Terkini

Jakarta – Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin solid pada awal 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika…

Jakarta – Perekonomian Indonesia pada semester I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global, didukung realisasi investasi yang melampaui Rp1.000 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan investasi Januari–Juni 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target tahunan, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Target tahun 2026 sebesar Rp2.041,3…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan karbon sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi hijau nasional. Melalui peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), penguatan perdagangan karbon sektor kehutanan, serta penyempurnaan tata kelola yang berstandar internasional, Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar karbon yang transparan, kredibel, dan berintegritas. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh….

Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon sebagai motor penggerak ekonomi hijau di sektor kehutanan. Kebijakan ini mengubah wajah sektor kehutanan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pemanfaatan hasil hutan, kini menjadi pilar investasi berkelanjutan yang mendukung penuh upaya restorasi lingkungan dan pencapaian target penurunan emisi nasional. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa perdagangan karbon…

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan sesuai rencana di tengah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Penundaan sementara ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki waktu untuk memperkuat validitas data dan tata kelola. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan…

Jakarta — Pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah penataan tata kelola pelaksanaan program. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh aspek operasional, administrasi, pengawasan, dan standar pelayanan berjalan optimal seiring meluasnya cakupan penerima manfaat. Moratorium SPPG baru dalam Program Makan Bergizi Gratis…

Jakarta – Pemerintah memperkuat berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 29 program yang menyasar kelompok masyarakat miskin hingga rentan miskin atau desil 1 sampai desil 4 terus dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan secara langsung. Program tersebut mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan 29 program prioritas yang menyasar masyarakat miskin ekstrem hingga kelompok rentan miskin. Kebijakan yang mencakup masyarakat pada desil 1 hingga desil 4 tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Pendekatan yang diterapkan tidak…

Jakarta – Ancaman siber terhadap Indonesia dinilai semakin kompleks seiring pesatnya transformasi digital, meningkatnya persaingan geopolitik global, serta tingginya nilai strategis Indonesia. Para pakar menilai ancaman tersebut tidak lagi sebatas kejahatan siber, tetapi telah berkembang menjadi instrumen spionase asing dan operasi informasi yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Karena itu, penguatan regulasi dinilai menjadi langkah yang…

Jakarta – Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayanti, menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang kuat di bidang keamanan siber. Menurutnya, payung hukum yang komprehensif menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional dalam menghadapi serangan siber sekaligus mencegah ancaman spionase asing yang terus berkembang di tengah dinamika geopolitik dan…