distribusi beras SPHP mencapai lebih dari 8 ribu ton per hari pada 25 Agustus 2025. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata 6-7 ribu ton per hari. Sepanjang 2025, total penyaluran beras SPHP sudah menembus 259 ribu ton.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog mendukung kebijakan pemerintah menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujar Rizal di Jakarta.
Data Bapanas juga memperlihatkan harga beras medium turun dari Rp14.332 per kilogram pada minggu kedua Agustus menjadi Rp14.239 di minggu ketiga. Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Fakta ini menunjukkan penyaluran beras SPHP telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” imbuh Rizal.
Dosen administrasi bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana), Ricky Ekaputra Foeh menilai, turunnya harga beras premium tidak lepas dari distribusi SPHP yang masif oleh Bulog. Harga SPHP yang dipatok Rp12.500 per kilogram mendorong produsen memangkas harga beras premium agar tetap kompetitif.
“Menjinaknya harga beras premium dalam beberapa pekan terakhir bisa dibaca sebagai indikator bahwa intervensi pemerintah melalui distribusi SPHP memberi dampak nyata. Program ini berfungsi sebagai price stabilizer yang mengurangi risiko lonjakan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.
Dengan distribusi masif, keterlibatan berbagai saluran ritel modern, koperasi desa, outlet pangan, hingga Gerakan Pangan Murah, Bulog menegaskan beras SPHP semakin mudah diakses masyarakat. Kolaborasi dengan Bapanas, BUMN pangan, dan pemerintah daerah diharapkan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
[w.R]
